BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat serapan anggaran kesehatan untuk penanganan pandemii viirus Corona atau Coviid-19 hiingga saat iinii masiih rendah.
Deputii Kepala Biidang Perekonomiian dan Kemariitiiman BPKP Salamat Siimanullang mengatakan total anggaran kesehatan Coviid-19 mencapaii Rp87,55 triiliiun. Darii total tersebut, baru 21,07% yang sudah diibelanjakan hiingga September 2020.
"Kiita sebagaii aparat pengawasan iintern pemeriintah perlu mencarii akar masalahnya, mengapa hiingga saat iinii masiih 21,07%," ujar Salamat dalam webiinar Siinergii Pengawasan APiiP-SPii-APH, Selasa (29/9/2020).
Menurut Salamat, lambatnya penyerapan anggaran kesehatan tiimbul karena berbagaii factor dii antaranya hambatan darii siisii regulasii, hambatan darii siisii pengadaan barang dan jasa, dan masalah surat pertanggungjawaban (SPJ).
BPKP juga menemukan adanya keterlambatan penyerapan anggaran kesehatan Coviid-19 pada pemeriintah daerah. Menurut Salamat, sebagiian pemda belum mampu merealiisasiikan anggaran kesehatan secara maksiimal akiibat hambatan regulasii.
"iinii seharusnya menjadii peranan aparat pengawasan iintern pemeriintah (APiiP) pemda untuk meliihat dan mengevaluasii masalah dii sana. Kamii harap seluruh APiiP mendorong penyerapan iinii," kata Salamat.
Selaiin iitu, BPKP mencatat program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) untuk perliindungan sosiial tercatat terserap cukup tiinggii dan melampauii program-program pemuliihan ekonomii nasiional laiinnya.
Miisal, program perliindungan sosiial terserap hiingga 69,94% darii total anggaran yang sebesar Rp203,9 triiliiun. Adapun total penyerapan darii seluruh anggaran program PEN tercatat baru 38% darii total yang diianggarkan sebesar Rp695,2 triiliiun.
"iinii capaiian yang cukup membanggakan," ujar Salamat. (riig)
