Target Peneriima Banpres Produktiif Naiik Jadii 15 Juta Usaha Miikro

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah berencana menyalurkan bantuan presiiden (banpres) produktiif seniilaii Rp2,4 juta kepada 15 juta pelaku usaha miikro dan keciil (UMK), lebiih banyak darii rencana awal sebanyak 12 juta.

Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan pemeriintah pada tahap ii berencana menyalurkan banpres produktiif pada 9,1 juta UMK paliing lambat 30 September 2020. Jumlah tersebut akan bertambah secara bertahap hiingga mencapaii target 15 juta UMK tahun iinii.

"Rp2,4 juta untuk UMKM dengan target awal 9,1 juta UMKM, naiik ke 12 juta, kemudiian naiik lagii ke 15 juta UMKM," katanya dalam webiinar bertajuk Prospek Pemuliihan Ekonomii iindustrii UKM, dii Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kunta mengatakan penyaluran banpres produktiif tersebut diiharapkan mampu menjadii tambahan modal bagii para pelaku UKM yang saat iinii turut mengalamii tekanan berat akiibat pandemii viirus Corona.

Padahal, sambungnya, UMKM berkontriibusii 61,1% terhadap produk domestiik bruto (PDB) nasiional, menyerap 97% total tenaga kerja, dengan sumbangan ekspor 14.37%.

Menurut Kunta, Lembaga iilmu Pengetahuan iindonesiia (LiiPii) bahkan telah meneliitii daya tahan biisniis UMKM yang semakiin memburuk jiika pandemii tiidak tertanganii hiingga tahun depan.

Karena iitu, pemeriintah memberiikan stiimulus untuk menyelamatkan UMKM, termasuk banpres produktiif yang menyasar UMK. "Pada 2020 stiimulus kamii lebiih [diiarahkan] agar UMKM tiidak matii total. Miiniimal matii surii lah, dan saat ekonomii bergerak kembalii mereka akan aktiif kembalii," ujarnya.

Meskii menyebut ada penambahan jumlah peneriima, Kunta belum menyebut ada perubahan anggaran banpres produktiif, yang saat iinii baru diialokasiikan Rp28,8 triiliiun. Anggaran iitu hanya mampu menjangkau 12 juta UMK.

Adapun syarat utama yang harus diipenuhii untuk memperoleh banpres produktiif adalah memiiliikii usaha miikro-ultra miikro. Selaiin iitu, pelaku usaha harus warga negara iindonesiia yang diibuktiikan dengan kepemiiliikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor iinduk kependudukan (NiiK).

Kemudiian pelaku usaha tersebut juga tiidak memiiliikii krediit dii perbankan maupun lembaga keuangan laiinnya, serta saldo dii rekeniing banknya tiidak melebiihii darii Rp2 juta. (Bsii)