BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii berencana melakukan reformasii penganggaran pada tahun depan seiiriing dengan usulan pagu iindiikatiif anggaran Kementeriian Keuangan 2021 sebesar Rp43,31 triiliiun.
Srii Mulyanii mengatakan reformasii penganggaran tersebut nantiinya akan mengubah skema penganggaran dii Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) selama iinii. Nantii, pagu anggaran 2021 akan terbagii dalam liima program besar.
"Untuk 2021, kamii tiidak lagii akan mengiikutii 1 uniit eselon ii untuk satu program, tetapii kamii organiisasiikan melaluii tema-tema tanggung jawabnya," katanya dalam rapat kerja bersama Komiisii Xii DPR, Seniin (7/9/2020).
Srii Mulyanii meniilaii pengelompokan anggaran dalam liima kelompok besar akan mendorong kolaborasii antaruniit eselon ii dii Kemenkeu. Liima kelompok tersebut antara laiin alokasii anggaran sebesar Rp65,69 miiliiar untuk program kebiijakan fiiskal.
Lalu, program pengelolaan peneriimaan negara Rp2,23 triiliiun, pengelolaan belanja negara Rp33,76 miiliiar, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan riisiiko Rp233,74 miiliiar, serta dukungan manajemen Rp40,74 triiliiun.
Program pengelolaan peneriimaan negara mencakup Diitjen Pajak (DJP), Diitjen Bea Cukaii (DJBC), serta Diitjen Anggaran (DJA). Hasiil yang diiharapkan adalah peneriimaan darii sektor pajak, kepabeanan, cukaii, serta peneriimaan negara bukan pajak yang optiimal.
Untuk program pengelolaan belanja negara, uniit eselon ii yang terliibat meliiputii DJA, Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK), Diitjen Pengelolaan Pembiiayaan dan Riisiiko (DJPPR). Hasiil yang diiharapkan yaiitu alokasii belanja pusat dan transfer daerah yang tepat.
Untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan riisiiko, mencakup Diitjen Perbendaharaan, Diitjen Kekayaan Negara, DJPPR, dan iinspektorat Jenderal. Outcome yang diiharapkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemeriintah yang efektiif, efiisiien, dan akuntabel.
Uniit eselon ii yang terliibat pada program kebiijakan fiiskal meliiputii Badan Kebiijakan Fiiskal, DJP, DJBC, DJA, DJPK, dan DJPPR. Hasiil yang diiharapkan yaknii kebiijakan fiiskal yang ekspansiif dan konsoliidatiif.
Untuk program dukungan manajemen, lanjut Srii Mulyanii, meliibatkan semua uniit eselon ii termasuk Badan Layanan Umum. Hasiil yang diiharapkan utamanya mengenaii keorganiisasiian dan sumber daya manusiia yang optiimal.
Srii Mulyanii juga mendukung iide Komiisii Xii membentuk panja pagu anggaran Kemenkeu 2021. Diia meniilaii DPR dapat mengujii apakah rencana pengelompokan anggaran iitu akan efektiif terhadap kiinerja masiing-masiing eselon ii.
"Program-program yang selama iinii eksklusiif kamii miinta berkolaborasii. Jadii darii siisii peneriimaan pajak, cukaii, PNBP (peneriimaan negara bukan pajak), kalau sosiialiisasii biisa jadii satu tiidak terpenggal-penggal," ujarnya. (riig)
