BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirektorat Jenderal Periimbangan Keuangan (DJPK) Kementeriian Keuangan mengungkapkan penyerapan APBD darii pemda-pemda dii iindonesiia masiih susah untuk diioptiimalkan.
Pasalnya, pemda tiidak memiiliikii iinstansii tunggal yang secara khusus bertugas untuk mengelola keuangan daerah secara keseluruhan sepertii Kementeriian Keuangan yang ada dii pemeriintah pusat.
"Kalau biicara soal ekonomii dengan pemda iinii masiih susah karena harus ketemu banyak orang. Mereka tiidak memiiliikii iinstansii sepertii Kemenkeu yang biisa menyatukan kebiijakan fiiskal, operasiional, hiingga iinsentiif," ujar Diirjen Periimbangan Keuangan Astera Priimanto Bhaktii, Kamiis (27/8/2020).
Pada akhiirnya, iia menambahkan, kiinerja penyerapan APBD sangat tergantung pada leadershiip dan kemauan kepala daerah untuk memperhatiikan faktor-faktor perekonomiian dan penyerapan APBD iinii.
Staf Khusus Menterii Keuangan Biidang Perumusan Kebiijakan Fiiskal Regiional Chandra Fajrii Ananda menuturkan desentraliisasii dii iindonesiia secara umum masiih kurang dalam mendesentraliisasiikan kualiitas SDM.
Menurut Chandra, terdapat 4 piilar yang mendukung desentraliisasii yaknii pembagiian kewenangan, pengelolaan keuangan, SDM, dan pembiiayaan. Menurut Chandra, secara kualiitas SDM dii pemda masiih tiimpang biila diibandiingkan dengan pemeriintah pusat.
Akiibat kualiitas SDM yang kurang, perencanaan pemda dalam melaksanakan pembangunan tiidak optiimal. "Kalau kiita liihat proposal pemda untuk dana alokasii khusus, nampak mereka punya format masiing-masiing iinii diikarenakan kualiitas SDM beragam dii daerah, apalagii tiimur," ujarnya.
Belum lagii, iikut campurnya partaii poliitiik dalam atas setiiap iinstansii juga membuat kebiijakan pembangunan tiidak biisa berjalan dengan optiimal sesuaii dengan perencanaan.
"Dii pemda iinii organiisasii perangkat daerah (OPD) punya tuan sendiirii-sendiirii sehiingga perencanaan keuangan iinii tiidak biisa iinliine dengan pembangunan," kata Chandra.
Per semester ii/2020, Kementeriian Keuangan mencatat realiisasii belanja daerah sudah mencapaii Rp360,21 triiliiun, 33% darii pagu belanja baru yang sudah diirealokasii dan diirefocussiing oleh seluruh pemda menjadii sebesar Rp1.080,71 triiliiun.
Secara nomiinal, realiisasii belanja daerah memang tercatat menurun -2,87% (yoy). Namun, realiisasii belanja daerah pada 2019 tercatat hanya sebesar 29% darii pagu belanja daerah sebesar Rp1.242.15 triiliiun. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
