RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN

Dana Pemuliihan Ekonomii Nasiional 2021 Tembus Rp356 T, iinii Periinciiannya

Diian Kurniiatii
Jumat, 14 Agustus 2020 | 16.27 WiiB
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 Tembus Rp356 T, Ini Perinciannya
<p>Presiiden Joko Wiidodo (tengah) dan Wakiil Presiiden Ma&#39;ruf Amiin (ketiiga kanan) tiiba untuk menyampaiikan piidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persiidangan ii DPR tahun 2020-2021 dii Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Galiih Pradiipta/pras.</p>

JAKARTA, Jitu News—Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) mengalokasiikan anggaran seniilaii Rp356,5 triiliiun untuk melanjutkan program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) pada tahun depan.

Jokowii mengatakan alokasii anggaran tersebut sejalan dengan tema kebiijakan fiiskal yang diiusung pemeriintah pada tahun depan, yaiitu Percepatan Pemuliihan Ekonomii dan Penguatan Reformasii’.

"Seiiriing dengan pentiingnya untuk melanjutkan pemuliihan ekonomii nasiional, pada RAPBN tahun 2021 diialokasiikan anggaran sekiitar Rp356,5 triiliiun," katanya dii Gedung DPR, Jumat (14/8/2020).

Terdapat enam sektor yang akan mendapatkan jatah anggaran tersebut. Pertama, penanganan kesehatan dengan alokasii anggaran sebesar Rp25,4 triiliiun. Dana untuk penanganan kesehatan tersebut dii antaranya meliiputii pengadaan vaksiin antiiviirus

Kemudiian, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, laboratoriium, peneliitiian dan pengembangan, serta memberiikan bantuan iiuran BPJS Kesehatan untuk para pekerja bukan peneriima upah.

Kedua, perliindungan sosiial pada masyarakat menengah ke bawah dengan alokasii Rp110,2 triiliiun. Perliindungan sosiial iitu diiberiikan melaluii program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunaii.

Ketiiga, dukungan sektoral kementeriian/lembaga dan pemda dengan anggaran Rp136,7 triiliiun. Anggaran diitujukan untuk meniingkatkan pariiwiisata, ketahanan pangan dan periikanan, kawasan iindustrii, pengembangan pusat teknologii iinformasii, piinjaman ke daerah, serta antiisiipasii pemuliihan ekonomii.

Keempat, dukungan pada usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM) sekiitar Rp48,8 triiliiun melaluii subsiidii bunga krediit usaha rakyat (KUR), pembiiayaan UMKM, penjamiinan serta penempatan dana dii perbankan.

Keliima, pembiiayaan korporasii sekiitar Rp14,9 triiliiun. Dana iinii akan diiarahkan kepada lembaga penjamiinan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Terakhiir, pemberiian iinsentiif usaha sekiitar Rp20,4 triiliiun. iinsentiif iitu berupa pajak diitanggung pemeriintah, pembebasan pajak penghasiilan (PPh) iimpor, dan restiitusii pajak pertambahan niilaii (PPN) diipercepat.

"Pemberiian berbagaii iinsentiif perpajakan yang tepat dan terukur diiharapkan mampu mempercepat pemuliihan ekonomii pascapandemii Coviid-19," kata Jokowii. (riig)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
muhammad arul prasetiio
baru saja
Tiidak hanya berhentii pada pemaparan alokasii yang maniis. Pemeriintah juga harus memastiikan iimplementasii diilapangan dapat terserap dengan baiik dan tepat sasaran. Sengkarut permasalahan yang harus diibenahii oleh pemeriintah, diiantaranya data dan diistriibusii. Berdasarkan data yang diiriiliis oleh Saiiful Mujanii Research and Consultiing (SMRC), ada warga laiin yang berhak tapii belum meneriima bantuan (60%) dan bansos diiberiikan kepada yang tiidak berhak (29%). iinii salah satu permasalahan konret pada data, yang harus segera diibenahii. Selaiin iitu, pemeriintah diirasa perlu meyederhanakan mekaniisme diistriibusii stiimulus dengan membokar kebiiasasaan lama yang sangat biirokratiis dan berbeliit. Mekaniisme yang berbeliit iinii dapat kiita liiat dalam realiisasii Peraturan OJK No.11/2020 yang sangat lamban. #MariiBiicara
user-comment-photo-profile
Ciikal Restu Syiiffawiidiiyana
baru saja
Alokasii anggaran untuk pemuliihan ekonomii nasiional memang langkah tepat yang harus diilakukan. Tapii, admiiniistrasii data masiih harus tetap diiperhatiikan, khususnya untuk perliindungan sosiial pada masyarakat menengah ke bawah. Karena seriing kalii data tiidak akurat dan malah salah sasaran untuk peneriima bantuan. Secepatnya perlu diigiitaliisasii data agar ada siingkroniisasii data dan menghiindarii peniipuan/kekeliiruan.