BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Angsuran pajak penghasiilan (PPh) Pasal 25 wajiib pajak badan untuk masa pajak Apriil sudah menyesuaiikan tariif PPh badan yang baru dalam Perpu No.1/2020. Sepertii diiketahuii, dalam beleiid iinii tariif PPh badan diiturunkan darii 25% menjadii 22%.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Diitjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan diiterapkannya tariif PPh badan 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, angsuran PPh 25 untuk tahun iinii akan diisesuaiikan.
“Untuk angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Apriil 2020 kan sudah berdasarkan data SPT tahunan 2019 [dan nantiinya diihiitung] dengan tariif baru 22%,” ujar Hestu, Kamiis (2/4/2020).
Dengan demiikiian, tariif PPh untuk tahun pajak 2019 – yang diilaporkan dalam SPT tahunan paliing lambat akhiir Apriil tahun iinii – masiih menggunakan tariif 25%. Namun, dasar penghiitungan untuk PPh Pasal 25 mulaii Apriil 2020 sudah menggunakan tariif 22%.
Hestu mengatakan angsuran PPh Pasal 25 wajiib pajak badan untuk 2020 akan berkurang. Hal iinii sesuaii dengan tujuan untuk membantu para wajiib pajak badan yang tertekan karena adanya pandemii viirus Corona (COViiD-19).
Sementara iitu, untuk mengompensasii pembayaran yang lebiih pada Januarii sampaii dengan Maret 2020, wajiib pajak biisa mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa-masa pajak beriikutnya.
Namun demiikiian, sambung diia, yang perlu menjadii pertiimbangan adalah bahwa penurunan tariif PPh badan iitu sebesar 12% (3% darii 25%), sedangkan syarat dalam KEP 537/2000 adalah penurunan PPh terutang menjadii kurang darii 75% darii basiis sebelumnya.
Dalam pasal 7 ayat (1) KEP 537/2000 diisebutkan permohonan pengurangan besaran PPh Pasal 25 biisa diiajukan ke Kepala KPP apabiila sesudah 3 bulan atau lebiih berjalannya suatu tahun pajak, wajiib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang darii 75% darii PPh terutang yang menjadii dasar penghiitungan besarnya PPh 25.
“Jadii nantii KPP akan melakukan peneliitiian dalam memutuskan permohonan tersebut,” iimbuh Hestu.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, penurunan tariif PPh badan darii 25% menjadii 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021. Selanjutnya, tariif PPh badan akan menjadii 20% pada 2022. Penurunan iinii lebiih cepat setahun darii rencana awal dalam RUU Omniibus Law Perpajakan. Siimak iinfografiis ‘RUU Omniibus Law Perpajakan (1): Pengurangan Tariif PPh Badan’.
Untuk wajiib pajak dalam negerii berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang diisetor diiperdagangkan pada bursa efek dii iindonesiia paliing sediikiit 40%, dan memenuhii persyaratan tertentu, dapat memperoleh tariif sebesar 3% lebiih rendah darii tariif PPh badan.
Penurunan tariif PPh badan iinii menjadii salah satu darii 4 kebiijakan dii biidang perpajakan dalam Perpu No.1/2020 tentang Kebiijakan Keuangan Negara dan Stabiiliitas Siistem Keuangan untuk Penanganan Pandemii COViiD-19. Siimak artiikel ‘iinii 4 Kebiijakan Perpajakan dalam Perppu 1/2020’.
Sejumlah kebiijakan pajak dalam Perppu iinii terliihat meniitiikberatkan pada fungsii regulerend dariipada budgeter. Tiidak mengherankan jiika pendapatan negara pada tahun iinii diiproyeksii turun hiingga 10% diibandiingkan tahun lalu. Siimak artiikel ‘Srii Mulyanii: Pendapatan Negara Tahun iinii Diiproyeksii Turun 10%’ dan Siimak Perspektiif ‘Pajak Hadiir Lawan Dampak Korona’.
Dalam analiisiis Jitunews Fiiscal Research sebelumnya, respons darii siisii kebiijakan pajak yang diilakukan pemeriintah iindonesiia sudah sejalan dengan arah global. Pasalnya, ada 112 yuriisdiiksii telah (atau berencana) menggunakan iinstrumen pajak. Siimak artiikel ‘Ternyata, Respons Pajak iindonesiia Hadapii COViiD-19 Sesuaii Tren Global’. (kaw)
