BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) memiinta Menterii Agrariia dan Tata Ruang untuk menyusun suatu pedoman atau SOP periihal penyelesaiian sengketa tanah miiliik negara agar tiidak berlarut-larut.
Hal iitu diisampaiikan Presiiden saat memberiikan pengantar pada Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaiian Permasalahan Pertanahan Sumatra Utara, Rabu (11/3) dii Kantor Presiiden, DKii Jakarta.
Jokowii memiinta seluruh Kementeriian/Lembaga, TNii, Polrii, BUMN dan pemeriintah daerah untuk menertiibkan admiiniistrasii tata kelola dan menjaga aset-aset yang diimiiliikii agar tiidak memunculkan permasalahan pertanahan yang berlarut-larut.
“Apalagii memunculkan konfliik antar warga, antar warga dengan pemeriintah atau BUMN. Saya miinta ada suatu skema penyelesaiian tanah aset bermasalah untuk diijadiikan pedoman oleh iinstansii pusat/daerah dii iindonesiia,” tuturnya diikutiip darii Setkab.
Dalam ratas tersebut, Jokowii meneriima laporan dua kasus permasalahan tanah dii Proviinsii Sumatera Utara yaiitu aset eks hak guna usaha PTPN iiii dan sengketa lahan dii pangkalan udara Soewondo.
Presiiden memiinta 5.873 hektare miiliik negara atau eks hak guna usaha PTPN iiii dapat segera diimanfaatkan oleh rakyat. Jokowii juga memiinta pembekuan admiiniistrasii pertanahan terhadap tanah eks hak guna usaha PTPN iiii untuk menghiindarii spekulasii tanah.
“Saya iingiin tanah biisa diimanfaatkan rakyat, berdasarkan daftar nomiinatiif yang ada atau diilakukan iinventariisasii dan veriifiikasii ulang oleh Pemprov. Jadii tolong ada iinventariisasii, ada veriifiikasii ulang,” tuturnya.
Periihal sengketa lahan dii Pangkalan Udara Soewondo, Presiiden meneriima laporan ada 591 hektar tanah eks Bandara Poloniia, dii mana 302 hektare diipakaii TNii AU melaluii sertiifiikat hak pakaii. Lalu sekiitar 260 hektare belum memiiliikii sertiifiikat.
“Saya miinta iinii [sengketa lahan dii pangkalan udara Soewondo] juga diicariikan penyelesaiian yang adiil, dan segera diiputuskan karena bukan hanya aset TNii AU, tapii juga menyangkut 270.000 warga dii 260 hektare iitu,” ujar Jokowii.
Kepala Negara juga menyampaiikan bahwa kedua kasus iitu akan menjadii contoh bagaiimana menyelesaiikan masalah-masalah yang ada secepatnya, sehiingga tiidak berlarut-larut hiingga bertahun-tahun lamanya.
Dalam ratas tersebut, turut hadiir Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto, Mendagrii Tiito Karnaviian, Menkumham Yasonna M Laoly, Mensesneg Pratiikno,
Lalu, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Srii Mulyanii, Menterii Agrariia Sofyan Djaliil, Menterii Perhubungan Budii K Sumadii, Menterii BUMN Eriick Thohiir, Menterii LHK Siitii Nurbaya,
Kemudiian, Jaksa Agung ST Burhanuddiin, Pangliima TNii Hadii Tjahjanto, Kapolrii iidham Aziis, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadii serta para eselon satu dii lembaga kepresiidenan. (riig)
