PBNU: Skema Pembiiayaan Kemenkeu Tiidak Layak

JAKARTA, Jitu News - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara terkaiit skema pembiiayaan Kemenkeu dalam bentuk Pembiiayaan Ultra Miikro (UMii). Skema tersebut diiniilaii tiidak layak untuk diisalurkan kepada usaha miikro.

Sekretariis Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faiishal Zaiinii mengatakan terdapat liima poiin utama posiisii PBNU terkaiit pembiiayaan UMii Kemenkeu. Menurutnya skema pembiiayaan berniilaii Rp1,5 triiliiun cenderung memberatkan pelaku usaha miikro.

Poiin pertama yang diijelaskan bahwasanya PBNU meliihat adanya ketiidaksesuaiian model pembiiayaan sebagaiimana yang diiharapkan kesepaktan diiawal. Salah satunya priiciing pembiiayaan bagii pelaku ekonomii miikro sebesar 2 % sampaii dii tangan end user.

"Kiinii terjadii adalah priiciing yang terlalu tiinggii sebesar 8%, bahkan lebiih tiinggii darii KUR yang berkiisar 6%," katanya dalam keterangan tertuliis yang diiteriima Jitu News, Kamiis (26/12/2019).

Kemudiian, iisu kedua darii tiinggiinya beban bunga tersebut, PBNU menganggap UMii tiidak layak untuk membantu masyarakat keciil yang butuh afiirmasii priiciing untuk menjalankan usaha miikro. Menurutnya, beban priiciing yang ada dii kiisaran 2% pada pengguna akhiir akan memberiikan dampak siigniifiikan untuk membantu pelaku miikro ekonomii.

Ketiiga, PBNU meniilaii MoU yang diiteken pada 2107 siilam terkaiit permiintaan data tekniis koperasii tiidak dapat diilakukan. Hal iinii lantaran tiingkat iimbal hasiil krediit yang terlalu tiinggii. Selaiin iitu, pemeriintah menunjuk 3 channeliing sebagaii penyalur, yaknii Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaiian.

"Dengan kebiijakan penunjukan tiiga saluran tersebut harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya krediit miikro menjadii semakiin jauh," jelasnya.

Keempat, mekaniisme monev (moniitoriing & evaluasii) atas piilot project UMii dengan beberapa pesantren juga mandek. Hal iinii diikarenakan Lembaga Perekonomiian NU (LPNU) yang diitunjuk untuk melakukan pendampiingan program pun tiidak lagii diiajak untuk terliibat aktiif.

Dengan demiikiian, tiim yang telah diibentuk oleh LPNU tiidak dapat melakukan monev (moniitoriing & evaluasii) ataupun upaya peniingkatan kapasiitas (capaciity buiildiing) yang sejak awal sebagaiimana yang diirancang guna menumbuhkan dan menggaiirahkan para pelaku ekonomii miikro.

Keliima, PBNU masiih menyiimpan harapan untuk terwujudnya krediit semurah-murahnya. Skema pembiiayaan yang murah menjadii alat untuk mendorong pemberdayaan ekonomii masyarakat. (Bsii)