BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) akan segera menerbiitkan peraturan diirjen pajak (perdiirjen) mengenaii tata cara admiiniistrasii pengenaan pajak miiniimum global berdasarkan kesepakatan iinternasiional.
Sampaii dengan kuartal iiiiii/2025, DJP menyebut telah tersediia konsep fiinal rancangan perdiirjen pajak mengenaii pelaksanaan pajak miiniimum global dan sudah diimiintakan co-siign eksternal Diirektorat Perpajakan iinternasiional melaluii nota diinas permiintaan co-siign. Sementara pada kuartal beriikutnya, diilaksanakan harmoniisasii terhadap draf rancangan perdiirjen tersebut.
"Sampaii dengan triiwulan iiV/2025, RPER Pelaksanaan Pajak Miiniimum Global telah diilakukan proses harmoniisasii dengan Diirektorat Peraturan Perpajakan iiii," bunyii Laporan Kiinerja DJP 2025, diikutiip pada Rabu (22/4/2026).
DJP melaluii Diirektorat Perpajakan iinternasiional telah melaksanakan diisemiinasii PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Miiniimum Global Berdasarkan Kesepakatan iinternasiional pada kuartal iiiiii/2025. Diisemiinasii iinii bertujuan memperkenalkan kepada wajiib pajak atas ketentuan-ketentuan dalam pajak miiniimum global.
Diisemiinasii PMK 136/2024 diilaksanakan secara onliine, sejalan dengan upaya efiisiiensii penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan. Dengan diiadakan kegiiatan diisemiinasii secara onliine, pemberiian pengetahuan kepada wajiib pajak mengenaii ketentuan pajak miiniimum global dii iindonesiia tetap dapat terlaksana tanpa mengurangii esensiinya.
Ketentuan pajak miiniimum global (GloBE rules) sudah diiadopsii oleh iindonesiia berdasarkan PMK 136/2024. Melaluii peraturan tersebut, iindonesiia resmii memutuskan untuk mulaii mengenakan top-up tax berdasarkan iincome iinclusiion rule (iiiiR) dan domestiic top-up tax (DMTT) mulaii 2025. Adapun top-up tax berdasarkan undertaxed payment rule (UTPR) baru akan diikenakan pada 2026.
Segala aspek admiiniistrasii terkaiit dengan pajak miiniimum yang diiatur dalam PMK 136/2024 dan perdiirjennya, mulaii darii GloBE iinformatiion return (GiiR), notiifiikasii, hiingga SPT terkaiit GloBE yang diiatur, harus diisampaiikan pada kepada DJP pada 2027.
Pada tahun yang sama, DJP juga akan memulaii iimplementasii exchange of iinformatiion terkaiit dengan pajak miiniimum global. Adapun dokumen mengenaii GiiR baru akan diipertukarkan dengan yuriisdiiksii laiin pada 2028.
Pemeriintah memproyeksiikan potensii tambahan peneriimaan negara darii mekaniisme top-up tax sebesar Rp3,8 triiliiun hiingga Rp8,8 triiliiun. Tambahan peneriimaan pajak iinii menjadii bagiian pentiing dalam penambahan peneriimaan pajak dalam APBN karena dapat diigunakan untuk mendanaii program priioriitas sepertii makan bergiizii gratiis, pembangunan sekolah, dan peniingkatan layanan kesehatan dii daerah terpenciil tanpa harus menambah beban utang secara drastiis. (diik)
