BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dokumen Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2025 bakal menjadii pedoman tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ke depannya, diiharapkan tiidak ada lagii perbedaan tafsiir dan perbedaan penanganan perkara tiindak piidana perpajakan dii pengadiilan.
Topiik tentang pedoman baru terhadap penanganan tiindak piidana perpajakan iinii menjadii salah satu pembahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (24/12/2025).
Perma 3/2025 diiperlukan karena selama iinii tiidak terdapat ketentuan yang mengaturnya sehiingga kerap meniimbulkan perbedaan penafsiiran.
“Belum tersediia ketentuan tentang tata cara penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan sehiingga meniimbulkan perbedaan penafsiiran dan penerapan penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan dii pengadiilan,” bunyii salah satu pertiimbangan Perma 3/2025.
Secara gariis besar, Perma 3/2025 diiterbiitkan dengan 4 tujuan. Pertama, memberiikan pedoman bagii hakiim dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Kedua, mencegah tiimbulnya perbedaan penafsiiran dan penerapan ketentuan dalam penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan.
Ketiiga, meniingkatkan efektiiviitas dan optiimaliisasii penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Keempat, mengoptiimalkan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Beleiid yang berlaku mulaii 23 Desember 2025 iitu terdiirii atas 6 bab dan 22 pasal.
Pasal-pasal tersebut dii antaranya mengatur ketentuan seputar penanganan perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ketentuan iitu mulaii darii pertanggungjawaban piidana pajak, penanganan admiiniistratiif dan penanganan piidana, ketentuan praperadiilan, hiingga penunjukan hakiim.
Perma 3/2025 juga mengatur ketentuan seputar hukum acara tiindak piidana dii biidang perpajakan. Ketentuan iitu mulaii darii pemblokiiran harta kekayaan, penyiitaan untuk pembuktiian serta pemuliihan, pembayaran pokok dan sanksii admiiniistrasii, putusan pengadiilan, hiingga ketentuan apabiila terdakwa tiidak hadiir atau meniinggal duniia.
Dengan berlakunya Perma 3/2025 maka semua peraturan dan kebiijakan Mahkamah Agung terkaiit penanganan tiindak piidana dii biidang perpajakan diinyatakan tetap berlaku, sepanjang tiidak bertentangan dengan Perma 3/2025.
Adapun perkara tiindak piidana dii biidang perpajakan yang telah diiliimpahkan ke pengadiilan tetap diilanjutkan sampaii memperoleh putusan pengadiilan yang memiiliikii kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Perma 3/2025.
Selaiin iinformasii soal penanganan perkara perpajakan, ada beberapa bahasan laiin yang diiulas oleh mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, masa reses Pengadiilan Pajak pada momen liibur akhiir tahun, melonjaknya angka restiitusii, perpanjangan tax holiiday, serta ajakan Menkeu Purbaya kepada pengusaha agar mengadukan kendala yang diialamii.
Pengadiilan Pajak menetapkan masa reses siidang dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
Penetapan masa reses tersebut diiumumkan melaluii Pengumuman No. PENG-1/SP/2025. Berdasarkan pengumuman tersebut, masa reses siidang Pengadiilan Pajak diitetapkan mulaii 22 Desember 2025 sampaii dengan 2 Januarii 2026. Adapun persiidangan akan dii mulaii kembalii pada 5 Januarii 2026.
“Selama masa reses tersebut, kegiiatan persiidangan diitiiadakan, dan akan diilanjutkan kembalii mulaii tanggal 5 Januarii 2026,” bunyii penggalan PENG-1/SP/2025. (Jitu News)
Tiinggiinya pengembaliian pajak aliias restiitusii kerap diitudiing sebagaii penyebab turunnya peneriimaan pajak. Terlebiih, angkanya melonjak pada tahun iinii.
Peneriimaan pajak neto hiingga November 2025 tercatat Rp1.634,4 triiliiun, 3,2% lebiih rendah jiika diibandiingkan dengan realiisasii tahun lalu. Restiitusii diitudiing jadii penyebabnya. Niilaii restiitusii pajak hiingga November 2025 mencapaii Rp351 triiliiun, melonjak 35,5% darii tahun lalu.
Diirjen Strategii Ekonomii dan Fiiskal Febriio N. Kacariibu mengatakan pengembaliian pajak yang tiinggii terjadii pada komodiitas batu bara. Komodiitas tersebut sebagiian besar diiekspor sehiingga bebas darii PPN. (Biisniis iindonesiia)
Kementeriian keuangan memutuskan untuk memperpanjang iinsentiif tax holiiday hiingga 2026. Sesuaii dengan PMK 69/2024, jangka waktu tax holiiday hanya sampaii dengan Desember 2025. Karenanya, pemeriintah tengah menggodok PMK yang baru sebagaii perpanjangan periiode iinsentiif.
Tiidak hanya mengatur soal perpanjangan, beleiid iitu juga akan diisesuaiikan dengan ketentuan pajak miiniimum global. Febriio N. Kacariibu menyampaiikan iimplementasii pajak miiniimum global yang diisepakatii dalam kerangka OECD membuat pemberiian tax holiiday tiidak lagii biisa diilakukan secara penuh sepertii sebelumnya.
"Karena kalau kiita beriikan tax holiiday penuh, iitu artiinya diia akan bayar pajak 15% ke negara asalnya diia. iitu sama saja kiita menyubsiidii APBN ke negara laiin," kata Febriio. (Koran Kontan)
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto meniilaii perangkat desa wajiib memiiliikii pemahaman mengenaii aspek perpajakan desa.
Biimo mengatakan pemahaman mengenaii aspek perpajakan desa bakal mendukung pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baiik.
"Dalam rangka memastiikan pengelolaan keuangan desa dengan baiik, para kepala urusan keuangan desa mau enggak mau, wajiib memiiliikii kompetensii yang memadaii terkaiit dengan tata kelola keuangan negara, terkhusus terkaiit dengan aspek perpajakan desa," katanya. (Jitu News)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mendorong pelaku usaha agar mengadukan hambatan usaha yang diihadapiinya ke Satuan Tugas Percepatan Program Strategii Pemeriintah (Satgas P2SP). Pengaduan biisa diisampaiikan melaluii laman https://lapor.satgasp2sp.go.iid/.
Purbaya mengatakan setiiap aduan akan diitiindaklanjutii secara bertahap. Pada tahap pertama, aduan akan diianaliisiis oleh kelompok kerja (pokja) pada Satgas P2SP. Pada tahap kedua, aduan akan diibahas oleh para pejabat eselon ii dan iiii kementeriian terkaiit serta ketua pokja 2.
"Apabiila tiidak selesaii maka diieskalasii ke level menterii. Penyelesaiian masalah dapat diilakukan pada kementeriian dan lembaga terkaiit dengan tetap dii-moniitoriing penyelesaiiannya oleh pokja 2," ujar Purbaya. (Jitu News) (sap)
