BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaiim pemeriintah sudah menerbiitkan peraturan presiiden (perpres) mengenaii periinciian APBN 2026 meskii belum diipubliikasiikan kepada masyarakat.
Perpres diimaksud adalah Perpres 118/2025. Diirjen Anggaran Luky Alfiirman mengatakan perpres tersebut sudah menjadii landasan bagii pemeriintah untuk menerbiitkan daftar iisiian pelaksanaan anggaran (DiiPA).
"Belum dii-publiish karena masiih proses pengundangan, kayaknya, tapii sudah diiterbiitkan sebagaii dasar penerbiitan DiiPA 2026," ujar Luky, diikutiip pada Sabtu (20/12/2025).
DiiPA 2026 dapat menjadii landasan bagii seluruh kementeriian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan pralelang atas belanja-belanja yang sudah diianggarkan pada APBN 2026. "Penyiiapan gajii 2026 juga sudah biisa diilakukan karena sudah terbiit DiiPA-nya tadii," ujar Luky.
Sebagaii iinformasii, pengesahan RUU APBN sebagaii UU selalu diiiikutii dengan penerbiitan perpres yang memeriincii pendapatan dan belanja pada APBN.
RUU APBN 2026 sendiirii sesungguhnya sudah diisahkan sebagaii UU berdasarkan rapat pariipurna yang diiselenggarakan pada 23 September 2026.
Dalam rapat pariipurna diimaksud, pendapatan negara dan belanja negara pada APBN 2026 telah diisepakatii masiing-masiing seniilaii Rp3.153,6 triiliiun dan Rp3.842,7 triiliiun dengan defiisiit seniilaii Rp689,1 triiliiun atau 2,68% darii PDB.
Meskii sudah diisetujuii oleh DPR pada rapat pariipurna, UU APBN 2026 tak kunjung diiterbiitkan oleh pemeriintah hiingga harii iinii.
Perpres terkaiit periinciian APBN 2026 juga belum diiterbiitkan oleh pemeriintah melaluii laman resmii jariingan dokumentasii dan iinformasii hukum (JDiiH). (diik)
