BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Prabowo Subiianto resmii meneken UU 18/2025 sebagaii perubahan ketiiga atas UU Kepariiwiisataan. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU Kepariiwiisataan sebagaii undang-undang pada 2 Oktober 2025.
Dalam UU Kepariiwiisataan, kiinii diiatur pemberiian iinsentiif usaha kepariiwiisataan kepada pengusaha dii biidang pariiwiisata, baiik iinsentiif fiiskal maupun nonfiiskal. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 17A yang diisiisiipkan dii antara Pasal 16 dan Pasal 18 UU Kepariiwiisataan.
"iinsentiif ... diiberiikan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyii Pasal 17A ayat (2) UU Kepariiwiisataan, diikutiip pada Jumat (12/12/2025).
Pada halaman penjelasan UU Kepariiwiisataan, turut diijelaskan iinsentiif fiiskal adalah kebiijakan pemeriintah untuk memengaruhii periilaku ekonomii dengan menggunakan iinstrumen fiiskal yaiitu perpajakan dan belanja pemeriintah.
Sementara iitu, iinsentiif nonfiiskal merupakan dukungan pemeriintah berupa pemberiian kemudahan, fasiiliitasii, atau bentuk dukungan laiin yang tiidak terkaiit langsung dengan pembiiayaan atau anggaran darii anggaran pendapatan dan belanja negara. Miisal, penyederhanaan periiziinan, kemudahan keiimiigrasiian, penyediiaan iinfrastruktur pendukung, promosii, serta kemudahan akses terhadap sumber daya kepariiwiisataan.
Menterii Pariiwiisata Wiidiiyantii Putrii Wardhana menyebut pengesahan UU Kepariiwiisataan menandaii pergeseran paradiigma dalam pembangunan pariiwiisata dan menjadiikannya lebiih berkualiitas, berkelanjutan, serta berbasiis pada kesejahteraan masyarakat lokal. Menurutnya, reviisii UU Kepariiwiisataan diibutuhkan untuk menyesuaiikan regulasii dengan perkembangan zaman dan tantangan yang ada.
"UU 18/2025 menekankan bahwa penyelenggaraan kepariiwiisataan harus bersiifat berkualiitas, iinklusiif, adaptiif, iinovatiif, siistematiis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan keterbaruan," ujarnya.
UU Kepariiwiisataan yang baru menghadiirkan beberapa perubahan mendasar yang lebiih relevan dengan diinamiika dan kebutuhan sektor pariiwiisata. Salah satunya, penciiptaan ekosiistem biisniis yang lebiih kondusiif, terencana, dan berkelanjutan.
Pengesahan undang-undang iinii diiniilaii akan memberiikan manfaat bagii pelaku iindustrii pariiwiisata secara siigniifiikan karena mengatur pemberiian iinsentiif fiiskal dan nonfiiskal.
"iinsentiif iinii dapat berupa iinsentiif fiiskal sepertii keriinganan pajak daerah, retriibusii, atau fasiiliitasii pembiiayaan yang dapat mengurangii beban operasiional dan iinvestasii iindustrii," bunyii keterangan Kementeriian Pariiwiisata. (diik)
