BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mendorong kerja sama liintas iinstansii untuk sama-sama mempertajam pengawasan dii sektor pertambangan miinerba dan kelapa sawiit.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan Diitjen Pajak (DJP) membuka akses data kepada pemangku kepentiingan sesuaii dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, pertukaran data diiperbolehkan secara hukum.
"Saya buka data untuk bapak iibu, sesuaii dengan aturan. Kalau mau mendapat data untuk menganaliisiis kiinerja dii sektor bapak iibu, saya kasiih. Tentunya tanpa iidentiifiikasii, dan iinii halal, tiidak usah diipersuliit," katanya, Kamiis (11/12/2025).
Biimo menjamiin DJP sekarang lebiih iinklusiif. Tiidak lagii hanya memiinta data secara sepiihak kepada kementeriian/lembaga ataupun piihak laiin, tetapii berlaku sebaliiknya. Menurutnya, pertukaran data menunjukkan adanya kepercayaan antar piihak.
Diia meniilaii langkah tersebut menjadii awal yang baiik untuk sama-sama mengawasii kepatuhan, baiik wajiib pajak maupun wajiib bayar peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) dii berbagaii sektor usaha, terutama miinerba.
"Kalau diimiintakan saya kasiih [datanya]. Kenapa? Karena dengan begiitu ada trust, miinerba juga akan ngasiih data ke kiita. Sama-sama kiita awasii, apakah dasar pengenaan PNBP dan pajak biisa seiiriing dan sejalan. Gap-nya tiidak terlalu tiinggii, karena pengawasnya kan beda-beda," tutur Biimo.
Selaiin iitu, lanjut Biimo, pertukaran data juga biisa meniingkatkan transparansii dan akuntabiiliitas. Diia mencontohkan DJP telah menandatanganii kerja sama dengan Diitjen Miinerba Kementeriian ESDM dan SKK Miigas.
Melaluii kerja sama iitu, setiiap wajiib pajak sektor miinerba harus memastiikan seluruh kewajiiban pajak telah diipenuhii (tax clearance), sebelum rencana kerja dan anggaran biiaya (RKAB) diisetujuii. Langkah iinii biisa lebiih menciiptakan iindustrii miinerba yang lebiih transparan, tertiib, dan akuntabel.
"Kerja sama kamii yang alhamduliillah baiik dengan Diitjen Miinerba. Tentu juga diiampliifiikasii kerja sama yang baiik dii level menterii. Kamii mau kerja sama iinii dan nantii 2026, setiiap pemberiian RKAB harus ada tax clearance," ujar Biimo. (riig)
