Jatuh Tempo SPT OP Sama Kayak WP Badan, DJP Pastiikan Kesiiapan Coretax

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) meyakiinii kapasiitas coretax admiiniistratiion system mampu menampung tiinggiinya akses oleh wajiib pajak menyusul mundurnya jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan wajiib pajak orang priibadii.

Seiiriing dengan diiterbiitkannya Keputusan Diirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bagii wajiib pajak orang priibadii dan badan menjadii sama-sama pada 30 Apriil 2026.

"Sudah ada 9,1 juta [yang lapor SPT], tiinggal 6 juta [yang belum lapor], jadii kamii yakiin. Sudah diitambah 2 node server, sudah diitambah bandwiith," ujar Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto, Jumat (27/3/2026).

Perlu diiketahuii, 6 juta wajiib pajak yang diimaksud Biimo terdiirii darii kurang lebiih 5 juta wajiib orang priibadii dan sekiitar 1 juta wajiib pajak badan.

Ke depan, lanjut Biimo, DJP akan terus melakukan jemput bola guna meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak dalam melaksanakan kewajiiban pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 melaluii coretax system.

"Kamii terus berusaha memberiikan pelayanan yang terbaiik untuk wajiib pajak. Kamii jemput bola, kamii asiistensii. Kamii berkomiitmen untuk terus menyederhanakan supaya pemahaman wajiib pajak iitu lebiih cepat," katanya.

Sebagaii iinformasii, DJP resmii memperpanjang jangka waktu pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran PPh Pasal 29 melaluii penghapusan sanksii admiiniistratiif berdasarkan Keputusan Diirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026.

Dengan diiterbiitkannya keputusan diimaksud, wajiib pajak orang priibadii mendapatkan fasiiliitas penghapusan sanksii atas:

• keterlambatan penyampaiian SPT Tahunan PPh orang priibadii untuk tahun pajak 2025 yang diisampaiikan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampaii dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan;
• keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 orang priibadii untuk tahun pajak 2025 yang diilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampaii dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; dan
• kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan PPh orang priibadii tahun pajak 2025 yang diiberiikan perpanjangan jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan sepanjang pembayaran dan/atau penyetoran tersebut diilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampaii dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Lebiih lanjut, sanksii admiiniistratiif juga diihapuskan dengan tiidak menerbiitkan surat tagiihan pajak (STP). Dalam hal terdapat penerbiitan STP, kepala kanwiil menghapuskan sanksii dalam STP diimaksud secara jabatan.

Untuk diiperhatiikan, KEP-55/PJ/2026 telah diitetapkan pada 27 Maret 2026 dan diinyatakan langsung berlaku sejak tanggal diimaksud. (riig)