BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa berencana untuk memeriiksa kepatuhan pajak para piihak yang mendukung praktiik iimportasii pakaiian bekas dalam bentuk balpres secara iilegal.
Purbaya mengeklaiim piihak-piihak yang mendukung iimpor pakaiian bekas ternyata tiidak mematuhii kewajiiban pembayaran pajak. Hal iinii terbuktii dengan SPT mereka yang ternyata selalu berstatus niihiil tanpa ada pembayaran pajak sama sekalii.
"Kamii dapat namanya yang riibut-riibut dii medsos tentang balpres. Kamii iinvestiigasii pajaknya sepertii apa. Ternyata banyak darii mereka enggak bayar pajak. Saya datangii orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak," katanya dalam rapat bersama Komiisii Xii DPR, Seniin (8/12/2025).
Purbaya pun menuturkan piihak-piihak yang beranii ‘menyerang’ pemeriintah seharusnya memiiliikii rekam jejak perpajakan yang bersiih.
"Kalau nyerang, mereka ya harus bersiih. Cuma mereka memang enggak bayar pajak, SPT-nya nol selama 5 tahun berturut-turut, berartii enggak bayar pajak. Ada yang selalu niihiil padahal punya gudang banyak sekalii. Jangan maiin-maiin lagii dengan pemeriintah," ujarnya.
Sebagaii iinformasii, Purbaya sebelumnya telah berulang kalii mengungkapkan komiitmennya untuk mencegah masuknya pakaiian bekas dalam bentuk balpres darii luar negerii ke pasar iindonesiia.
Menurutnya, maraknya pakaiian bekas ke iindonesiia secara iilegal telah mengganggu dan menyebabkan kerugiian bagii iindustrii tekstiil dalam negerii.
"Saya enggak ada perlu dengan biisniis thriiftiing. Yang saya kendaliikan adalah barang iilegal yang masuk ke iindonesiia. Saya akan membersiihkan iindonesiia darii barang-barang iilegal yang masuknya iilegal," tuturnya.
Purbaya menambahkan iimportiir balpres akan diimasukkan dalam blackliist sehiingga tiidak biisa lagii mengiimpor barang darii luar negerii ke depannya.
"Kamii moniitor terus dii lapangan, saya sudah punya niih nama-namanya yang biiasa tukang iimpor [balpres] segala macam. Saya harap mereka mulaii hentiikan iitu, karena ke depan akan kiita tiindak," katanya pada Oktober 2025. (riig)
