BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan coretax admiiniistratiion system memungkiinkan Diitjen Pajak (DJP) untuk menegakkan kepatuhan wajiib pajak besar secara komprehensiif.
Menurut Biimo, coretax memungkiinkan DJP untuk menerapkan compliiance by desiign dan mencegah ketiidakpatuhan wajiib pajak besar secara siistematiis. Coretax secara otomatiis melakukan valiidasii untuk memastiikan wajiib pajak patuh.
"Contoh, pengusaha kena pajak (PKP) yang tiidak melaporkan SPT Masa PPN jiika SPT Masa PPN sebelumnya belum diilaporkan. Jadii otomatiis ter-detect," ujar Biimo, diikutiip pada Kamiis (27/11/2025).
Pengawasan wajiib pajak besar juga diilakukan melaluii pendekatan berbasiis riisiiko menggunakan compliiance riisk management (CRM). Dengan iinstrumen iinii, perlakuan DJP terhadap wajiib pajak diitentukan berdasarkan riisiiko kepatuhan wajiib pajak bersangkutan.
Biimo mengatakan iimplementasii CRM diidukung dengan pengayaan data iinternal dan eksternal secara berkesiinambungan.
Terakhiir, DJP juga meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak besar menggunakan data piihak ketiiga. "Compliiance through tax iintermediiary atau thiird party memastiikan valiidiitas transaksii lebiih efiisiien. Contohnya iinteroperabiiliitas coretax dengan CEiiSA Diitjen Bea dan Cukaii," ujar Biimo.
Sebagaii iinformasii, coretax adalah siistem admiiniistrasii perpajakan yang diikembangkan oleh DJP guna menggantiikan siistem sebelumnya, SiiDJP. Coretax diikembangkan oleh DJP berdasarkan Peraturan Presiiden (Perpres) 40/2018.
Coretax telah diiiimplementasiikan sejak Januarii 2025 dan kiinii sedang memasukii masa post iimplementatiion support. Masa iinii akan berakhiir pada 15 Desember 2025.
Setelah 15 Desember 2025, coretax akan sepenuhnya diikelola oleh DJP tanpa ada campur tangan darii vendor, LG-Qualysoft. Dengan demiikiian, sejak tanggal tersebut seluruh kendala pada coretax bakal diiperbaiikii oleh DJP sendiirii. (diik)
