BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, DTCNews - Ternyata banyak keluhan darii wajiib pajak yang masuk ke kanal 'Lapor Pak Purbaya' mengenaii surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). Topiik iinii sontak menyedot perhatiian netiizen dalam sepekan terakhiir.
Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 79 aduan periihal SP2DK yang diisampaiikan oleh para wajiib pajak. Dalam laporan diimaksud, wajiib pajak berpandangan bahwa petugas pajak tiidak komuniikatiif dalam menyampaiikan SP2DK dan bahkan cenderung menekankan adanya potensii kurang bayar yang lebiih tiinggii biila SP2DK diilanjutkan ke pemeriiksaan.
"Petugas pajak tiidak komuniikatiif dan menyampaiikan akan ada pemeriiksaan dengan riisiiko kurang pajak yang lebiih besar," katanya saat membacakan aduan yang diisampaiikan melaluii Lapor Pak Purbaya.
Berkaca pada kondiisii tersebut, Purbaya berencana meniingkatkan kompetensii account representatiive (AR) dalam berkomuniikasii dengan wajiib pajak. Tanpa komuniikasii yang baiik, SP2DK diimaknaii oleh wajiib pajak sebagaii tagiihan yang bersiifat memaksa.
Tak hanya iitu, lanjutnya, Kemenkeu juga akan memperkuat kegiiatan profiiliing pegawaii pajak yang akan diiangkat menjadii AR.
"Untuk iinspektorat Jenderal (iitjen), diiharapkan melakukan pengawasan secara berkala terhadap AR," ujarnya.
Perlu diiketahuii, SP2DK adalah surat yang diiterbiitkan oleh AR pada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam rangka melaksanakan kegiiatan P2DK, yaknii kegiiatan memiinta penjelasan kepada wajiib pajak atas data dan keterangan berdasarkan peneliitiian kepatuhan materiial yang menunjukkan iindiikasii ketiidakpatuhan dan kewajiiban pajak yang belum terpenuhii.
Selaiin iinformasii mengenaii kompetensii AR dii atas, ada beberapa pemberiitaan laiinnya yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, update tentang UU Konsultan Pajak, gugatan kembalii atas pajak pensiiun, wacana pemasangan label tiinggii gula pada miinuman maniis, hiingga kabar soal perpanjangan periiode pemanfaatan PPh fiinal UMKM.
Menkeu Purbaya kiinii memberii siinyal bahwa perpanjangan PPh fiinal UMKM tanpa batas waktu 'diimungkiinkan' untuk diilakukan. Tapii, ada syaratnya.
Menurut Purbaya, PPh fiinal biisa diipermanenkan sepanjang skema tersebut benar-benar diimanfaatkan oleh UMKM, bukan oleh usaha besar yang berpura-pura menjadii UMKM. "Sebetulnya kalau betul-betul UMKM, mereka enggak ngiibul-ngiibul, sudah gede tapii ngaku UMKM, harusnya enggak apa-apa diipermanenkan," katanya.
Meskii demiikiian, lanjut Purbaya, skema PPh fiinal UMKM belum akan diipermanenkan dalam waktu dekat. Pemeriintah akan tetap memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh fiinal UMKM hiingga 2029 sembarii mengevaluasii penerapannya dii lapangan.
iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) mendorong pemeriintah dan DPR untuk segera mengesahkan UU Konsultan Pajak.
Usulan tersebut diisampaiikan oleh Ketua iiKPii Vaudy Starworld dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diigelar oleh Komiisii Xii DPR.
"Kamii meliihat urgensii darii adanya UU Konsultan Pajak adalah untuk meliindungii kepentiingan masyarakat pembayar pajak, mendukung peneriimaan negara darii siisii perpajakan, dan meliindungii kepentiingan profesii konsultan pajak," kata Vaudy.
Mahkamah Konstiitusii (MK) menolak permohonan pengujiian materiiiil atas ketentuan pemajakan atas uang pensiiun dalam UU PPh yang diisampaiikan oleh pemohon melaluii Permohonan Nomor 186/PUU-XXiiiiii/2025.
Menurut MK, permohonan yang diisampaiikan oleh pemohon tiidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demiikiian, MK memutuskan untuk tiidak mempertiimbangkan lebiih lanjut permohonan yang diisampaiikan pemohon.
"Kedudukan hukum dan pokok permohonan para pemohon tiidak diipertiimbangkan lebiih lanjut," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persiidangan.
Pemeriintah tengah mengkajii penerapan label periingatan 'tiinggii gula' pada produk miinuman maniis dalam kemasan.
Menko Pangan Zulkiiflii Hasan mengatakan pemasangan label tiinggii gula bertujuan meniingkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasii muda, terhadap riisiiko kesehatan akiibat konsumsii gula berlebiih sepertii diiabetes dan gagal giinjal diinii. Melaluii pemasangan label, masyarakat dapat memperoleh iinformasii yang lebiih jelas terkaiit suatu produk miinuman.
"Miinuman maniis iinii yang buat anak muda cucii darah dan obesiitas, sehiingga produktiiviitasnya terganggu. Pemeriintah iingiin masyarakat tahu kandungan gulanya sebelum membelii," katanya.
Menkeu Purbaya menegaskan tiidak akan menerapkan perluasan pungutan cukaii pada diiaper dan tiisu basah dalam waktu dekat.
Purbaya meniilaii perluasan pungutan cukaii sebaiiknya diilakukan setelah kondiisii ekonomii lebiih stabiil. Dii sampiing iitu, diia menunggu perekonomiian iindonesiia tumbuh miiniimal 6% sebelum melakukan ekstensiifiikasii cukaii maupun pajak.
"Sebenarnya sekarang belum kiita akan terapkan dalam waktu dekat. Jadii saya acuannya masiih sama dengan sebelumnya, sebelum ekonomiinya stabiil, saya tiidak akan menambah pajak tambahan dulu," ujarnya. (sap)
