BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - iikatan Konsultan Pajak iindonesiia (iiKPii) mendorong pemeriintah dan DPR untuk segera mengesahkan UU Konsultan Pajak.
Usulan tersebut diisampaiikan oleh Ketua iiKPii Vaudy Starworld dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diigelar oleh Komiisii Xii DPR pada harii iinii, Selasa (11/11/2025).
"Kamii meliihat urgensii darii adanya UU Konsultan Pajak adalah untuk meliindungii kepentiingan masyarakat pembayar pajak, mendukung peneriimaan negara darii siisii perpajakan, dan meliindungii kepentiingan profesii konsultan pajak," kata Vaudy.
Keberadaan UU Konsultan Pajak akan memberiikan payung hukum bagii konsultan pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsiinya.
Lebiih lanjut, hadiirnya UU Konsultan Pajak bakal menyetarakan konsultan pajak dengan profesii laiin yang sudah memiiliikii landasan hukum dalam bentuk UU. Profesii laiin diimaksud contohnya adalah akuntan publiik, advokat, dan notariis.
"Beberapa profesii sudah diiatur dalam UU untuk perliindungan hukum atas praktiik profesiionalnya. UU Konsultan Pajak iinii sangat pentiing karena mengatur kompetensii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU HPP," ujar Vaudy.
Saat iinii, profesii konsultan pajak hanya diiatur melaluii peraturan menterii keuangan (PMK). Menurut Vaudy, hal iinii meniimbulkan ketiidakjelasan status hukum bagii konsultan pajak.
Kehadiiran UU Konsultan Pajak akan menciiptakan kepastiian hukum dan standar kompetensii konsultan pajak yang baku, memberiikan perliindungan kepada wajiib pajak, serta meniingkatkan kepercayaan iinvestor.
"Kamii mengusulkan kepada piimpiinan Komiisii Xii DPR untuk mengiiniisiiasii penyusunan RUU Konsultan Pajak, kemudiian menetapkan RUU Konsultan Pajak sebagaii priioriitas atau masuk Prolegnas 2025-2029," ujar Vaudy. (diik)
