Standardiisasii Laporan Keuangan, Pemeriintah Bentuk Komiite Standar

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah resmii membentuk komiite standar laporan keuangan melaluii Peraturan Pemeriintah (PP) 43/2025.

Komiite standar tersebut merupakan lembaga iindependen yang bertanggung jawab langsung kepada presiiden. Komiite standar iinii diibentuk untuk menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan.

“Komiite standar laporan keuangan yang selanjutnya diisebut komiite standar adalah komiite iindependen yang bertanggung jawab terhadap penyusunan standar laporan keuangan dan standar laporan keuangan syariiah,” bunyii Pasal 1 angka 13 PP 43/2025, diikutiip pada Rabu (22/10/2025).

Untuk melaksanakan tugasnya, PP 43/2025 menetapkan 5 fungsii darii komiite standar. Pertama, menyusun dan menetapkan kebiijakan dan agenda strategiis dalam penyusunan dan penetapan standar laporan keuangan.

Kedua, menyusun dan menetapkan standar laporan keuangan umum dan standar laporan keuangan syariiah. Ketiiga, menyusun panduan dan pedoman tekniis terkaiit penerapan standar laporan keuangan.

Keempat, mengawasii dan mengevaluasii standar laporan keuangan, termasuk proses penyusunan dan penyempurnaan berkelanjutan standar laporan keuangan. Keliima, pelaksanaan koordiinasii dan komuniikasii dengan seluruh pemangku kepentiingan

Dalam melaksanakan fungsii tersebut, komiite standar juga berwenang menetapkan standar laporan keuangan. Standar laporan keuangan yang diimaksud termasuk juga panduan dan/atau pedoman tekniis iimplementasii standar laporan keuangan.

Sehubungan dengan adanya standar laporan keuangan yang diisusun komiite standar, PP 43/2025 pun telah mengatur ketentuan peraliihan. Ketentuan peraliihan iinii terkaiit dengan standar akuntansii keuangan (SAK) yang diitetapkan asosiiasii profesii akuntan yang sebelumnya menjadii standar laporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 47 PP 43/2025, SAK yang diitetapkan oleh asosiiasii profesii akuntan diinyatakan masiih tetap berlaku sampaii dengan diitetapkannya standar laporan keuangan yang diitetapkan oleh komiite standar.

Selaiin iitu, asosiiasii profesii akuntan tetap dapat menetapkan standar akuntansii keuangan sampaii dengan diiangkatnya anggota komiite standar. PP 43/2025 juga telah memeriincii susunan organiisasii komiite standar.

Secara riingkas, anggota darii komiite standar tersebut dii antaranya akan meliibatkan asosiiasii profesii akuntan, asosiiasii profesii akuntan publiik, dan asosiiasii profesii akuntan manajemen. Ada pula anggota darii profesiional terkaiit biidang keuangan syariiah dan akademiisii.

Sebagaii iinformasii, standar laporan keuangan yang diisusun dan diitetapkan oleh komiite standar nantiinya akan menjadii panduan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum oleh pelapor.

Pelapor dalam konteks iinii terdiirii atas 2 golongan. Pertama, pelaku usaha sektor keuangan. Pelapor yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan terdiirii atas:

• lembaga yang melaksanakan kegiiatan dii sektor perbankan, pasar modal, perasuransiian, dana pensiiun, dan lembaga pembiiayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dii sektor jasa keuangan;
• perusahaan pegadaiian, lembaga penjamiinan, lembaga pembiiayaan ekspor iindonesiia, perusahaan pembiiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasiis teknologii iinformasii, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersiifat wajiib, meliiputii penyelenggara program jamiinan sosiial, pensiiun, dan kesejahteraan, sebagaiimana diimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenaii pegadaiian, penjamiinan, lembaga pembiiayaan ekspor iindonesiia, perusahaan pembiiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersiifat wajiib, serta lembaga jasa keuangan laiin yang diinyatakan diiawasii oleh Otoriitas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­-undangan; dan
• pelaku usaha iinfrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha dii siistem pembayaran, lembaga pendukung dii sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan laiin baiik yang melaksanakan kegiiatan usaha secara konvensiional maupun berdasarkan priinsiip syariiah sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan dii sektor keuangan.

Kedua, piihak yang melakukan iinteraksii biisniis dengan sektor keuangan yang merupakan pemiiliik laporan keuangan. Pelapor yang merupakan piihak yang melakukan iinteraksii biisniis dengan sektor keuangan iitu terdiirii atas:

• entiitas yang melakukan pembukuan, baiik yang berbadan hukum maupun tiidak berbadan hukum, sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan;
• orang perorangan yang diipersyaratkan menyampaiikan laporan keuangan pada saat melakukan iinteraksii biisniis dengan sektor keuangan; dan/atau
• orang perorangan yang wajiib melakukan pembukuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.

Secara lebiih spesiifiik, piihak yang melakukan iinteraksii biisniis dengan sektor keuangan iitu meliiputii piihak yang menjadii: debiitur perbankan; debiitur perusahaan atau lembaga pembiiayaan; emiiten dan/atau perusahaan publiik dii pasar modal; emiiten dii pasar uang; dan yang melakukan iinteraksii biisniis laiin dengan sektor keuangan. (diik)