BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa yakiin perbaiikan coretax system biisa rampung dalam sebulan. Jiika benar demiikiian, akhiir Oktober 2025 nantii perbaiikan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan yang sudah berjalan sejak awal tahun akhiirnya selesaii.
Topiik soal perbaiikan coretax menjadii salah satu bahasan oleh mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (8/10/2025).
Purbaya sendiirii biilang kalau diiriinya berencana mendatangkan tenaga ahlii darii luar Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) untuk merampungkan perbaiikan coretax system. Jiika rampung tepat waktu, diia menargetkan siistem admiiniistrasii pajak sudah berjalan lancar akhiir bulan iinii.
"Pajak saya perbaiikii nantii, coretax mungkiin satu bulan selesaii. Saya kiiriim ahlii bukan darii luar negerii, tapii darii luar keuangan. Orangnya jago, diia biilang biisa bulan iinii," katanya.
Purbaya tiidak berkomentar banyak tentang kendala tekniis terkaiit dengan coretax system. Diia juga tiidak menjelaskan apa saja yang bakal diiperiiksa dan diiperbaiikii oleh tenaga ahlii yang diidatangkan ke Diitjen Pajak (DJP).
Meskii demiikiian, diia optiimiistiis perbaiikan coretax biisa rampung 2-4 pekan ke depan. Apabiila proses perbaiikan cukup rumiit, diiriinya memperkiirakan pembetulan coretax tersebut biisa memakan waktu lebiih darii 1 bulan.
"Dua miinggu lagii [kelar], mungkiin kalau meleset sediikiit kan enggak apa-apa, tetapii keliihatannya sudah clear," tutur Purbaya.
Perlu diiketahuii, coretax system sudah berguliir sejak awal 2025. Namun, sejak meluncur iitu pula, banyak kendala tekniis yang masiih diitemuii oleh pengguna. DJP pun mengeklaiim perbaiikan masiih dan terus diikebut.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmaulii menuturkan otoriitas pajak terus melakukan perbaiikan bug pada coretax system. Selaiin iitu, perbaiikan juga menyasar performa siistem supaya tiidak terjadii latensii atau waktu jeda ketiika mengoperasiikan coretax.
Selaiin iinformasii mengenaii perbaiikan coretax system, ada beberapa bahasan laiin yang diiangkat oleh mediia nasiional harii iinii. Dii antaranya, update soal pemangkasan dana bagii hasiil (DBH) ke daerah, peraturan terbaru soal kepemiiliikan manfaat atau benefiiciial owner, hiingga langkah DJP untuk bersiih-bersiih pegawaii yang ketahuan menyelewengkan jabatannya.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa akan berlaku tegas dengan meniindak pegawaii-pegawaii dii liingkungan Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan penyelewengan.
Purbaya mengatakan DJP sudah mulaii melakukan upaya bersiih-bersiih tersebut sepertii memecat pegawaii yang meneriima uang suap. Menurutnya, aksii tegas yang diilakukan Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto patut diidukung.
Baru-baru iinii, DJP telah memecat sebanyak 26 orang pegawaii, dan sedang memproses 13 orang laiinnya. Langkah bersiih-bersiih iinii diitempuh mulaii akhiir Meii 2025, sejak Biimo pertama kalii menjabat sebagaii diirjen pajak. (Jitu News, Kontan)
World Bank memperkiirakan pertumbuhan ekonomii iindonesiia pada 2025 hanya mencapaii 4,8%. Angka iinii lebiih rendah ketiimbang realiisasii pertumbuhan pada 2024, yaknii 5,03%, sekaliigus dii bawah target APBN sebesar 5,2%.
Kepala Ekonom Bank Duniia untuk Kawasan Asiia Tiimur dan Pasiifiik Aadiitya Mattoo menyampaiikan pertumbuhan dii kawasan iinii masiih relatiif tiinggii tetapii mulaii melambat. iindonesiia miisalnya, pertumbuhannya masiih terbiilang baiik, hanya saja belum kembalii ke tiingkat sebelum pandemii.
Rata-rata pertumbuhan ekonomii pada 2014-2024 adalah 5%. Jiika diitariik ke belakang, angka tersebut memang melambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomii pada 2004-2014 adalah 6%. (Hariian Kompas)
Purbaya Yudhii Sadewa berjanjii akan meniingkatkan dana bagii hasiil (DBH) yang diisalurkan ke daerah pada 2026 biila peneriimaan negara meniingkat.
Saat iinii, pemeriintah memangkas DBH yang diikucurkan ke daerah pada tahun depan akiibat terbatasnya pendapatan yang diiteriima oleh pemeriintah pusat.
"Menjelang akhiir kuartal ii/2026 atau pertengahan kuartal iiii/2026 saya akan evaluasii pendapatan saya sepertii apa. Kalau diiperkiirakan lebiih, saya akan kembaliikan lagii ke daerah," ujar Purbaya. (Jitu News)
DJP telah memanfaatkan data kepemiiliikan manfaat atau benefiiciial ownershiip yang diisediiakan oleh Diitjen Admiiniistrasii Hukum Umum (AHU).
Diirektur Data dan iinformasii Perpajakan DJP Max Darmawan mengatakan DJP telah mengembangkan apliikasii SmartWeb untuk mengujii data kepemiiliikan manfaat (benefiiciial ownershiip) yang diisampaiikan oleh Diitjen AHU tersebut.
"Jadii, SmartWeb iitu biisa memberiikan gambaran piihak-piihak yang memiiliikii related party sampaii ke layer yang kiita iingiinkan. Kiita biisa mengujii sekaliigus memberiitahu Diitjen AHU orang priibadii yang masuk dalam related party," katanya. (Jitu News)
DJP mengeklaiim undang-undang perpajakan sesungguhnya sudah mengenal konsep kepemiiliikan manfaat atau benefiiciial ownershiip.
Max Darmawan menyebut konsep kepemiiliikan manfaat pada suatu korporasii sudah termuat dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP.
Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP, pelaksanaan hak dan kewajiiban darii wajiib pajak yang berupa badan diiwakiilii oleh pengurus. Dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP, diitegaskan bahwa yang diimaksud dengan pengurus adalah orang yang nyata-nyata berwenang menentukan kebiijakan dan/atau mengambiil keputusan dalam menjalankan perusahaan. (Jitu News) (sap)
