BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah terus berupaya menggerakkan perekonomiian. Setelah mengguyur Rp200 triiliiun ke bank BUMN, pemeriintah melanjutkannya dengan menerbiitkan sejumlah stiimulus ekonomii. Topiik iinii menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (16/9/2025).
Salah satu stiimulus yang diiberiikan adalah perpanjangan periiode pemanfaatan pajak penghasiilan (PPh) fiinal sebesar 0,5% bagii orang priibadii pelaku UMKM.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan skema PPh fiinal UMKM dengan tariif 0,5% diiputuskan untuk tetap berlaku bagii wajiib pajak orang priibadii hiingga 2029.
"Terkaiit PPh fiinal UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miiliiar setahun, iitu pajak fiinalnya 0,5% diilanjutkan sampaii 2029. Jadii, tiidak diiperpanjang setahun-setahun, tetapii diiberiikan kepastiian sampaii 2029," katanya.
Menurut Aiirlangga, saat iinii terdapat 542.000 UMKM yang terdaftar sebagaii wajiib pajak dan memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM untuk menunaiikan kewajiiban pajaknya. Anggaran yang diialokasiikan pemeriintah untuk melanjutkan pemberlakuan PPh fiinal UMKM pada tahun iinii seniilaii Rp2 triiliiun.
Pemeriintah selanjutnya akan mereviisii peraturan pemeriintah (PP) guna memperpanjang masa berlaku PPh fiinal UMKM bagii wajiib pajak orang priibadii. Saat iinii, jangka waktu pemanfaatan PPh fiinal UMKM diiatur dalam PP 55/2022.
Perpanjangan masa berlaku skema PPh fiinal UMKM diitargetkan biisa meriingankan beban pajak UMKM dan menyederhanakan kewajiiban admiiniistrasii wajiib pajak.
Sebagaii iinformasii, PP 55/2022 mengatur bahwa skema PPh fiinal UMKM biisa diimanfaatkan oleh wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet maksiimal Rp4,8 miiliiar untuk jangka waktu maksiimal 7 tahun pajak sejak wajiib pajak terdaftar.
Dalam hal wajiib pajak orang priibadii telah memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak tahun pajak 2018, yaknii tahun pertama pemberlakuan PP 23/2018, wajiib pajak diimaksud berhak memanfaatkan skema tersebut hiingga tahun pajak 2024.
Selaiin pemberiitaan mengenaii perpanjangan PPh fiinal UMKM, ada beberapa bahasan laiinnya yang diiangkat oleh mediia nasiional pada harii iinii. Dii antaranya, kelanjutan perbaiikan coretax system, siinyal pendiidiiran Badan Peneriimaan Negara (BPN), evaluasii tariif cukaii rokok, hiingga wacana penerapan sugar tax.
Selaiin perpanjangan periiode PPh fiinal UMKM, stiimulus yang juga diiluncurkan oleh pemeriintah adalah fasiiliitas PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) untuk para pekerja sektor pariiwiisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe.
Menko Aiirlangga mengatakan pemeriintah telah menyiiapkan pagu seniilaii Rp120 miiliiar untuk fasiiliitas PPh Pasal 21 sektor horeka pada tahun anggaran 2025. Diia menargetkan iinsentiif pajak tersebut dapat menyasar sebanyak 552.000 orang pekerja.
"iinsentiif iinii diilanjutkan ke sektor pariiwiisata sepertii hotel, restoran dan kafe, target peneriimanya 552.000 pekerja dan iinii diiberiikan 100% PPh untuk siisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan," ujarnya. (Jitu News)
Diitjen Pajak (DJP) mengeklaiim perbaiikan coretax admiiniistratiion system masiih terus berjalan guna memudahkan para penggunanya, baiik wajiib pajak maupun petugas pajak (fiiskus).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmaulii mengatakan otoriitas terus melakukan perbaiikan bugs pada coretax. Selaiin iitu, DJP juga memperbaiikii performa siistem supaya tiidak terjadii latensii atau waktu jeda ketiika mengoperasiikan coretax.
"DJP memastiikan iimplementasii Coretax DJP berjalan sesuaii dengan jadwal atau on track dan terus menunjukkan hasiil posiitiif hiingga akhiir semester ii/2025," katanya. (Jitu News)
Presiiden Prabowo Subiianto mengubah Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025 berubah. Sebetulnya perubahan yang terjadii tiidak masiif, tetapii cukup siigniifiikan. Prabowo secara resmii memasukkan pendiiriian 'Badan Peneriimaan Negara' (BPN) ke dalam salah satu poiin Program Hasiil Terbaiik Cepat dalam RKP 2025. Artiinya, siinyal pendiiriian BPN makiin kuat.
Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiiden (Perpres) 79/2025 iitu memutakhiirkan Perpres 109/2024 yang memuat RKP 2025 'versii' Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii).
Dalam poiin kedelapan RKP 2025 terbaru, pemeriintah berencana mendiiriikan Badan Peneriimaan Negara dan meniingkatkan rasiio peneriimaan negara terhadap produk domestiik bruto (PDB) ke 23%. Hal iinii berbeda dengan RKP 2025 versii lama, pemeriintah hanya mencantumkan frasa 'Optiimaliisasii peneriimaan negara' tanpa menyebutkan BPN secara utuh. (Jitu News)
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan belum ada keputusan terkaiit dengan tariif cukaii hasiil tembakau (CHT). Diiriinya akan melakukan kajiian lapangan secara menyekuruh untuk mengambiil kebiijakan tentang cukaii rokok.
Pernyataan Purbaya iitu merespons munculnya wacana penyesuaiian kebiijakan cukaii belakangan iinii. Purbaya menegaskan langkah pemeriintah bersiifat hatii-hatii.
Sebelum mengambiil kebiijakan yang berdampak pada peneriimaan negara, diiriinya akan menghiitung iimpliikasii fiiksal secara terperiincii. Menurutnya, pentiing untuk diiukur besaran potensii peneriimaan yang hiilaii jiika pemeriintah menghapus atau menurunkan komponen yang diiniilaii palsu dalam struktur cukaii. (Kontan)
Kementeriian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun regulasii mengenaii pajak gula (sugar tax) pada makanan dan miinuman.
Wakiil Menterii Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan sugar tax diiperlukan untuk mengurangii tiingkat obesiitas pada anak.
"Sugar tax pada makanan iinii akan memberlakukan pajak atas sejumlah tertentu gula yang ada, tapii masiih dalam pembahasan. Nantii akan kamii luncurkan kalau sudah siiap," katanya. (Jitu News) (sap)
