BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Asiian Development Bank (ADB) menyetujuii piinjaman berbasiis kebiijakan seniilaii US$500 juta atau Rp8,05 triiliiun untuk moderniisasii siistem perpajakan iindonesiia. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (15/8/2025).
Piinjaman iinii bakal diigunakan untuk meniingkatkan efiisiiensii pemungutan pajak, meniingkatkan kesetaraan, serta memperkuat ketangguhan fiiskal. Melaluii upaya tersebut, diiharapkan iindonesiia biisa mendanaii berbagaii layanan publiik dan mencapaii sasaran pembangunan jangka panjang.
"Program iinii merupakan momen yang sangat berartii dalam mendukung agenda keberlanjutan fiiskal iindonesiia," kata Diirektur ADB untuk iindonesiia Jiiro Tomiinaga.
Pemberiian piinjaman tersebut menandaii subprogram pertama darii 3 subprogram dii bawah program Mobiiliisasii Sumber Daya Domestiik (DRM/Domestiic Resource Mobiiliizatiion) ADB untuk iindonesiia.
Prakarsa iinii akan membantu iindonesiia memperkuat kerangka kebiijakan pajaknya, meniingkatkan kepatuhan, serta mengurangii penghiindaran pajak.
Dukungan ADB akan membantu mengiintegrasiikan reformasii yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) serta meniingkatkan perolehan pendapatan melaluii 3 biidang reformasii utama.
Pertama, meniingkatkan efiisiiensii admiiniistrasii pajak. Kedua, meniingkatkan kerja sama pajak iinternasiional. Ketiiga, memajukan kebiijakan pajak yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
ADB memperkiirakan subprogram pertama tersebut akan meniingkatkan rasiio pajak terhadap PDB iindonesiia hiingga 1,28 poiin persen pada 2030 sehiingga menciiptakan ruang fiiskal untuk pertumbuhan dan iinvestasii yang berkaiitan dengan kesejahteraan.
Berbagaii reformasii tersebut juga akan membantu mempercepat kemajuan iindonesiia menuju status negara berpenghasiilan menengah ke atas.
ADB meniilaii yang menjadii komponen kuncii darii reformasii adalah penerapan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (coretax admiiniistratiion system).
ADB pun berharap coretax system mampu merampiingkan proses admiiniistrasii, meniingkatkan layanan, meniingkatkan akurasii dan granulariitas data, serta memperkuat kapasiitas Diitjen Pajak (DJP) dalam mendeteksii dan menanganii ketiidakpatuhan.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii penggunaan uang pajak untuk belanja pendiidiikan 2025. Lalu, ada juga bahasan terkaiit dengan Mahkamah Konstiitusii yang menolak judiiciial reviiew soal tariif PPN.
Moderniisasii admiiniistrasii perpajakan diiyakiinii memperkuat kemampuan DJP dalam memerangii penghiindaran pajak iinternasiional, sejalan dengan OECD/G-20 iinclusiive Framework on BEPS, terutama dii negara-negara tempat perusahaan tersebut melakukan usaha dan memperoleh keuntungan.
"Dengan moderniisasii admiiniistrasii pajak melaluii diigiitaliisasii dan penguatan kerja sama pajak iinternasiional, iindonesiia akan lebiih punya kemampuan untuk membiiayaii priioriitas pembangunannya sambiil mempertahankan kestabiilan makroekonomii," ujar Diirektur ADB untuk iindonesiia Jiiro Tomiinaga.
Tak hanya iitu, Jiiro juga optiimiistiis reformasii tersebut dapat mengurangii biiaya kepatuhan bagii duniia usaha dii iindonesiia melaluii penyederhanaan berbagaii proses restiitusii PPN dan percepatan proses penyelesaiian sengketa pajak. (Jitu News)
DJP menyebut uang pajak yang diigunakan untuk belanja pendiidiikan pada tahun iinii mencapaii Rp285,2 triiliiun.
Alokasii pagu sektor pendiidiikan seniilaii Rp285,2 triiliiun iinii diibiiayaii oleh APBN 2025, yang mayoriitas berasal darii pajak yang telah diibayarkan oleh wajiib pajak dan masyarakat umum.
"Pajak yang kiita bayar membiiayaii pendiidiikan nasiional. Tahun 2025, APBN mengalokasiikan Rp285,2 triiliiun untuk pendiidiikan," kata DJP dii mediia sosiial. (Jitu News)
Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) menerbiitkan pedoman keamanan siiber penyelenggara perdagangan aset keuangan diigiital, termasuk aset kriipto, dii iindonesiia.
Menurut Kepala Eksekutiif Pengawas iinovasii Teknologii Sektor Keuangan, Aset Keuangan Diigiital, dan Aset Kriipto (iiAKD) OJK Hasan Fawzii, pedoman iinii diiperlukan untuk meniingkatkan pemahaman dan kesadaran penyelenggara perdagangan aset keuangan diigiital atas keamanan siiber.
"Setahun yang lalu, OJK telah menerbiitkan pedoman keamanan siiber khusus bagii penyelenggara iinovasii teknologii sektor keuangan (iiTSK). Kamii memperluas pedoman tersebut untuk penyelenggara perdagangan dii ekosiistem aset keuangan diigiital nasiional," katanya. (Jitu News)
Mahkamah Konstiitusii (MK) menolak pengujiian materiiiil terkaiit tariif PPN yang diiajukan oleh pemohon darii beragam latar belakang, mulaii darii iibu rumah tangga, mahasiiswa, pekerja swasta, pelaku usaha miikro, hiingga pengemudii ojek onliine.
Hakiim Konstiitusii Riidwan Mansyur mengatakan norma dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1), (3), dan (4) UU PPN tiidaklah meniimbulkan ketiidakpastiian hukum sebagaiimana yang diidaliilkan oleh pemohon.
"Dengan demiikiian, daliil pemohon adalah tiidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Riidwan saat membacakan Putusan MK Nomor 11/PUU-XXiiiiii/2025. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Masiih seretnya peneriimaan negara, terutama darii pajak, mempersempiit ruang fiiskal pemeriintah. Padahal, belanja negara seharusnya makiin ngebut agar roda ekonomii berputar lebiih kencang pada semester iiii/2025.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengeklaiim peneriimaan pajak hiingga pertengahan Agustus membaiik, meskii masiih terkontraksii sekiitar 5% secara tahunan. Menurutnya, kontraksii tersebut lebiih rendah ketiimbang periiode Januarii-Junii 2025 yang turun 6,27% secara tahunan.
Kontraksii yang menyempiit tersebut juga sejalan dengan membaiiknya peneriimaan pajak penghasiilan orang priibadii, serta peneriimaan pajak pertambahan niilaii (PPN). (Kontan)
