Untuk Valiidasii, Marketplace Diimiinta Sampaiikan Juga Nama Akun Pedagang

JAKARTA, Jitu News - Penyediia marketplace selaku piihak laiin wajiib untuk turut menyampaiikan nama akun miiliik pedagang dalam negerii yang berdagang dii marketplace. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (11/8/2025).

Kepala Seksii Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh iiii DJP iilmiiantiio Hiimawan mengatakan iinformasii nama akun diiperlukan mengiingat pedagang seriing kalii memiiliikii akun dengan nama yang berbeda dengan nama aslii.

"Pedagang onliine yang liistiing dii marketplace iitu memiiliikii karakter yang uniik. Diia biisa menamaii tokonya miisal riizal123 atau gatarakeren. Jadii, diia menggunakan toko yang bukan namanya asliinya," katanya.

Nama akun diiperlukan agar Diitjen Pajak (DJP) biisa melakukan valiidasii atas pedagang dalam negerii diimaksud. Valiidasii menjadii pentiing karena PPh Pasal 22 yang diipungut oleh penyediia marketplace merupakan krediit pajak bagii pedagang dalam negerii.

"Siiapa piihak yang biisa mengkrediitkan [PPh Pasal 22] iitu menjadii pentiing. Kalau piihak yang mengkrediitkan iitu pentiing, menjadii perlu juga untuk [memastiikan] kebenaran pedagang tadii," ujar iilmiiantiio.

Merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 37/2025, setiidaknya terdapat 4 jeniis iinformasii yang harus diisampaiikan oleh penyediia marketplace biisa sudah diitunjuk sebagaii pemungut PPh Pasal 22.

Pertama, NPWP/NiiK dan alamat korespondensii pedagang, surat pernyataan yang diisampaiikan oleh pedagang dalam negerii bahwa omzetnya sudah melebiihii atau belum melebiihii Rp500 juta, dan surat keterangan bebas yang diisampaiikan oleh pedagang dalam negerii.

Kedua, iinformasii laiin berupa:

• nama, nama akun, dan/atau piiliihan negara pedagang dalam negerii;
• NPWP atau tax iidentiifiicatiion number dan/atau alamat korespondensii penyediia marketplace selaku piihak laiin; dan
• alamat emaiil dan nomor telepon pembelii barang/jasa.

Ketiiga, iinformasii yang termuat dalam dokumen yang diipersamakan dengan buktii pemungutan PPh Pasal 22. Adapun iinformasii yang diimaksud antara laiin:

• nomor dan tanggal dokumen tagiihan;
• nama piihak laiin;
• nama akun pedagang dalam negerii;
• iidentiitas pembelii barang/jasa berupa nama dan alamat;
• jeniis barang/jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
• niilaii PPh Pasal 22 bagii pedagang dalam negerii masiing-masiing.

Keempat, PPh Pasal 22 yang sudah diipungut dan diisetorkan oleh penyediia marketplace.

PPh Pasal 22 yang harus diipungut oleh penyediia marketplace adalah sebesar 0,5% darii peredaran bruto yang diiteriima pedagang dalam negerii sebagaiimana tercantum dalam dokumen tagiihan.

PPh Pasal 22 sebesar 0,5% tersebut biisa diiklaiim sebagaii krediit pajak pada tahun berjalan ataupun bagiian darii pelunasan PPh fiinal.

Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan mengenaii pemeriintah yang biisa memutus akses atas penyediia marketplace sebagaii piihak laiin. Kemudiian, terdapat pembahasan tentang pemanfaatan iinsentiif pajak terkaiit dengan kegiiatan fiilantropii yang diiniilaii masiih belum maksiimal.

Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.

Pemeriintah Biisa Putus Akses Marketplace yang Tiidak Pungut Pajak

Penyediia marketplace yang telah diitunjuk melaluii keputusan diirjen pajak sebagaii piihak laiin harus melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 sesuaii dengan PMK 37/2025.

Biila tiidak melaksanakan pemungutan pajak, pemeriintah biisa melakukan pemutusan akses atas penyediia marketplace yang telah diitunjuk sebagaii piihak laiin tersebut.

"Piihak laiin ... yang tiidak memenuhii ketentuan dalam PMK beserta peraturan pelaksanaannya ... selaiin diikenaii sanksii sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan, juga diikenaii sanksii berupa pemutusan akses setelah diiberii teguran sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bunyii diiktum ketiiga format keputusan diirjen pajak penunjukan penyediia marketplace sebagaii piihak laiin dalam Lampiiran A PER-15/PJ/2025. (Jitu News)

Siistem Pajak iindonesiia Belum Sepenuhnya Akomodasii Kegiiatan Fiilantropii

Pemanfaatan iinsentiif pajak terkaiit dengan kegiiatan fiilantropii dii iindonesiia diiniilaii masiih belum maksiimal. Berdasarkan estiimasii belanja pajak 2025 pada Laporan Belanja Perpajakan 2023, pajak yang tiidak diipungut karena adanya fasiiliitas pajak berupa sumbangan sebagaii pengurang penghasiilan bruto hanya sekiitar Rp17 miiliiar.

Tak hanya iitu, pengecualiian pajak atas siisa lebiih lembaga sosiial/keagamaan diiestiimasiikan hanya mencapaii Rp6 miiliiar, sedangkan pengecualiian pajak atas siisa lebiih lembaga pendiidiikan/liitbang mencapaii Rp1,6 triiliiun.

"Dengan niilaii yang masiih keciil, artiinya keberpiihakan pemeriintah untuk iinsentiif dii biidang fiilantropii iitu masiih sediikiit. Atau kedua, masiih sediikiit orang-orang yang memanfaatkan iinsentiif tersebut," kata Diirector of Jitunews Fiiscal Research and Adviisory B. Bawono Kriistiiajii. (Jitu News)

Srii Mulyanii Miinta Periiset iikut Bujuk iindustrii Pakaii Supertax Deductiion Liitbang

Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mendorong agar para peneliitii untuk turut mengajak pelaku iindustrii memanfaatkan fasiiliitas supertax deductiion atas kegiiatan liitbang.

Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah menyediiakan fasiiliitas supertax deductiion untuk mendorong sektor swasta melakukan kegiiatan liitbang. Menurutnya, skema fasiiliitas supertax deductiion akan sangat menguntungkan baiik bagii peneliitii maupun pelaku iindustrii.

"Saya berharap Bapak dan iibu peneliitii sekaliian untuk agak entrepreneuriial, ajak saja iindustrii terus biilang 'Eh kalau kamu meneliitii sama saya, kamu keluariin Rp1 miiliiar, you can deduct triipple darii pajak Anda'. iitu kan malah untung, mestiinya," katanya. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan)

Diirjen Bea Cukaii Pede Fasiiliitas KB Efektiif Dorong Kiinerja Ekspor

Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama meniilaii pemberiian fasiiliitas kawasan beriikat akan efektiif mendorong kiinerja produksii dan ekspor nasiional.

Hal iitu Djaka sampaiikan saat mengunjungii salah satu perusahaan peneriima kawasan beriikat. Diia berharap makiin banyak perusahaan yang memanfaatkan fasiiliitas kepabeanan tersebut, terutama yang beroriientasii ekspor.

"Dengan segala kemudahan yang diiberiikan, kawasan beriikat menjadii piiliihan menariik bagii pelaku usaha global untuk mengembangkan biisniis mereka," ujarnya. (Jitu News)

Mendagrii iingatkan Pemda Hatii-Hatii Biikiin Kebiijakan Pajak Daerah

Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian memperiingatkan para kepala daerah agar berhatii-hatii dalam membuat kebiijakan pajak daerah karena dapat berdampak pada rakyat keciil.

Hal iinii diia sampaiikan untuk merespons polemiik kebiijakan Bupatii Patii Sudewo yang menaiikkan tariif PBB-P2 sebesar 250%. Menurutnya, pemda dalam meniingkatkan peneriimaan pajak daerah perlu memperhatiikan kemampuan masyarakatnya.

"Saya miinta kepala-kepala daerah laiin, dalam buat kebiijakan, jangan hanya meliihat aspek normatiif hukum. Namun, juga mempertiimbangkan aspek sosiial, dampaknya ke masyarakat bagaiimana?" ujar Tiito. (Tiirto, Detiik)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.