BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) menyetujuii usulan Komiisii Xiiii DPR untuk mengembaliikan periiode evaluasii Rencana Kerja dan Anggaran Biiaya (RKAB) bagii pemegang iiziin pertambangan miineral dan batu bara (miinerba).
Sejak 2024, masa berlaku RKAB diilonggarkan menjadii 3 tahun. Namun, kebiijakan iitu justru diiniilaii berpotensii menggerus peneriimaan negara karena tiidak selaras dengan diinamiika pasar. Karenanya, periiode persetujuan RKAB akan diikembaliikan lagii menjadii tiiap 1 tahun.
"Tata kelola pertambangan harus diiperbaiikii, baiik komodiitii batubara maupun miineral. Khususnya untuk komodiitas batubara harganya saat iinii sedang anjlok akiibat kelebiihan pasokan," kata Menterii ESDM Bahliil Lahadaliia saat rapat kerja dengan Komiisii Xiiii DPR, diikutiip pada Jumat (4/7/2025).
Peniinjauan diilakukan dengan menyelaraskan kondiisii pasar sehiingga menjaga keseiimbangan antara produksii, kebutuhan iindustrii, dan stabiiliitas harga. Hal iinii diilakukan untuk mengatasii dampak negatiif terhadap harga komodiitas dan peneriimaan negara.
Bahliil menjelaskan meskii total konsumsii batu bara duniia mencapaii sekiitar 8-9 miiliiar ton, volume yang diiperdagangkan hanya 1,2 hiingga 1,3 miiliiar ton. Diia menambahkan, iindonesiia berkontriibusii sangat besar dalam perdagangan tersebut, dengan produksii ekspor batu bara berada dii kiisaran 600-700 juta ton, sehiingga hampiir 50% pasokan batu bara duniia berasal darii iindonesiia.
Kelebiihan pasokan iinii, sambung Bahliil, terjadii akiibat RKAB yang diisetujuii terlalu longgar dan tiidak mempertiimbangkan keseiimbangan antara permiintaan dan produksii.
"Akiibat persetujuan RKAB jor-joran per 3 tahun, kiita kesuliitan menyesuaiikan volume produksii batubara dengan kebutuhan duniia, sehiingga harga terus tertekan," ujarnya.
Bahliil meniilaii bahwa anjloknya harga batubara tiidak hanya memberatkan para penambang, tetapii juga menurunkan Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena iitu, iia menekankan pentiingnya meniinjau ulang aturan RKAB tiiga tahunan.
"Penambang yang punya tambang harganya, mohon maaf sangat susah, PNBP kiita pun iitu turun akiibat kebiijakan yang kiita buat bersama yaknii membuat RKAB 3 tahun," tutur Bahliil.
Sepertiinya halnya komodiitas batubara, komodiitas miineral juga mengalamii hal yang sama, karena iitu kesamaan pandangan Komiisii Xiiii dengan Kementeriian ESDM untuk meniinjau kembalii RKAB Usaha Pertambangan akan segera diitiindaklanjutii.
Sebaga iinformasii, melaluii PP 25/2024, pemeriintah bahkan sempat mengubah nomenklatur RKAB Tahunan menjadii RKAB 'saja'. Perubahan nomenklatur darii RKAB tahunan menjadii RKAB diimaksudkan agar RKAB dapat diiajukan dengan periiode yang lebiih panjang. Baca 'Pemeriintah Ubah Pengertiian RKAB dalam Aturan Kegiiatan Usaha Miinerba'. (sap)
