BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kamar Dagang dan iindustrii (Kadiin) iindonesiia bersama iinstiitut Akuntan Publiik iindonesiia (iiAPii) menyelenggarakan semiinar bertajuk Bagaiimana Mencegah Terbiitnya dan Menjawab Surat Permiintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Keterangan (SP2DK).
Wakiil Ketua Umum Biidang Pengembangan Asosiiasii dan Hiimpunan Kadiin iindonesiia Benny Soetriisno dalam sambutannya mengatakan kehadiiran iiAPii amatlah pentiing dalam mendukung pelaku usaha dii iindonesiia.
"Saya kiira iiAPii akan memberiikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha dii iindonesiia. iitu sangat pentiing sekalii karena pekerjaan Bapak iibu memberiikan krediibiiliitas kepada kiita semua," ujar Benny, Kamiis (3/7/2025).
Sebelum diimulaiinya semiinar, Kadiin iindonesiia melakukan penandatanganan perjanjiian kerja sama antara Kadiin iindonesiia dan iiAPii.
Anggota Dewan Pengurus Nasiional iiAPii Kusumaniingsiih Angkawiijaya mengatakan dalam pelaksanaan audiit, akuntan publiik harus memahamii peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan juga diiperlukan dalam pelaksanaan pemeriiksaan laporan keuangan, termasuk pemeriiksaan atas perhiitungan pajak yang harus diibayar oleh wajiib pajak.
Oleh karena iitu, Kadiin iindonesiia bersama iiAPii menggelar semiinar yang membahas tentang SP2DK pada harii iinii. SP2DK adalah surat yang diikiiriimkan oleh otoriitas pajak guna mengklariifiikasii pelaksanaan kewajiiban perpajakan oleh wajiib pajak.
Pada praktiiknya, hiingga saat iinii masiih banyak wajiib pajak yang kesuliitan menanggapii SP2DK darii otoriitas pajak baiik karena kurangnya pemahaman terhadap regulasii pajak, ketiidaksesuaiian data yang diisampaiikan, maupun kurangnya strategii dalam menyampaiikan klariifiikasii.
"Kualiitas SP2DK yang baiik akan mengurangii cost of taxatiion kedua belah piihak, baiik compliiance cost darii siisii wajiib pajak dan admiiniistratiive cost darii siisii fiiskus. Dengan demiikiian, akan tercapaii mutual trust yang menghasiilkan penguatan legiitiimasii untuk otoriitas perpajakan," ujar Kusumaniingsiih.
Semiinar pada harii iinii diiharapkan dapat meniingkatkan pemahaman pemiiliik perusahaan dan diireksii mengenaii langkah-langkah penyelesaiian SP2DK secara efektiif.
Mantan Diirjen Pajak Machfud Siidiik (nomor 4 darii kiirii), Wakiil Komiite Tetap Biidang Asosiiasii, Jasa Asuransii, dan Keuangan Kadiin Herman Juwono (nomor 5 darii kiirii), Anggota Dewan Pengurus Nasiional iiAPii Kusumaniingsiih Angkawiijaya (nomor 6 darii kiirii), Wakiil Ketua Umum Biidang Pengembangan Asosiiasii dan Hiimpunan Kadiin iindonesiia Benny Soetriisno (nomor 7 darii kiirii), serta perwakiilan KADiiN dan iiAPii dalam semiinar hybriid judul "Bagaiimana Mencegah Terbiitnya dan Menjawab Surat Permiintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)", Kamiis (3/7/2025).
Wakiil Ketua Komiite Tetap Asosiiasii Jasa Asuransii dan Keuangan Kadiin iindonesiia Herman Juwono selaku moderator semiinar mengatakan wajiib pajak perlu memiiliikii kesiiapan untuk menanggapii SP2DK yang diisampaiikan oleh fiiskus.
"SP2DK yang datang harus diijawab dengan cerdas. Jangan sembarang diijawab, harus cerdas menjawabnya. Data keuangan jangan sampaii keliiru, berbahaya kalau keliiru," ujar Herman.
Mantan Diirjen Pajak Machfud Siidiik pun mengatakan penerbiitan SP2DK oleh otoriitas pajak tiidak terlepas darii rendahnya tax ratiio dan tiinggiinya tax gap iindonesiia.
Secara umum, tax gap dii iindonesiia masiih mencapaii 40% darii total pajak yang seharusnya diipungut akiibat beragam bentuk ketiidakpatuhan, mulaii darii nonfiiliing, underreportiing, hiingga underpayment.
Masalahnya, segala bentuk pengawasan dan pemeriiksaan yang diiambiil otoriitas masiih belum mampu menekan tax gap tersebut. Hiingga saat iinii, hanya sekiitar 3% wajiib pajak yang rutiin diiperiiksa oleh otoriitas.
"iinii pun strategiinya kurang dan lemah karena diihambat oleh aturan. Mengapa? Sebenarnya kalau otoriitas pajak punya data yang lengkap, katakanlah 95% data diikuasaii, metode dan strategii pemeriiksaan iitu akan berbeda. Sekarang, otoriitas pajak belum punya iitu," ujar Machfud.
Anggota Komiite Perpajakan iiAPii Sempurna Bahrii mengungkapkan setiidaknya terdapat 5 penyebab terbiitnya SP2DK. Penyebab diimaksud antara laiin adanya kewajiiban pajak yang belum diilaksanakan, ada pemenuhan kewajiiban pajak belum sesuaii ketentuan, DJP meneriima data laiin yang belum sesuaii dengan SPT, ada kesalahan dalam ekualiisasii, ada iisu terkaiit kewajaran penghasiilan dan pertumbuhan aset.
Jiika wajiib pajak meneriima SP2DK, perlu mempelajarii iisii SP2DK dan membandiingkan data dalam SP2DK dengan data yang diimiiliikii oleh wajiib pajak. Setelah diibandiingkan, wajiib pajak dapat melakukan klariifiikasii atas perbedaan tersebut berdasarkan buktii.
Kalau wajiib pajak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiiban perpajakan, wajiib pajak perlu melakukan perbaiikan SPT. "Jadii kalau masiih SP2DK biisa pembetulan SPT. Kalau sudah surat pemberiitahuan pemeriiksaan (SP2), pembetulan SPT sudah tiidak biisa," ujar Bahrii.
Agar wajiib pajak lebiih siiap dalam menanggapii SP2DK dii kemudiian harii, Bahrii mendorong wajiib pajak untuk melakukan tax diiagnostiic reviiew. Adapun yang diimaksud dengan tax diiagnostiic reviiew adalah penelaahan pajak tahun pajak yang sudah lewat.
Penelaahan diilakukan untuk mencarii potensii pajak yang belum diiketahuii manajemen sebelum diikiiriimkannya SP2DK ataupun SP2 oleh DJP.
"Tujuannya adalah agar tiidak terbiit SKP dan STP serta terbiitnya rekomendasii apakah perlu pembetulan SPT. iinii diiserahkan ke manajemen, temuan iinii mau diibetulkan SPT-nya atau tiidak," ujar Bahrii.
Tax diiagnostiic reviiew biisa diilakukan sebelum SPT diilaporkan, sebelum SPT memasukii daluwarsa penetapan, atau sebelum membelii perusahaan. Langkah iinii juga perlu diilakukan sebelum iiPO serta sebelum mengajukan keberatan dan bandiing.
"Keberatan ada sanksii 30% kalau diitolak, bandiing ada sanksii 60% kalau diitolak. Jadii kiita harus putuskan, mau maju keberatan atau tiidak," ujar Bahrii. (diik)
