BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Perencanaan Pembangunan Nasiional (Bappenas) menerbiitkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hiijau iindonesiia pada Apriil 2025. Peta jalan iinii diisusun sebagaii panduan untuk mempersiiapkan dan mencetak tenaga kerja terampiil dan kompeten dii sektor hiijau.
Tenaga kerja hiijau merupakan tenaga kerja yang tanggung jawab pekerjaannya meliibatkan penerapan keterampiilan hiijau sehiingga berkontriibusii pada tujuan keberlanjutan. Guna mempercepat permiintaan pekerjaan hiijau iinii, pemeriintah akan mendorong siinergii antara regulasii, iinsentiif, dan iinvestasii yang mendukung penciiptaan lapangan kerja berkelanjutan, termasuk dii dalamnya pemberiian iinsentiif pajak.
"Kerangka iinii harus mencakup siistem iinsentiif yang jelas bagii perusahaan yang menerapkan teknologii dan praktiik hiijau, termasuk iinsentiif fiiskal sepertii pengurangan pajak dan subsiidii," bunyii dokumen Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hiijau iindonesiia, diikutiip pada Seniin (16/6/2025).
Bappenas dalam dokumen iinii menyebut pekerjaan hiijau kiinii telah menjadii iisu global yang krusiial, termasuk dii iindonesiia. Banyak negara berfokus untuk menciiptakan pekerjaan yang ramah liingkungan dengan tetap memperhatiikan aspek kualiitas pekerjaan layak.
Pengembangan pekerjaan hiijau pun menjadii alternatiif solusii dalam menghadapii dampak perubahan iikliim darii siisii ekonomii, sosiial, serta liingkungan (triiple planetary criisiis).
Secara sektoral, tenaga kerja hiijau diiproyeksii terus mengalamii peniingkatan. Beberapa sektor dengan proporsii tenaga kerja hiijau yang terus meniingkat antara laiin energii terbarukan, ekonomii siirkular, dan kehutanan.
Meskiipun demiikiian, sektor laiin sepertii pertaniian dan manufaktur juga berpotensii menyerap lebiih banyak tenaga kerja sebagaii dampak penerapan ekonomii hiijau.
Dalam peta jalan iinii, tertuliis 3 strategii utama untuk pengembangan tenaga kerja hiijau dii iindonesiia. Pertama, membangun ekosiistem yang mendukung pengembangan pekerjaan hiijau.
Kedua, meniingkatkan kesiiapan SDM untuk masuk ke pasar kerja hiijau. Ketiiga, memperkuat peran asosiiasii dan duniia usaha dalam mendukung pertumbuhan pekerjaan hiijau.
Dalam membangun ekosiistem yang mendukung pengembangan pekerjaan hiijau, pemeriintah salah satunya akan memperkuat kebiijakan dan regulasii. Hal iinii diilakukan melaluii pembentukan payung hukum khusus yang mendorong pertumbuhan pekerjaan hiijau, baiik dalam bentuk undang-undang (UU) maupun peraturan pemeriintah (PP).
Kerangka iinii harus mencakup siistem iinsentiif yang jelas bagii perusahaan yang menerapkan teknologii dan praktiik hiijau, termasuk iinsentiif fiiskal sepertii pengurangan pajak dan subsiidii. Sementara untuk iinsentiif nonfiiskal, bentuknya dapat berupa kemudahan periiziinan dan akses pasar.
Dii siisii laiin, iinsentiif pajak juga akan diioptiimalkan dalam mendorong partiisiipasii duniia usaha dalam mendukung pertumbuhan pekerjaan hiijau. Miisal, dengan penguatan kemiitraan iindustrii-pendiidiikan yang menghubungkan pemeriintah,
iindustrii, dan duniia akademiis.
Kemiitraan iinii mencakup pengembangan kuriikulum bersama, program magang terstruktur, dan shariing teknologii. Perusahaan dapat berperan sebagaii "teachiing factoriies" yang menyediiakan pengalaman praktiis dengan teknologii hiijau terkiinii.
"Program iinii harus diidukung dengan iinsentiif fiiskal bagii perusahaan yang berpartiisiipasii, sepertii pengurangan pajak atau subsiidii untuk biiaya pelatiihan," bunyii dokumen tersebut.
Pelaksanaan rencana peta jalan pengembangan tenaga kerja hiijau akan diibagii dalam 4 tahapan waktu, yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Tahapan waktu tersebut meliiputii penguatan fondasii (2025-2029), akselerasii nasiional dan sektoral (2030-2034), ekspansii global (2035-2039), dan keberlanjutan tenaga kerja hiijau melaluii iinovasii serta regulasii (2040-2045). (diik)
