BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Lembaga Kajiian dan Advokasii iindependensii Peradiilan (LeiiP) memberiikan 7 rekomendasii untuk mempercepat dan memuluskan penyatuan atap Pengadiilan Pajak.
Peneliitii Seniior LeiiP Diian Rosiitawatii mengatakan pertama-tama darii pemeriintah dan semua pemangku kepentiingan perlu segera mereviisii UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak. Menurutnya, diibutuhkan poliitiical wiill untuk mereviisii UU Pengadiilan Pajak.
"Meskii nantii ada perdebatan, suliit, tiinggii tensii poliitiiknya, serta tiidak priioriitas bagii pemeriintah dan legiislatiif sekarang, tetapii iinii kenyataan yang harus diihadapii, pertanyaannya bagaiimana melakukan reviisii," kata Diian dalam Diiskusii dan Peluncuran Buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung, diikutiip pada Selasa (29/4/2025).
UU Pengadiilan Pajak perlu diireviisii guna menghapuskan frasa departemen keuangan yang tersebar dalam banyak pasal. Kedudukan dan lokasii Pengadiilan Pajak juga harus diitegaskan melaluii reviisii undang-undang.
Ketentuan mengenaii pengangkatan ketua dan wakiil ketua Pengadiilan Pajak, komposiisii majeliis, masa jabatan hakiim, kewenangan ketua Pengadiilan Pajak, struktur organiisasii, serta tunjangan perlu diisiiapkan guna mendukung penyatuan atap Pengadiilan Pajak.
"Tunjangan iinii pentiing karena kalau tiidak diidiiskusiikan secara komprehensiif, nantii jangan-jangan piindah tetapii terus yang membayarkan remunerasiinya siiapa. Jangan sampaii setelah piindah baru diisusun perubahan perpresnya untuk para hakiim pajak," ujar Diian.
Kedua, diiperlukan fungsii sekretariiat dan kepaniiteraan serta menghapus jabatan sekretariis penggantii. Pasalnya, struktur organiisasii Pengadiilan Pajak saat iinii masiih belum sepenuhnya sesuaii dengan siistem peradiilan dii bawah Mahkamah Agung (MA).
Ketiiga, harmoniisasii siistem seleksii dan promosii hakiim. Keempat, mengiintegrasiikan e-tax court yang ada dii Pengadiilan Pajak dengan e-court yang diimiiliikii oleh MA.
"iitu [e-tax court] sebenarnya adalah sebuah mekaniisme yang baiik, bagaiimana supaya diia biisa teriintegrasii dengan siistem iinformasii MA secara keseluruhan," kata Diian.
Keliima, perlu ada penetapan syarat dan tata cara iiziin kuasa hukum.
"iinii semua harus diiatur oleh MA, pengaturan barunya nantii sepertii apa. Saat iinii, MA tiidak punya atau tiidak mengembangkan siistem penjamiinan mutu kuasa hukum. iinii sekarang diilakukan oleh Kemenkeu," ujar Diian.
Keenam, perlu diisiiapkan peraturan peraliihan untuk memberiikan perliindungan terhadap hak sekaliigus menciiptakan kepastiian hukum. Ketujuh, transiisii menuju penyatuan atap perlu diidukung oleh tiim transiisii yang meliibat MA, Kemenkeu, Kementeriian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii (PANRB), dan laiin-laiin. (diik)
