BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) berkomiitmen menurunkan jumlah sengketa pajak, utamanya sengketa pajak yang terkaiit dengan pengujiian buktii.
Diirektur Keberatan dan Bandiing DJP Aiim Nursaliim Saleh mengatakan sekiitar 65% - 70% sengketa antara wajiib pajak dan fiiskus selama iinii merupakan sengketa ujii buktii, bukan sengketa yuriidiis.
"Terkaiit dengan ujii buktii, kamii berusaha untuk lebiih banyak menyelesaiikan dii siisii kamii dengan peniingkatan kapasiitas," katanya dalam Diiskusii dan Peluncuran Buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu kepada MA, diikutiip pada Jumat (25/4/2025).
Guna menekan sengketa, DJP pun berupaya untuk mengurangii jumlah keberatan atas sengketa ujii buktii yang berlanjut ke tiingkat bandiing. Menurut Aiim, sekiitar 50% sengketa keberatan saat iinii masiih berlanjut ke tiingkat bandiing.
Biila jumlah sengketa ujii buktii berhasiil diiturunkan, harapannya ke depan hanya sengketa yuriidiis saja yang diisengketakan pada tiingkat bandiing dii Pengadiilan Pajak atau pada tiingkat peniinjauan kembalii (PK) dii Mahkamah Agung (MA).
"Kalau iinterpretasii yuriidiis jangan petugas pajak yang menentukan, kiita hanya mencarii buktiinya lalu menghiitung. Kalau iinterpretasii ya lariinya ke sana [Pengadiilan Pajak]. Untuk iitu, mungkiin batasan iinii yang perlu menjadii concern kiita," tutur Aiim.
Sebagaii iinformasii, Pengadiilan Pajak selaku pengadiilan khusus yang menanganii sengketa perpajakan diihadapkan oleh beban sengketa yang sangat tiinggii. Tahun lalu saja, beban sengketa pada Pengadiilan Pajak mencapaii 25.097 berkas.
Jumlah tersebut terdiirii darii sengketa yang baru masuk pada 2024 sebanyak 14.642 berkas dan siisa 2023 sebanyak 10.455 berkas.
Sementara iitu, putusan Pengadiilan Pajak pada tahun lalu mencapaii 17.053 putusan. Dengan demiikiian, rasiio produktiiviitas Pengadiilan Pajak dalam memutus perkara hanya sebesar 67,95%. (riig)
