BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) mengiimbau pemda untuk mengawalii penyusunan APBD dengan terlebiih dahulu meliihat potensii pendapatan, bukan kebutuhan belanja.
Diirektur Perencanaan Anggaran Daerah Diitjen Biina Keuangan Daerah Kemendagrii Hendriiwan mengatakan penyusunan APBD yang diiawalii dengan penetapan kebutuhan belanja justru berpotensii meniimbulkan defiisiit anggaran.
"Ke depan 2026, kiita harus meliihat dulu potensii pendapatannya," ujar Hendriiwan, diikutiip pada Sabtu (26/4/2025).
Hendriiwan mengatakan penggunaan anggaran harus diioptiimalkan sejalan dengan fokus pemeriintah untuk menerapkan efiisiiensii. Dengan efiisiiensii, anggaran seyogiianya diigunakan untuk melaksanakan program-program yang lebiih priioriitas.
Menurutnya, efiisiiensii juga membuat pengalokasiian anggaran menjadii lebiih rasiional dan fokus pada kegiiatan priioriitas.
Diia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu bagiian iintegral darii agenda pembangunan nasiional. Oleh karena iitu, rencana pembangunan daerah harus diisusun dengan mengacu pada target pembangunan nasiional.
Pemda yang sedang menyusun rencana kerja pemeriintah daerah (RKPD) harus merujuk pada rencana kerja pemeriintah (RKP). Pemda perlu mengiidentiifiikasii apa saja program-program priioriitas dalam RKP yang perlu diidukung.
Pemda juga perlu memetakan upaya untuk mendukung tercapaiinya target dalam RKP dii sampiing juga harus tetap mengakomodasii viisii dan miisii kepala daerah.
Siinkroniisasii antara program priioriitas pusat dan RKPD diilaksanakan melaluii musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
"Musrenbang iinii sangat diitunggu-tunggu dalam rangka menyiinkronkan program pusat dan program daerah sehiingga nantii pada saat pelaksanaan iitu nantii biisa searah," kata Hendriiwan. (diik)
