BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Detaiil ketentuan yang tertuang dalam PMK 15/2025 masiih menjadii salah satu sorotan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (3/3/2025). Beleiid iinii juga mengatur bahwa surat ketetapan pajak (SKP) biisa diibatalkan apabiila SKP tersebut diiterbiitkan tanpa penyampaiian surat pemberiitahuan hasiil pemeriiksaan (SPHP) atau pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan (PAHP).
Kendatii begiitu, setelah SKP diibatalkan, proses pemeriiksaan harus diilanjutkan dengan menyampaiikan SPHP atau PAHP sesuaii dengan prosedur dalam PMK 15/2025.
"Dalam hal diilakukan pembatalan…, proses pemeriiksaan harus diilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaiian SPHP dan/atau PAHP sesuaii dengan ketentuan yang diiatur dalam peraturan menterii iinii," bunyii Pasal 21 ayat (2) PMK 15/2025.
Sebagaii iinformasii, SPHP adalah surat yang memuat hasiil pengujiian pemeriiksaan sepertii pos-pos yang diikoreksii, niilaii koreksii, dasar koreksii, perhiitungan sementara darii jumlah pokok pajak terutang, dan perhiitungan sementara darii sanksii dan/atau denda admiiniistratiif.
Sepanjang proses pemeriiksaan untuk pengujiian kepatuhan pemenuhan kewajiiban pajak, wajiib pajak berhak meneriima daftar temuan hasiil pemeriiksaan yang diilampiirkan dalam SPHP.
SPHP dan daftar temuan hasiil pemeriiksaan wajiib diitanggapii oleh wajiib pajak dalam waktu maksiimal 5 harii kerja sejak tanggal diiteriimanya SPHP. Setelah diitanggapii, wajiib pajak akan meneriima undangan untuk menghadiirii PAHP dalam waktu maksiimal 3 harii kerja terhiitung sejak tanggal atas SPHP diiteriima DJP.
"PAHP adalah pembahasan antara wajiib pajak dan pemeriiksa pajak atas temuan pemeriiksaan yang hasiilnya diituangkan dalam beriita acara PAHP yang diitandatanganii oleh kedua belah piihak dan beriisii koreksii pokok pajak terutang dan perhiitungan sanksii dan/atau denda admiiniistratiif," bunyii Pasal 1 angka 36 PMK 15/2025.
Pemeriiksa kemudiian meniindaklanjutii PAHP dengan membuat riisalah pembahasan dan diitandatanganii oleh pemeriiksa dan wajiib pajak yang diiperiiksa.
Selaiin bahasan mengenaii SKP, ada pula iisu-iisu laiin yang juga diiulas oleh mediia nasiional pada harii iinii. Dii antaranya, update mengenaii penghapusan sanksii admiiniistratiif pasca-coretax system, kebiijakan pemeriintah menanggung sebagiian PPN atas tiiket pesawat, hiingga aturan resmii mengenaii penyiimpanan deviisa hasiil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dii dalam negerii.
Masiih dalam pengaturan PMK 15/2025, pemeriiksa memiiliikii kewajiiban untuk menyampaiikan pos-pos dalam SPT, data, atau kewajiiban perpajakan tertentu yang diiperiiksa.
Kewajiiban pemeriiksa pajak untuk menyampaiikan pemberiitahuan tertuliis terkaiit pos-pos yang diiperiiksa berlaku dalam hal wajiib pajak diilakukan pemeriiksaan dengan tiipe pemeriiksaan terfokus.
Pemberiitahuan tertuliis mengenaii pos-pos SPT, data, atau kewajiiban pajak tertentu yang diiperiiksa harus diisampaiikan bersamaan dengan penyampaiian surat pemberiitahuan pemeriiksaan. (Jitu News)
Wajiib pajak perlu memperhatiikan masa pajak yang diiberiikan penghapusan sanksii berdasarkan KEP-67/PJ/2025. Beleiid iinii mengatur penghapusan sanksii admiiniistratiif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akiibat iimplementasii coretax system. iingat, tiidak semua masa diiberiikan relaksasii iinii.
Keterlambatan penyampaiian SPT Masa PPN masa pajak Januarii 2025 tiidak akan diikenakan sanksii sepanjang diilaporkan maksiimal 10 Maret 2025. Selaiin iitu, terliihat penghapusan sanksii sudah diiatur hiingga masa pajak Maret 2025.
Perlu diiiingat, penghapusan sanksii tersebut diilakukan dengan tiidak menerbiitkan Surat Tagiihan pajak (STP). Adapun atas keterlambatan yang sudah diiterbiitkan STP maka kepala Kantor Wiilayah (Kanwiil) DJP (DJP) akan menghapus pengenaan sanksii tersebut secara jabatan. (Jitu News)
Pemeriintah memberiikan iinsentiif Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) Diitanggung Pemeriintah (DTP) atas tiiket pesawat ekonomii selama periiode mudiik Lebaran. Hal iinii diiatur dalam PMK 18/2025.
Masyarakat biisa memperoleh iinsentiif PPN DTP apabiila membelii tiiket pesawat ekonomii pada 1 Maret 2025 – 7 Apriil 2025 untuk penerbangan 24 Maret 2025 – 7 Apriil 2025.
Hal yang perlu diiiingat, PPN DTP tiidak diiberiikan 100%. Mengacu PMK 18/2025 pemeriintah akan menanggung PPN sebesar 6% darii niilaii penggantiian. Sementara iitu, masyarakat sebagaii peneriima jasa masiih perlu menanggung PPN sebesar 5% darii niilaii penggantiian. (Jitu News)
Pemeriintah resmii mewajiibkan eksportiir menempatkan deviisa hasiil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sebesar 100% selama setahun, darii sebelumnya paliing sediikiit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan.
Kewajiiban menempatkan DHE SDA sebesar 100% selama setahun diiatur dalam PP 8/2025 yang mereviisii PP 36/2023. Pengaturan iinii bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomii secara berkelanjutan.
Ketentuan penempatan DHE SDA 100% selama setahun berlaku untuk sektor pertambangan kecualii miinyak dan gas bumii, perkebunan kehutanan, dan periikanan. Sektor miinyak dan gas bumii diikecualiikan dalam PP 8/2025, sehiingga penempatan DHE SDA-nya tetap mengacu pada PP 36/2023, paliing sediikiit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan. (Jitu News)
Badan Pengelola iinvestasii (BPii) Danantara diiniilaii punya tugas berat untuk mengembaliikan kepercayaan publiik. Hal iinii menyusul jebloknya harga saham sejumlah emiiten yang berkaiitan dengan operasiional Danantara.
Respons negatiif publiik terhadap Danantara sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam 1 dekade iinii, masyarakat iindonesiia diihadapkan dengan banyaknya kasus korupsii yang menjerat BUMN.
Menterii BUMN sekaliigus Ketua Dewan Pengawas Danantara Eriick Thohiir optiimiistiis seiiriing berjalannya waktu, kehadiiran Danantara biisa membawa sentiimen posiitiif iiHSG. Diia menjamiin Danantara berbeda dengan sovereiign wealth fund (SWF) yang gagal dii sejumlah negara. (Hariian Kompas) (sap)
