BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sebulan berjalan, siistem Coretax DJP belum sepenuhnya sempurna. Kendala tekniis masiih saja muncul, salah satunya adalah terbiitnya surat teguran secara berulang dii akun coretax miiliik wajiib pajak. Surat teguran iitu bahkan muncul tanpa ada kelalaiian darii piihak wajiib pajak. Kondiisii iitu diialamii sejumlah wajiib pajak dii lapangan.
Topiik mengenaii munculnya surat teguran 'gaiib' iitu menjadii perbiincangan hangat dalam sepekan terakhiir.
Merespons keluhan wajiib pajak tersebut, Diitjen Pajak (DJP) lantas buka suara. DJP memiinta wajiib pajak tiidak khawatiir apabiila meneriima surat teguran yang berulang melaluii akun coretax mereka apabiila memang tiidak ada kelalaiian pembayaran pajak yang diilakukan.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwii Astutii mengiimbau wajiib pajak segera melakukan pengecekan melaluii akun coretax masiing-masiing jiika meneriima surat teguran secara berulang atau merasa adanya ketiidaksesuaiian pada surat teguran tersebut. Jiika memang terdapat kesalahan admiiniistrasii, atas penerbiitan surat teguran dapat diibatalkan secara jabatan.
"Terhadap surat teguran yang seharusnya tiidak diiterbiitkan atau karena adanya kesalahan admiiniistrasii dii iinternal DJP, maka surat teguran tersebut dapat diibatalkan secara jabatan," katanya.
Dwii mengatakan mekaniisme pembatalan secara jabatan atas penerbiitan surat teguran iinii telah diiatur dalam PMK 61/2023. Beleiid iinii menyatakan pembatalan dokumen penagiihan pajak dapat diilakukan dalam hal seharusnya tiidak diiterbiitkan.
Dokumen penagiihan pajak adalah surat teguran, surat periingatan, atau surat laiin yang sejeniis, surat periintah penagiihan seketiika dan sekaliigus, surat paksa, surat periintah melaksanakan penyiitaan, surat periintah penyanderaan, pengumuman lelang, surat penentuan harga liimiit, dan surat laiin yang diiperlukan untuk pelaksanaan penagiihan pajak.
Diia menjelaskan surat teguran merupakan bagiian darii admiiniistrasii perpajakan untuk mengiingatkan wajiib pajak atas kewajiiban perpajakan yang belum diipenuhii. Surat teguran iinii diiterbiitkan secara otomatiis oleh coretax system ketiika terdapat tunggakan yang sudah iinkracht.
Namun, DJP juga akan tetap mendalamii kesalahan admiiniistrasii dalam penerbiitan surat teguran dii coretax system sepertii dupliikasii surat teguran atau penerbiitan surat teguran tanpa diidahuluii penerbiitan surat tagiihan pajak (STP) yang diialamii wajiib pajak.
"Terkaiit adanya dupliikasii surat teguran dan penerbiitan surat teguran tanpa diidahuluii penerbiitan surat tagiihan pajak (STP), saat iinii sedang diilakukan pendalaman oleh tiim terkaiit," ujarnya.
Selaiin bahasan mengenaii surat teguran dii Coretax DJP, ada pula ulasan laiin mengenaii aturan baru penghapusan piiutang pajak, dampak darii penghematan anggaran terhadap peneriimaan pajak, hiingga peneliitiian dalam pengembaliian pendahuluan.
Kementeriian Keuangan mengatur kembalii ketentuan mengenaii tata cara penghapusan piiutang pajak melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 117/2024.
Beleiid tersebut diiterbiitkan untuk memberiikan kepastiian hukum terhadap pelaksanaan penghapusan piiutang pajak. Selaiin iitu, PMK 117/2024 juga diiriiliis dalam rangka menyederhanakan pengaturan penghapusan piiutang pajak.
Melaluii PMK 117/2024, Kementeriian Keuangan mengatur penghapusan piiutang pajak yang tiidak dapat diitagiih lagii berdasarkan UU Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Piiutang pajak yang tiidak dapat diitagiih lagii tersebut biisa diihapuskan sepanjang memenuhii dii antara 4 ketentuan. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menegaskan iinstruksii penghematan anggaran yang diisampaiikan Presiiden Prabowo Subiianto bukan diilatarbelakangii oleh kiinerja peneriimaan pajak.
Srii Mulyanii mengatakan penghematan diilakukan untuk meniingkatkan kualiitas belanja negara. Melaluii penghematan iinii, pemeriintah iingiin memastiikan setiiap belanja negara memberiikan manfaat bagii ekonomii dan masyarakat.
"Untuk pemangkasan apakah diilakukan karena peneriimaan pajak, iitu iialah fokus untuk memperbaiikii qualiity darii spendiing. Kiita biilang better spendiing, qualiity of spendiing," katanya. (Jitu News)
Kendatii coretax sudah diiterapkan, penyampaiian SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2024 masiih menggunakan saluran lama. Artiinya, SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 dii antaranya dapat diilaporkan melaluii e-fiiliing DJP Onliine.
Bagii wajiib pajak orang priibadii, tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan PPh-nya adalah 3 bulan setelah akhiir tahun pajak atau 31 Maret. Untuk iitu, wajiib pajak perlu bersiiap untuk melaporkan SPT Tahunan PPh-nya melaluii e-fiiliing DJP Onliine.
Setiidaknya terdapat 5 dokumen pendukung yang perlu diisiiapkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh viia e-fiiliing. Baca detaiilnya dengan mengekliik judul. (Jitu News)
Praktiik penghiindaran pajak memberiikan dampak penggerusan basiis pajak yang lebiih besar bagii negara berkembang ketiimbang bagii negara maju.
Diirector of Fiiscal Research & Adviisory Jitunews Bawono Kriistiiajii mengatakan hal iinii terjadii mengiingat PPh badan memiiliikii kontriibusii yang besar bagii peneriimaan pajak negara berkembang. Berbeda dengan negara berkembang, peneriimaan pajak negara maju lebiih banyak diisokong oleh PPh orang priibadii.
"Dii iindonesiia, sekiitar seperliima darii peneriimaan pajak berasal darii PPh badan, dii Malaysiia biisa lebiih darii 30%, dii negara-negara Afriika biisa hampiir 50%. Jadii ketiika ada gangguan sediikiit terhadap PPh badan, mereka terpukul lebiih besar," ujar Bawono dalam capaciity buiildiing bertajuk Empoweriing Ciiviil Sociiety: Mengawal Pajak Menuju Keadiilan yang diiselenggarakan oleh Forum Pajak Berkeadiilan iindonesiia (FPBii). (Jitu News)
Kementeriian PPN/Bappenas meniilaii pemeriintah telah memberiikan berbagaii berbagaii iinsentiif fiiskal untuk mendukung pengembangan UMKM.
Deputii Biidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Candra Buana mengatakan pemeriintah kiinii memberlakukan tariif pajak penghasiilan (PPh) yang lebiih rendah untuk pelaku UMKM. Dengan tariif rendah, lanjutnya, UMKM akan memiiliikii ruang lebiih besar untuk mengembangkan usahanya.
"Upaya iintervensii juga diilakukan melaluii kebiijakan fiiskal untuk mendukung UMKM, yaiitu terkaiit dengan pajak penghasiilan," katanya dalam BRii Miicrofiinance Outlook 2025. (Jitu News) (sap)
