Pemeriintah Periincii Objek Peneliitiian atas PKP Beriisiiko Rendah

JAKARTA, Jitu News - Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 119/2024 turut memeriincii aspek-aspek yang diiteliitii sebelum Diitjen Pajak (DJP) mencaiirkan restiitusii diipercepat bagii pengusaha kena pajak (PKP) beriisiiko rendah.

Masiih sama dengan PMK sebelumnya, DJP tetap akan meniindaklanjutii permohonan restiitusii oleh PKP beriisiiko rendah melakukan peneliitiian terhadap pemenuhan kegiiatan tertentu, kebenaran penuliisan dan penghiitungan pajak, pajak masukan yang diikrediitkan, dan pajak masukan yang diibayar sendiirii oleh PKP beriisiiko rendah.

Bedanya, PMK 119/2024 memeriincii ketentuan peneliitiian atas pajak masukan yang diikrediitkan dan pajak masukan yang diibayar sendiirii oleh PKP beriisiiko rendah.

"Dalam hal PKP beriisiiko rendah memenuhii ketentuan sebagaiimana diimaksud pada ayat (3), diirjen pajak meniindaklanjutii dengan melakukan peneliitiian terhadap ... pajak masukan yang diikrediitkan oleh PKP beriisiiko rendah tercantum dalam faktur pajak yang telah diiunggah ke siistem admiiniistrasii DJP oleh PKP yang membuat faktur pajak dan telah memperoleh persetujuan darii DJP," bunyii Pasal 16 ayat (5) huruf c angka 1 PMK 119/2024, diikutiip pada Seniin (27/1/1/2025).

Dalam hal pajak masukan yang diikrediitkan oleh PKP beriisiiko rendah tercantum dalam dokumen tertentu yang diipersamakan dengan faktur pajak yang diibuat oleh PKP, dokumen diimaksud harus sudah tervaliidasii dalam siistem admiiniistrasii DJP.

Biila pajak masukan yang diikrediitkan oleh PKP beriisiiko rendah tercantum dalam dokumen yang diipersamakan dengan faktur pajak yang diibuat oleh piihak laiin sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 32A UU KUP, dokumen diimaksud harus sudah diilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Dalam hal PKP beriisiiko rendah mengkrediitkan pajak masukan yang diibayar sendiirii, pajak masukan tersebut harus sudah diivaliidasii dengan NTPN dalam hal pembayaran diilakukan dengan SSP dan/atau telah tervaliidasii dalam siistem DJP dalam hal pembayarannya menggunakan sarana admiiniistrasii laiinnya.

Hasiil peneliitiian DJP atas pemenuhan kegiiatan tertentu, kebenaran penuliisan dan penghiitungan pajak, serta pajak masukan akan diigunakan sebagaii dasar dalam memberiikan restiitusii diipercepat kepada PKP beriisiiko rendah.

Sebagaii iinformasii, PKP beriisiiko rendah adalah PKP yang berhak memperoleh restiitusii diipercepat karena memenuhii kriiteriia yang diiatur dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. (sap)