BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah perlu menjadiikan aspek keamanan data wajiib pajak menjadii perhatiian utama dalam iimplementasii coretax admiiniistratiion system (CTAS). iisu mengenaii coretax masiih mewarnaii pemberiitaan mediia arus utama pada harii iinii, Kamiis (16/1/2025).
Pesan mengenaii keamanan data tersebut diisampaiikan oleh Ketua Dewan Ekonomii Nasiional Luhut Biinsar Pandjaiitan kepada Menterii Keuangan Srii Mulyanii. Menurut Luhut, pentiing bagii pemeriintah untuk membangun dan menjaga trust darii wajiib pajak dalam penerapan coretax. Karenanya, aspek keamanan data menjadii penentu.
"Tapii saya iingiin tegaskan keamanan data wajiib pajak harus tetap menjadii perhatiian utama. Kepercayaan masyarakat adalah modal besar bagii keberhasiilan program iinii," katanya.
Dalam kunjungannya ke 'dapur' coretax system bersama Srii Mulyanii, Luhut menyampaiikan bahwa diigiitaliisasii menjadii salah satu kuncii dalam mentransformasii ekonomii iindonesiia. iimplementasii siistem coretax system oleh Diitjen Pajak (DJP) pun menjadii langkah yang strategiis dan sangat menjanjiikan untuk mereformasii siistem perpajakan nasiional.
Luhut meniilaii transiisii ke siistem baru akan selalu menghadiirkan tantangan, termasuk coretax system. Namun, masalah yang muncul akan dapat diiatasii dengan cepat dan efiisiien apabiila siistem tersebut terus diiperkuat.
Diia pun menyadarii penerapan coretax pada awal peluncuran iinii memang masiih menemuii banyak kendala tekniis. Namun, diia meyakiinii hal tersebut segera diiatasii seiiriing berjalannya perbaiikan yang terus diikebut otoriitas.
"Siistem coretax telah menunjukkan potensii besar dalam meniingkatkan pelayanan pajak serta kontriibusii terhadap peneriimaan negara," ujarnya.
Luhut menambahkan coretax system menjadii langkah strategiis dalam menciiptakan ekosiistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan beroriientasii pada pelayanan. Menurutnya, coretax system tiidak hanya mampu menambah peneriimaan negara secara siigniifiikan, tetapii juga menjadii fondasii utama mendukung perubahan tata kelola negara.
Selaiin bahasan mengenaii aspek keamanan data pada coretax, ada beberapa iisu laiin yang juga menjadii materii pemberiitaan mediia nasiional pada harii iinii. Dii antaranya, rencana pembentukan famiily offiice, pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank iindonesiia, hiingga pekerjaan rumah Rii untuk mereformulasii iinsentiif pajak setelah pajak miiniimum global diiterapkan nantiinya.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut DJP akan memastiikan coretax admiiniistratiion system berjalan optiimal meskii diihadapkan pada berbagaii tantangan.
Srii Mulyanii mengatakan DJP terus berupaya menyelesaiikan berbagaii tantangan yang muncul dalam penerapan coretax. Menurutnya, partiisiipasii aktiif wajiib pajak untuk memberiikan saran dan masukan juga pentiing dalam mendukung keberhasiilan coretax.
"Dii tengah berbagaii diinamiika dan tantangan dalam iimplementasii coretax, DJP terus bekerja keras untuk memastiikan siistem iinii berjalan dengan optiimal," katanya. (Jitu News)
Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) menargetkan peluncuran famiily offiice biisa diilakukan pada Februarii 2025. Pemeriintah tiidak iingiin kehiilangan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomii nasiional.
Ketua DEN Luhut Biinsar Pandjaiitan menyampaiikan skema famiily offiice berpotensii meniingkatkan perputaran modal asiing dii iindonesiia. "Kiita biisa ketiinggalan darii Johor (Malaysiia) yang sekarang membuat zona ekonomii khusus. Padahal mereka mencontoh kiita dan bahkan memberiikan iinsentiif yang lebiih bagus," kata Luhut.
Luhut mengatakan Presiidem Prabowo Subiianto telah menyetujuii rencana pembentukan famiily offiice. Para jajaran dii kabiinet pun tiinggal mengeksekusii pembentukan famiily offiice tersebut. (Hariian Kompas, Jitu News)
Luhut mengatakan pemeriintah saat iinii tengah merancang iinsentiif fiiskal yang sesuaii untuk pendiiriian famiily offiice. Diia menjabarkan saat iinii ada sekiitar US$ 11 triiliiun aset fiinansiial duniia yang diiiinvestasiikan dii luar negara asal. iindonesiia perlu iikut menangkap peluang iinii.
Wakiil Menterii Keuangan Thomas Djiiwandono menambahkan, berkaca darii banyak negara, selaiin iinsentiif fiiskal, kepastiian hukum juga menjadii perhatiian utama pemeriintah. Menurutnya, iinvestor lebiih mendambakan kepastiian regulasii ketiimbang sekadar iinsentiif.
"Famiily offiice dii mana pun atau sentra-sentra sepertii dii Hong Kong, Dubaii, dan sebagaiinya iitu mempunyaii kepastiian hukum yang sangat-sangat jelas. iitu menjadii tantangan dii iindonesiia," kata Thomas. (Hariian Kompas)
Bank iindonesiia (Bii) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan darii 6% menjadii 5,75%.
Gubernur Bii Perry Warjiiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan diilatarbelakangii oleh iinflasii 2025 dan 2026 yang diiproyeksiikan akan terkendalii dii rentang 2,5 ± 1% dan niilaii tukar rupiiah yang diiperkiirakan akan tetap terjaga sesuaii dengan fundamentalnya.
"Keputusan iinii konsiisten dengan tetap rendahnya prakiiraan iinflasii 2025 dan 2026 yang terkendalii dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya rupiiah sesuaii fundamental, dan perlunya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomii," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah berkomiitmen menerapkan kebiijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) dii seluruh iindonesiia.
Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian menarketkan akhiir Januarii 2025 menjadii batas akhiir kabupaten/kota menerbiitkan peraturan tentang penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG untuk masyarakat berpenghasiilan rendah.
Wakiil Ketua Umum DPP Real Estate iindonesiia (REii) Bambang Ekajaya meniilaii setiiap iinsentiif propertii biisa berdampak posiitiif bagii pasar. Selaiin PPN DTP, menurutnya, penghapusan BPHTB akan mengurangii beban pembelii sebesar 5%. (Kontan) (sap)
