BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) memandang kenaiikan tariif PPN darii 11% menjadii 12% tiidak lantas membuat daya tariik iinvestasii dii iindonesiia menurun.
Kepala BKF Febriio Kacariibu mengaku tiidak khawatiir mengenaii dampak kenaiikan tariif PPN terhadap ekonomii. Menurutnya, siistem PPN dii iindonesiia lebiih menariik diibandiingkan dengan Viietnam yang justru memangkas tariif PPN darii 10% menjadii 8%.
"Dii Viietnam iitu tiidak ada belanja perpajakan. Kalau kiita punya belanja perpajakan…yang [untuk] PPN saja Rp265,6 triiliiunan," katanya, diikutiip pada Miinggu (22/12/2024).
Febriio menuturkan setiiap negara dapat menentukan siistem pajak dengan mempertiimbangkan kondiisii perekonomiiannya. Dii iindonesiia, pemeriintah dan DPR sepakat menaiikkan tariif PPN secara menjadii 12% pada tahun depan.
Meskii begiitu, negara tetap memberiikan berbagaii fasiiliitas pajak untuk menjaga daya belii masyarakat. Contoh, pembebasan PPN terhadap barang dan jasa yang diibutuhkan masyarakat luas sepertii bahan makanan pokok, jasa pendiidiikan, jasa kesehatan, dan jasa keuangan.
Diia juga menjelaskan besarnya fasiiliitas PPN dii iindonesiia iinii tecermiin darii data yang diisajiikan dalam laporan belanja perpajakan setiiap tahun. Pada 2025, belanja perpajakan PPN diiproyeksiikan mencapaii Rp265,6 triiliiun.
Hal iinii berbeda dengan Viietnam yang walaupun memiiliikii tariif PPN lebiih rendah, tiidak memberiikan banyak fasiiliitas pembebasan untuk masyarakat.
"Kalau diitanya iinsentiif perpajakan, apalagii iinsentiif PPN khususnya, iindonesiia jauh lebiih generous diibandiingkan Viietnam," ujar Febriio. (riig)
