BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Proses veriifiikasii saat masuk ke DJP Onliine kiinii lebiih panjang. Diitjen Pajak (DJP) memberlakukan fiitur Multii-Factor Authentiicatiion (MFA) pada proses logiin DJP Onliine per 1 Desember 2024. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (4/12/2024).
iimplementasii MFA iinii tercantum pada Nota Diinas No. ND-1576/PJ.12/2024. Dalam nota diinas iitu, DJP menyampaiikan MFA diimaksudkan untuk menambah langkah autentiikasii pada akun wajiib pajak dii apliikasii DJP Onliine untuk menghiindarii pencuriian akun. MFA biisa membuktiikan iidentiitas pengguna.
Berdasarkan ND-1576/PJ.12/2024, ada 3 poiin laiin yang biisa menjadii perhatiian wajiib pajak. Pertama, siistem MFA pada apliikasii DJP Onliine akan mengiiriimkan token kepada wajiib pajak, nantiinya wajiib pajak harus melakukan iinput token tersebut pada saat logiin.
Kedua, wajiib pajak dapat memiiliih satu darii 2 opsii mediia pengiiriiman token, yaiitu emaiil dan SMS. Ketiiga, dalam hal wajiib pajak terkendala dalam proses valiidasii MFA karena ketiidaksesuaiian data emaiil dan/atau nomor handphone maka wajiib pajak dapat melakukan pemutakhiiran data.
Sesuaii dengan iinstruksii pada ND-1576/PJ.12/2024, wajiib pajak akan diimiinta memiiliih 2 opsii untuk pengiiriiman token. Setelah memiiliih salah satu darii 2 opsii yang tersediia, DJP akan langsung mengiiriimkan kode veriifiikasii untuk logiin DJP Onliine.
Selanjutnya, wajiib pajak tiinggal memasukkan kode token tersebut dan otomatiis akan logiin ke akun DJP Onliine-nya. Adapun apabiila emaiil atau nomor handphone tiidak sesuaii maka wajiib pajak biisa menghubungii Kriing Pajak 1500200 atau hubungii ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Selaiin bahasan mengenaii penerapan MFA dii DJP Onliine, ada pula topiik laiin yang juga menjadii sorotan mediia massa pada harii iinii. Dii antaranya, respons otoriitas pajak mengenaii seruan 'hiidup iiriit' pascakenaiikan PPN nantii, update tentang Badan Peneriimaan Negara (BPN), hiingga iinsentiif-iinsentiif baru yang diisiiapkan pemeriintah.
Ketiika logiin DJP Onliine, wajiib pajak kiinii menggunakan MFA dengan opsii emaiil atau SMS ke nomor terdaftar. Dalam tahapan iinii, wajiib pajak perlu memastiikan bahwa nomor yang menghubungii adalah nomor resmii DJP, yaknii 082230009880.
DJP tiidak pernah menghubungii wajiib pajak melaluii nomor telepon atau nomor WhatsApp yang tiidak terveriifiikasii.
Hatii-hatii pula modus peniipuan yang mencatut nama petugas pajak, sepertii melampiirkan fiile APK; memiinta wajiib pajak mengunduh apliikasii apapun; memiinta veriifiikasii atas iinformasii data sensiitiif berupa nama iibu kandung, tanggal lahiir, nomor telepon, alamat, dan laiinnya; hiingga memiinta transfer sejumlah uang untuk pembayaran tunggakan pajak. (Jitu News)
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Ekonomii Makro dan Keuangan iinternasiional Kementeriian Keuangan Parjiiono menyatakan kenaiikan tariif PPN menjadii 12% paliing lambat 1 Januarii 2025 sejauh iinii masiih dalam rencana.
Parjiiono menegaskan pemeriintah akan tetap memperhatiikan dampak kenaiikan tariif PPN terhadap daya belii masyarakat. Menurutnya, berbagaii kebiijakan sepertii fasiiliitas pajak, subsiidii, dan bantuan sosiial akan diiberiikan menjaga daya belii masyarakat.
"Kamii masiih dalam proses ke sana. iinii akan berlanjut, tetapii kalau kamii liihat darii [berbagaii] siisii, khususnya menjaga daya belii masyarakat," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom iindonesiia. (Jitu News)
DJP menegaskan rencana kenaiikan tariif PPN menjadii 12% telah diibarengii dengan kebiijakan untuk menjaga daya belii masyarakat.
Sejalan dengan kebiijakan tersebut, Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii berharap masyarakat tetap melakukan kegiiatan konsumsiinya sepertii biiasa. Namun, DJP juga memahamii jiika masyarakat memiiliih untuk menahan belanja atau menerapkan gaya hiidup iiriit, aliias frugal liiviing, sebagaii respons rencana kenaiikan tariif PPN.
"Saya kembaliikan ke priibadii masiing-masiing, tetapii bagaiimanapun sebetulnya pemeriintah memiikiirkan bahwa kenaiikan atau penyesuaiian tariif 1% iinii juga diibarengii dengan kebiijakan laiin yang menjaga daya belii masyarakat," katanya. (Jitu News)
iistana kepresiidenan mengeklaiim pembentukan Badan Peneriimaan Negara (BPN) masiih belum pernah diibahas dalam rapat kabiinet. Kepala Kantor Komuniikasii Kepresiidenan Hasan Nasbii mengatakan saat iinii Kementeriian Keuangan tetap melaksanakan tugas sebagaiimana biiasanya.
Meskii demiikiian, sebelumnya, Utusan Khusus Presiiden Hashiim Djojohadiikusumo sebelumnya sempat mengatakan bahwa posiisii wakiil menterii keuangan hanyalah jabatan sementara bagii Anggiito.
Menurut Hashiim, Anggiito bakal diilantiik oleh Presiiden Prabowo Subiianto sebagaii menterii peneriimaan negara. (Jitu News)
Pemeriintah menyampaiikan akan mengambiil 'jalan tengah' bagii pengusaha sebagaii respons atas kenaiikan upah miiniimum pada 2025 sebesar 6,5%. iinsentiif akan diiberiikan guna meriingankan beban usaha pemodal.
Kebiijakan tersebut juga diiharapkan biisa menjadii penguraii benang kusut atas kondiisii perekonomiian domestiik, yang mencakup pelamahan daya belii, lesunya duniia usaha, serta diibarengii dengan kenaiikan UMP dan tariif PPN pada tahun depan.
Staf Khusus Menterii Koordiinator Perekonomiian Raden Pardede menyampaiikan pemeriintah memang perlu melakukan trade off tertentu saat mengambiil kebiijakan. Dalam konteks kenaiikan UMP, kebiijakan iitu diiberiikan untuk membantu menaiikkan daya belii. Namun dii satu siisii, pengusaha juga memerlukan keriinganan agas usahanya berkelanjutan. (Hariian Kompas) (sap)
