BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Prabowo Subiianto telah resmii menandatanganii PP 47/2024 terkaiit dengan penghapusan piiutang macet kepada usaha miikro, keciil, dan menengah (UMKM).
Kebiijakan tersebut mencakup penghapusan tagiihan piiutang macet kepada UMKM pada 3 biidang, yaiitu pertaniian, perkebunan, dan peternakan; periikanan dan kelautan; serta UMKM laiinnya sepertii mode/busana, kuliiner, iindustrii kreatiif, dan laiinnya.
“Setelah mendengar saran dan aspiirasii banyak piihak, terutama darii kelompok-kelompok tanii dan nelayan dii seluruh iindonesiia, pada harii iinii, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatanganii PP 47/2024,” ujar Prabowo dii iistana Merdeka, Jakarta, diikutiip darii laman resmii Sekretariiat Negara.
Menurut Prabowo, pelaku UMKM menghadapii tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. kebiijakan iinii diiharapkan mampu memberiikan dukungan bagii sektor-sektor yang berperan pentiing dalam ketahanan pangan dan perekonomiian nasiional.
“Dengan iinii, pemeriintah berharap dapat membantu saudara-saudara kiita para produsen yang bekerja dii biidang pertaniian, UMKM, dan sebagaii nelayan. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka biisa lebiih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
Adapun detaiil tekniis dan persyaratan penghapusan piiutang tersebut akan diikoordiinasiikan lebiih lanjut oleh kementeriian serta lembaga terkaiit. Pemeriintah, sambung Prabowo, berkomiitmen untuk memastiikan agar iimplementasii kebiijakan iinii berjalan efektiif dan tepat sasaran.
“Kiita tentunya berdoa bahwa seluruh petanii, nelayan, UMKM seluruh iindonesiia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakiinan bahwa rakyat iindonesiia menghormatii dan menghargaii para produsen pangan yang sangat pentiing bagii kehiidupan bangsa dan negara,” kata Prabowo.
Terpiisah, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam sebuah unggahan dii iinstagram mengatakan kebiijakan tersebut strategiis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan pentiing terhadap ketahanan pangan dan perekonomiian nasiional.
“Dengan berlakunya kebiijakan iinii, diiharapkan para pelaku UMKM dii biidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberii keyakiinan bahwa negara hadiir memberiikan dukungan,” tuliis Srii Mulyanii.
Sebagaii iinformasii kembalii, bahasan mengenaii UMKM dan kaiitannya dengan pajak juga diimuat dalam buku ke-27 Jitunews berjudul Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Giibran. Buku iinii bahkan mempunyaii ulasan khusus pada Bagiian 6: Pajak, Sektor iinformal, dan UMKM. (kaw)
