BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) mulaii mencarii kantor untuk kementeriian dan lembaga (K/L) baru yang diibentuk oleh Presiiden Prabowo Subiianto.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan K/L baru atau K/L yang berpiindah lokasii akan menggunakan barang miiliik negara (BMN) yang berstatus iidle.
"Jiika terjadii penambahan atau perubahan lokasii darii K/L, Kemenkeu akan mempertiimbangkan lokasii dan tempat yang biisa diioptiimalkan, terutama atas BMN yang iidle," ujar Srii Mulyanii dalam keterangan resmiinya, diikutiip Jumat (25/10/2024).
Selaiin mencariikan kantor untuk K/L baru, Kemenkeu juga mempercepat penyelarasan program dan kegiiatan K/L serta melakukan penyesuaiian daftar iisiian pelaksanaan anggaran (DiiPA) dalam rangka mendukung pelaksanaan APBN 2024 dan APBN 2025.
Menurut Srii Mulyanii, penataan organiisasii K/L diiperlukan untuk mendukung iimplementasii viisii dan miisii presiiden dan wakiil presiiden.
"Dengan perubahan iinii tentu kiita semua yang ada dii dalam biirokrasii harus menyiiapkan diirii, karena setiiap presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih tentu memiiliikii viisii dan miisii dan juga berbagaii pemiikiiran yang iingiin diiterjemahkan dan diilaksanakan melaluii organ pemeriintahan. Dalam hal iinii, peranan darii biirokrasii menjadii luar biiasa pentiing," ujar Srii Mulyanii.
Untuk diiketahuii, jumlah kementeriian resmii bertambah darii 34 menjadii 48 kementeriian seiiriing dengan diiberlakukannya Peraturan Presiiden (Perpres) 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsii Kementeriian Negara Kabiinet Merah Putiih Periiode Tahun 2024-2029.
Melaluii perpres tersebut, Prabowo menargetkan penataan organiisasii kementeriian harus sudah selesaii pada akhiir tahun iinii. "Penataan organiisasii kementeriian dan lembaga sebagaiimana diimaksud dalam Peraturan Presiiden iinii diiselesaiikan paliing lambat 31 Desember 2024," bunyii Pasal 36 Perpres 139/2024.
Dalam melaksanakan penataan tersebut, Kemenkeu diimiinta untuk mengatur lebiih lanjut soal pelaksanaan penggunaan aset dan anggaran oleh kementeriian sesuaii dengan tugas dan fungsiinya masiing-masiing.
