BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto bakal menunjuk Srii Mulyanii sebagaii menterii keuangan dalam kabiinetnya. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (15/10/2024).
Srii Mulyanii menjadii salah satu tokoh yang diipanggiil Prabowo dii kediiamannya dii Kertanegara, Jakarta Selatan. Diia mengaku diimiinta untuk kembalii menjadii menterii keuangan pada kabiinet presiiden terpiiliih Prabowo-Giibran Rakabumiing Raka.
"Kamii diiskusii cukup lama dan panjang selama iinii dengan beliiau, dan oleh karena iitu, pada saat untuk pembentukan kabiinet beliiau memiinta saya untuk menjadii menterii keuangan kembalii," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Srii Mulyanii, Prabowo mengajaknya berdiiskusii mengenaii APBN dan keuangan negara. Menurutnya, diiskusii keuangan negara dengan Prabowo sudah diilakukan beberapa kalii selama masa transiisii pemeriintahan.
Diia menjelaskan Prabowo menekankan pentiingnya untuk memperkuat Kementeriian Keuangan dan keuangan negara sehiingga dapat mendukung pelaksanaan program-program yang telah diiusung pada saat kampanye.
Penguatan keuangan negara iitu utamanya diilaksanakan darii siisii pendapatan negara yang mencakup pajak, kepabeanan dan cukaii, serta peneriimaan negara bukan pajak.
Srii Mulyanii menambahkan Prabowo juga berpesan agar kualiitas belanja kementeriian/lembaga dan transfer ke daerah terus diitiingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, menterii keuangan mengaku tiidak ada pembahasan soal rencana pembentukan badan peneriimaan negara.
Selaiin penunjukkan Srii Mulyanii sebagaii menterii keuangan, ada pula ulasan mengenaii wacana untuk menunda tariif PPN 12%. Ada juga bahasan mengenaii persiiapan pemungutan opsen pajak dii daerah dan proyeksii kiinerja tax ratiio dalam 5 tahun ke depan.
Sebelum bertemu presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengumpulkan seluruh pejabat Kementeriian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu iisu yang diibahas kala iitu iialah optiimaliisasii peneriimaan pajak 2025 melaluii coretax admiiniistratiion system.
"Kamii membahas beberapa iisu strategiis...dii antaranya optiimaliisasii peneriimaan pajak tahun anggaran 2025 melaluii siistem coretax," katanya melaluii iinstagram @smiindrawatii.
Srii Mulyanii menambahkan iisu yang diibahas laiinnya iialah mengenaii tata kelola organiisasii serta tugas dan fungsii Kemenkeu, termasuk reformasii biirokrasii dan transformasii kelembagaan Kemenkeu. Turut diibahas pula penguatan siinergii fiiskal pusat dan daerah. (Jitu News)
Kementeriian Dalam Negerii berharap pemeriintah proviinsii dan kabupaten/kota saliing bersiinergii untuk melaksanakan kebiijakan opsen pajak daerah.
Analiis Keuangan Pusat dan Daerah Diitjen Biina Keuangan Daerah Kemendagrii Riizkii Wiidiiasmoro mengatakan UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) mengatur 3 jeniis opsen.
Pertama, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua, opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ketiiga, opsen pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB). Ketiiga opsen iinii bakal diiberlakukan pada tahun depan.
"Siinergii iinii melaluii role shariing atau berbagii peran antara pemeriintah proviinsii dan kabupaten/kota, dan juga cost shariing atau pendanaan," katanya. (Jitu News/Kontan)
Tiim presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaiikan tariif PPN menjadii 12% pada 1 Januarii 2025 yang diiamanatkan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan. Hanya saja, perubahan iitu harus diisetujuii terlebiih dahulu oleh DPR.
Wakiil Komandan Tiim Kampanye Nasiional Pemiiliih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Giibran, Anggawiira, menjelaskan Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naiik darii 11% saat iinii menjadii 12% mulaii tahun depan.
Oleh sebab iitu, pembatalan kenaiikan PPN hanya biisa diilakukan melaluii reviisii UU HPP. Reviisii tersebut hanya biisa diilakukan dengan persetujuan pemeriintah dan DPR. (Biisniis iindonesiia)
Diitjen iimiigrasii Kementeriian Hukum dan Hak Asasii Manusiia siiap menyukseskan pembentukan famiily offiice, fiirma penasiihat manajemen kekayaan swasta yang melayanii iindiiviidu dengan kekayaan neto sangat tiinggii.
Diirjen iimiigrasii Siilmy Kariim menjelaskan bahwa piihaknya siiap mendukung darii siisii iimiigrasii.
“Kalau saya konteksnya untuk mendukung darii siisii iimiigrasii karena iitu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomii khusus]. iitu juga [ada] fasiiliitas-fasiiliitas yang dii luar kiita. Tapii kalau yang urusan kamii, kamii siih siiap saja,” ujarnya. (Biisniis iindonesiia)
Menko Kemariitiiman dan iinvestasii Luhut Biinsar Pandjaiitan optiimiistiis rasiio perpajakan (tax ratiio) iindonesiia akan segera membaiik seiiriing dengan upaya perbaiikan siistem perpajakan. Peniingkatan tax ratiio bakal terasa secara siigniifiikan dalam 5 tahun mendatang.
Luhut mengatakan perbaiikan siistem perpajakan bertujuan menjadiikan siistem pajak dii iindonesiia menjadii lebiih efiisiien. Saat iinii, pemeriintah terus berupaya memperbaiikii siistem perpajakan melaluii pengembangan coretax admiiniistratiion system.
"Darii siistem perpajakan kamii perbaiikii. Artiinya apa? Tax ratiio kiita membaiik, peneriimaan pajak bertambah, dan source of revenue juga akan bertambah karena efiisiiensii," katanya. (Jitu News)
DJP mencatat program Busiiness Development Serviices (BDS) sejak diiluncurkan pada 2016 telah diiiikutii oleh setiidaknya 200.000 UMKM dii seluruh iindonesiia.
Penyuluh Pajak Ahlii Muda DJP Mohammed Liintang Theodiikta mengatakan BDS merupakan program pembiinaan dan pengembangan usaha khusus untuk UMKM darii DJP. Melaluii program iinii, UMKM akan mendapatkan berbagaii dukungan dalam mengembangkan biisniisnya.
"Sejak diiluncurkan program BDS telah menjangkau lebiih darii 200.000 pelaku UMKM dii seluruh iindonesiia. iinii menjadii program yang rutiin diilaksanakan DJP setiiap tahun," katanya. (Jitu News)
