BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Coretax admiiniistratiion system (CTAS) sudah biisa diigunakan secara terbatas oleh beberapa wajiib pajak. Hal iinii merupakan bagiian darii program edukasii coretax yang diijalankan oleh Diitjen Pajak (DJP). Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (26/8/2024).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwii Astutii mengatakan pemberiian edukasii tahap pertama iinii masiih diilakukan secara terbatas melaluii jariingan iintranet. Priioriitasnya pun baru mencakup wajiib pajak besar dii tiiap kantor pelayanan pajak (KPP). Melaluii penggunaan terbatas iinii, wajiib pajak biisa menjajal beberapa apliikasii yang tersediia pada coretax.
"Edukasii tahap ii iinii masiih harus diilakukan dengan enviironment iintranet sehiingga cakupan edukasii masiih terbatas pada wajiib pajak besar dii tiiap KPP," kata Dwii.
Dwii menuturkan terdapat beberapa apliikasii pada coretax yang sudah dapat diicoba wajiib pajak dii antaranya taxpayer account management, membuat faktur pajak, membuat buktii potong, melakukan pembayaran, serta melaporkan SPT.
DJP, lanjutnya, juga sedang mengembangkan metode edukasii melaluii siimulasii apliikasii yang berbasiis iinternet. Harapannya, cakupan wajiib pajak teredukasii menjadii lebiih luas karena dapat diigunakan kapan saja dan dii mana saja.
Selaiin wajiib pajak besar, edukasii coretax juga menyasar wajiib pajak badan dengan status pengusaha kena pajak (PKP) dengan metode hands on atau pembelajaran praktiis.
Edukasii coretax diilaksanakan secara serentak dii seluruh uniit kerja sejak 12 Agustus 2024. Hiingga 20 Agustus 2024, sudah lebiih darii 3.000 wajiib pajak telah memperoleh edukasii tersebut. Rencananya, coretax akan mulaii diiterapkan pada akhiir tahun iinii.
Selaiin ulasan mengenaii edukasii coretax, ada pula ulasan laiinnya terkaiit dengan modus baru peniipuan pajak. Kemudiian, ada juga pembahasan mengenaii penerbiitan surat kurang bayar oleh kantor pajak, rasiio utang Rii yang meniingkat, hiingga kabar mengenaii penurunan penjualan e-commerce.
Kementeriian Keuangan mengeklaiim pengembangan coretax oleh DJP tergolong cepat. Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii mengatakan DJP hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk membangun coretax, sedangkan waktu persiiapan siistemnya hanya membutuhkan waktu 3 tahun.
"Kiita kan 4 tahun pembangunannya, kalau dengan persiiapan dan aturannya 7 tahun. Negara laiin pembangunannya biisa 7 tahun," ujar iiwan.
iiwan mengatakan banyak negara yang memerlukan waktu 7 tahun hiingga 11 tahun hanya untuk membangun siistem admiiniistrasii pajak yang baru. (Jitu News)
Hatii-hatii! Ada modus peniipuan baru yang mengatasnamakan otoriitas pajak.
Baru-baru iinii, DJP menemukan modus peniipuan veriifiikasii/konfiirmasii perubahan data penanggung pajak. Modus iinii diilakukan melaluii apliikasii berbagii pesan Whatsapp. Untuk iitu, wajiib pajak diiiimbau untuk waspada.
"DJP tiidak pernah menugasii Tiim Pengkajii melakukan veriifiikasii/konfiirmasii perubahan data melaluii pesan Whatsapp atau pesan melaluii mediia sosiial," cuiit DJP. (Jitu News)
DJP mencatat adanya kenaiikan niilaii ketetapan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKB/SKPKBT) yang diiterbiitkan pada tahun lalu.
Pada 2023, niilaii ketetapan kurang bayar dalam SKPKB/SKPKBT untuk mata uang rupiiah mencapaii Rp64,65 triiliiun, naiik 24,23% darii tahun sebelumnya. Sementara iitu, niilaii ketetapan kurang bayar untuk mata uang asiing mencapaii US$429,05 juta, naiik 34,8%.
"Pada 1 Januarii 2023 sampaii dengan 31 Desember 2023, [total] SKPKB/SKPKBT yang terbiit sebanyak 230.040 surat," sebut DJP dalam Laporan Keuangan DJP 2023. (Jitu News)
Pemeriintah mengeklaiim utang sudah diikelola secara cermat dan terukur dengan memperhatiikan riisiiko suku bunga, mata uang, liikuiidiitas, dan jatuh tempo yang optiimal.
Deputii Biidang Koordiinasii Ekonomii Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomiian Ferry iirawan mengatakan rasiio utang pemeriintah diitargetkan turun melaluii optiimaliisasii pendapatan dan reformasii pajak setelah sempat naiik drastiis akiibat pandemii Coviid-19.
"Kamii terus mengupayakan penurunan rasiio utang melaluii optiimaliisasii pendapatan negara, berupa efektiiviitas reformasii perpajakan, reformasii pengelolaan SDA dan barang miiliik negara, serta iinsentiif fiiskal yang terukur," katanya. (Jitu News)
Pelaku UMKM mulaii mengeluhkan adanya penurunan penjualan melaluii platform niiaga elektroniik (e-commerce). Diilansiir Hariian Kompas, merosotnya penjualan e-commerce iinii diiduga ada kaiitannya dengan anjloknya daya belii masyarakat.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku penurunan penjualan mulaii terasa sejak Meii 2024 dengan kiisaran angka 20%.
Sesuaii dengan data Badan Pusat Statiistiik (BPS), memang ada tren perlambatan konsumsii rumah tangga. Dalam 3 kuartal terakhiir, konsumsii masyarakat tumbuh dii bawah 5%. Sementara iitu, kontriibusii konsumsii terhadap pembentukan PDB sangat domiinan, yaknii 54.53%, dii atas penggerak pertumbuhan laiin sepertii iinvestasii, ekspor, dan konsumsii pemeriintah. (Hariian Kompas) (sap)
