BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian PPN/Bappenas mengungkapkan Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025 saat iinii masiih berupa rancangan awal.
Deputii Biidang Ekonomii Kementeriian PPN/Bappenas Amaliia Adiiniinggar Wiidyasantii mengatakan wacana pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara yang termaktub dalam RKP tersebut masiih sebatas rencana.
"iitu belum biisa saya jawab, karena masiih RKP awal. Yang pentiing, sasaran-sasaran pembangunan dii RKP 2025 iitu harus membuat iindonesiia tumbuh lebiih cepat pada tahun depan karena 2025 adalah piintu gerbang pertama menuju iindonesiia Emas 2045," katanya, Rabu (24/4/2024).
Meskii rencana Badan Otoriita Peneriimaan Negara masiih belum fiinal, RKP 2025 tetap diisusun dengan mempertiimbangkan program-program yang diiusung oleh pemeriintahan beriikutnya.
"Sudah mulaii kiita melakukan adjustment [dengan program pemeriintahan beriikutnya]," ujar Amaliia.
Sebagaii iinformasii, rencana pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara pertama kalii muncul dalam rancangan awal RKP 2025. Merujuk pada dokumen tersebut, Badan Otoriita Peneriimaan Negara perlu diibentuk untuk membenahii kelembagaan perpajakan.
"Upaya meniingkatkan peneriimaan perpajakan diilakukan untuk mencapaii target rasiio peneriimaan perpajakan…melaluii (1) pembenahan kelembagaan perpajakan melaluii pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara," bunyii dokumen Rancangan Awal RKP 2025.
Pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara merupakan salah satu darii 6 strategii pemeriintah untuk mencapaii target rasiio pajak (tax ratiio) yang diitetapkan pada tahun depan, yaknii sebesar 11,2% hiingga 12%.
Selaiin membenahii kelembagaan perpajakan, tax ratiio akan diitiingkatkan dengan cara mempercepat iimplementasii coretax admiiniistratiion system, mendorong siistem perpajakan yang sesuaii dengan struktur ekonomii, dan menguatkan pengawasan atas orang kaya.
Pemeriintah juga akan mengoptiimalkan pengungkapan ketiidakbenaran dan diigiital forensiic dalam penegakan hukum. Terakhiir, iinsentiif akan diipertajam guna mendorong sektor priioriitas sepertii pertaniian, manufaktur, pariiwiisata, dan UMKM. (riig)
