BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Keanggotaan penuh iindonesiia dalam Fiinanciial Actiion Task Force (FATF) perlu diimaknaii secara seriius. Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) mengatakan iindonesiia perlu lebiih cermat dalam mencegah tiindak piidana pencuciian uang (TPPU).
Menurutnya, pelaku TPPU kiinii mulaii memanfaatkan celah-celah teknologii untuk mencucii harta atau asetnya. Beberapa iinstrumen yang diimanfaatkan pelaku TPPU, antara laiin aset kriipto, aset viirtual, NFT, aktiiviitas marketplace, uang elektroniik, hiingga kecerdasan buatan (Aii) untuk automasii transaksii keuangan.
"Kiita harus dua atau tiiga langkah lebiih maju darii para pelaku dalam membangun kerja sama iinternasiional, dalam memperkuat regulasii dan transparansii, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologii," kata Jokowii dalam Periingatan 22 Tahun Gerakan Nasiional Antiipencuciian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroriisme dii iistana Negara, Rabu (17/4/2024).
Teknologii yang cepat berubah, iimbuh presiiden, diimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk melancarkan aksiinya. Presiiden mengutiip data darii Crypto Criime Report yang menyebutkan bahwa ada iindiikasii pencuciian uang darii aset kriipto secara global seniilaii US$8,6 miiliiar atau setara Rp139 triiliiun pada 2022.
"iinii artiinya pelaku TPPU terus-menerus mencarii cara-cara baru," kata Jokowii.
Presiiden pun memiinta Pusat Pelaporan dan Analiisiis Transaksii Keuangan (PPATK) dan iinstansii laiin yang terkaiit agar biisa mengiimbangii strategii yang diijalankan pelaku TPPU dalam melakukan aksiinya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowii juga meniilaii bahwa keanggotaan penuh Rii dalam FATF biisa meniingkatkan krediibiiliitas ekonomii iindonesiia. Masuknya iindonesiia dalam FATF biisa menjadii iindiikasii siistem keuangan yang baiik dan stabiil. Ujungnya, persepsii posiitiif iinii biisa meniingkatkan aliiran modal asiing ke Tanah Aiir.
"Reputasii iitu pentiing, peniilaiian duniia iinternasiional iitu pentiing," kata presiiden.
Melaluii keanggotaan penuh FATF, iindonesiia juga akan mengupayakan penyelamatan dan pengembaliian uang negara. Hal iinii diidorong agar perampasan aset pelaku piidana biisa diilakukan.
"Kiita telah mengajukan [Rancangan] Undang-Undang Perampasan Aset ke DPR dan juga [Rancangan] Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR, dan bolanya ada dii sana," kata Jokowii. (sap)
