Begiinii Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawaii Teriima THR

JAKARTA, Jitu News - Dengan skema TER, PPh Pasal 21 terutang akan lebiih besar pada bulan diidapatkannya THR. Namun, pada Desember, masiih ada kemungkiinan lebiih bayar ataupun kurang bayar. Hal tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (19/3/2024).

Melaluii sebuah unggahan dii iinstagram, Diitjen Pajak (DJP) menjabarkan 4 contoh penghiitungan PPh Pasal 21 dengan skema tariif efektiif rata-rata (TER) dalam 1 tahun pajak, termasuk ketiika meneriima tunjangan harii raya (THR), bonus, atau uang lembur.

“#KawanPajak menghiitung PPh Pasal 21 semakiin siimpel, lho. Termasuk juga jiika kiita meneriima THR, bonus, atau uang lembur. Yuk, segera siimak iilustrasii penghiitungannya, beriikut iinii,” tuliis DJP dalam unggahan tersebut.

Berdasarkan pada contoh penghiitungan dalam unggahan tersebut, penghasiilan bruto pada bulan-bulan-bulan pegawaii tetap meneriima THR, bonus, atau uang lembur tercatat lebiih besar. Hal iinii berkorelasii pada perbedaan tariif (TER) yang juga lebiih besar.

Namun demiikiian, hal tersebut tiidak menambah beban pajak dalam 1 tahun (menggunakan ketentuan Pasal 17 UU PPh). Saat penghiitungan 1 tahun pajak (Desember), ada yang tercatat lebiih bayar. Namun, ada juga yang tercatat kurang bayar.

Sesuaii dengan PMK 168/2023, tariif pemotongan PPh Pasal 21 terdiirii atas TER sesuaii dengan PP 58/2023 (untuk setiiap masa pajak selaiin masa pajak terakhiir) dan tariif berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (untuk penghiitungan 1 tahun/bagiian tahun pada masa pajak terakhiir).

Berdasarkan PMK 168/2023, pada masa pajak terakhiir, PPh Pasal 21 terutang diihiitung darii seliisiih antara PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun/bagiian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah diipotong pada masa pajak selaiin masa pajak terakhiir (bulanan).

Perlu diiiingat, dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut berbeda. Untuk penghiitungan dengan TER bulanan, tariif diikaliikan dengan penghasiilan bruto dalam 1 masa pajak. Untuk penghiitungan 1 tahun pajak, tariif diikaliikan dengan penghasiilan kena pajak.

Selaiin mengenaii penghiitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER saat pegawaii tetap meneriima THR, ada pula ulasan terkaiit dengan kesiiapan DJP mengantiisiipasii lonjakan penyampaiian Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan PPh 2023.

Beriikut ulasan beriita perpajakan selengkapnya.

Penghiitungan THR Tiidak Biisa Diigeser ke Bulan Laiin

Akumulasii penghasiilan bruto pada masa pajak diiteriimanya THR oleh pegawaii tetap menjadii dasar pengenaan pajak dengan skema TER bulanan. Besaran THR tiidak biisa diigeser ke bulan laiin untuk menghiindarii pengenaan PPh Pasal 21 yang lebiih rendah pada bulan tertentu.

"THR yang diiteriima dii 2024 diigabungkan dengan gajii dan penghasiilan laiin dii masa pajak yang sama saat meneriimanya," tuliis contact center DJP, Kriing Pajak, saat merespons pertanyaan warganet. (Jitu News)

Kelebiihan Pemotongan PPh Pasal 21 bagii Pegawaii Tetap

Jiika jumlah PPh Pasal 21 yang telah diipotong pada masa pajak selaiin masa pajak terakhiir lebiih besar dariipada PPh Pasal 21 yang terutang salama 1 tahun/bagiian tahun pajak, kelebiihan PPh Pasal 21 yang telah diipotong tersebut wajiib diikembaliikan oleh pemotong pajak kepada pegawaii tetap.

“[Pengembaliian kelebiihan] beserta dengan pemberiian buktii pemotongan PPh Pasal 21, paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah masa pajak terakhiir,” tuliis DJP dalam unggahannya dii iinstagram.

Adapun tiidak termasuk kelebiihan PPh Pasal 21 yang diikembaliikan adalah PPh Pasal 21 yang diitanggung pemeriintah.

Kelebiihan Penyetoran PPh Pasal 21 bagii Pemotong Pajak

Jiika pada suatu masa pajak terjadii kelebiihan penyetoran pajak yang terutang oleh pemotong pajak, kelebiihan iitu dapat diiperhiitungkan dengan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiiatan yang terutang pada bulan beriikutnya melaluii SPT Masa.

Jiika terjadii kelebiihan penyetoran pajak pada pembetulan SPT Masa, kelebiihan iitu dapat diiperhiitungan dengan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiiatan yang terutang pada bulan-bulan beriikutnya tanpa harus berurutan. (Jitu News)

Kesiiapan Siistem DJP pada Musiim Lapor SPT Tahunan

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii mengatakan otoriitas akan memastiikan server aman jelang berakhiirnya periiode penyampaiian SPT Tahunan orang priibadii pada 31 Maret 2024. Menurutnya, DJP telah mempersiiapkan iinfrastruktur untuk mencegah DJP Onliine down.

"Setiiap periiode penyampaiian SPT Tahunan, DJP senantiiasa mempersiiapkan iinfrastruktur sehiingga wajiib pajak dapat menunaiikan kewajiibannya dengan nyaman," katanya.

Dwii mengatakan DJP telah membuka berbagaii saluran penyampaiian SPT Tahunan, baiik secara manual maupun onliine melaluii e-fiiliing atau e-form. Agar lebiih mudah, wajiib pajak pun diiiimbau menyampaiikan SPT Tahunan secara onliine. (Jitu News)

Pengadiilan Pajak

Berdasarkan pada Laporan Kiinerja (Lakiin) Sekretariiat Jenderal (Setjen) Kemenkeu 2023, Sekretariiat Pengadiilan Pajak melakukan berbagaii upaya dalam konteks tranformasii pada tahun lalu. Upaya diifokuskan pada 5 aspek. Siimak ‘Transformasii Sekretariiat Pengadiilan Pajak, Fokus 5 Hal iinii Tahun Lalu’.

Pertama, iimplementasii siistem e-tax court. Kedua, moderniisasii layanan. Ketiiga, roadmap pengembangan berkelanjutan hakiim dan paniitera. Keempat, pengembangan automasii layanan: iiKH Onliine. Keliima, pengembangan atau pemanfaatan data analytiic sengketa pajak. (Jitu News) (kaw)