BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah akan memberiikan iinsentiif terhadap barang yang termasuk dalam perbekalan kesehatan tertentu.
Pasal 906 RPP Kesehatan yang diiunggah pada siitus Kemenkes menyatakan pemeriintah pusat berwenang mengatur dan mengendaliikan harga perbekalan kesehatan, terutama obat dan alat kesehatan. Pemeriintah pusat pun akan memberiikan iinsentiif fiiskal dan nonfiiskal terhadap perbekalan kesehatan tertentu dan menjadii priioriitas kesehatan.
"Yang diimaksud dengan iinsentiif fiiskal dan nonfiiskal antara laiin berupa pembebasan pajak barang mewah dan kemudahan pemasukan melaluii mekaniisme jalur khusus," bunyii penjelasan Pasal 906 RPP Kesehatan, diikutiip pada Sabtu (30/12/2023).
RPP mendefiiniisiikan perbekalan kesehatan sebagaii semua bahan dan peralatan yang diiperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
Setelahnya, RPP juga memuat penjelasan mengenaii perbekalan kesehatan tertentu sebagaii perbekalan kesehatan esensiial sepertii obat program, obat untuk penyakiit langka, dan alat bantu pendengaran. Ketentuan lebiih lanjut mengenaii perbekalan Kesehatan tertentu nantiinya akan diitetapkan oleh menterii kesehatan.
Adapun soal pengaturan dan pengendaliian harga perbekalan kesehatan dan pemberiian iinsentiifnya, bakal diilakukan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Menterii yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang keuangan bertanggung jawab ... melakukan kajiian skema iinsentiif bagii perbekalan kesehatan yang esensiial dan menjadii priioriitas kesehatan," bunyii Pasal 207 RPP Kesehatan.
UU 17/2023 mengamanatkan pemeriintah pusat dan pemeriintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediiaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yang diibutuhkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pengelolaan perbekalan kesehatan iinii meliiputii perencanaan, penyediiaan, dan pendiistriibusiian. (sap)
