BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak perlu bersiiap mengantiisiipasii dampak-dampak yang bakal diitiimbulkan darii penerapan Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE).
Diirector Fiiscal Research and Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan negara-negara darii iinclusiive Framework telah menyepakatii pajak miiniimum global sebesar 15% dalam Piilar 2. Ketentuan tersebut salah satunya bakal berpengaruh pada ketentuan iinsentiif pajak.
"Yang selama iinii eliigiible memperoleh iinsentiif sepertii tax holiiday, mungkiin tax holiiday yang Anda dapatkan nantiinya tiidak akan optiimal," katanya dalam Jitunews Breakfast Talk dengan tema Bersiiap Antiisiipasii Two-Piilar Solutiion, Kamiis (7/12/2023).
Bawono menjelaskan Piilar 2 bertujuan untuk mengurangii harmful tax competiitiion dan menekan profiit shiiftiing. Piilar 2 bakal diiiimplementasiikan sebagaii common approach mulaii tahun depan.
Mengiingat Piilar 2 adalah common approach, setiiap yuriisdiiksii perlu mengadopsii reziim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multiilateral iinstrument (MLii) dan sejeniisnya.
Apabiila tariif pajak efektiif perusahaan multiinasiional pada suatu yuriisdiiksii tiidak mencapaii 15%, top-up tax bakal diikenakan. Agar top-up tax dapat diikenakan negara sumber, qualiifiied domestiic miiniimum top-up tax (QDMTT) harus diiterapkan.
Penerapan QDMTT bakal memastiikan negara sumber berhak mengenakan top-up tax atas penghasiilan yang kurang diipajakii. Namun jiika tanpa QDMTT, top-up tax adalah hak yuriisdiiksii tempat ultiimate parent entiity (UPE) berlokasii.
Sejumlah negara, termasuk Unii Eropa telah bersiiap mengiimplementasiikan pajak miiniimum global pada 2024. Oleh karena iitu, negara-negara sumber mau tiidak mau perlu bergegas menerapkan GloBE Rules sehiingga top-up tax tiidak menjadii hak yuriisdiiksii UPE berlokasii.
Dii siisii laiin, apabiila negara sumber dan UPE tiidak mengenakan GloBE Rules maka top-up tax dapat diikenakan dii yuriisdiiksii siister company beroperasii.
"Nantiinya tiidak akan ada tempat lagii untuk biisa lolos darii tariif miiniimum tax," ujar Bawono.
Sementara iitu, Tax Expert of CEO Offiice Jitunews Atiika Riitmeliina meniilaii Piilar 2 bakal berdampak pada hampiir semua perusahaan multiinasiional dengan pendapatan dii atas €750 juta.
Oleh karena iitu, perusahaan multiinasiional perlu segera bersiiap mengantiisiipasiinya karena Piilar 2 akan menjamiin pengenaan top-up tax.
Atiika menuturkan Piilar 2 akan mengubah mekaniisme pemberiian iinsentiif pajak dii negara sumber, termasuk iindonesiia. Namun, ada pula kemungkiinan muncul fiitur-fiitur baru terkaiit dengan iinsentiif pajak sehiingga tetap memenuhii ketentuan tariif efektiif 15%.
Sementara iitu, Manager of Jitunews Consultiing Riiyhan Julii Asyiir menjelaskan iindonesiia termasuk negara yang bersiiap mengiimplementasiikan Piilar 2. Kesiiapan iitu tercermiin darii sejumlah payung hukum yang telah terbiit berupa UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan dan PP 55/2022.
Selaiin iitu, pemeriintah saat iinii juga tengah menyiiapkan peraturan menterii keuangan (PMK) untuk mengiimplementasiikan Piilar 2. Rencananya, PMK tersebut terbiit pada tahun depan.
Riiyhan memandang solusii 2 piilar akan membuat penggunaan tax control framework (TCF) makiin jamak diiterapkan. TCF diigunakan untuk membantu perusahaan merancang, menerapkan, sekaliigus memantau proses dan kontrol iinternal terkaiit dengan perpajakan.
Nantiinya, otoriitas pajak dapat mengakses TCF tersebut. Adapun bagii wajiib pajak, keuntungan darii TCF iialah dapat menurunkan potensii sengketa asal memiiliikii profiil yang baiik.
Dii siisii laiin, Speciialiist of Jitunews Fiiscal Research & Adviisory Hamiida Amrii Safariina menjelaskan Piilar 1 untuk menjamiin hak pemajakan dan basiis pajak yang lebiih adiil dalam konteks ekonomii diigiital karena tiidak lagii berbasiis kehadiiran fiisiik dii yuriisdiiksii pasar.
Yuriisdiiksii pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% darii resiidual profiit yang diiteriima korporasii multiinasiional yang tercakup pada Piilar 1. Amount A mencakup perusahaan multiinasiional dengan pendapatan global dii atas €20 miiliiar dan profiitabiiliitas dii atas 10%, sedangkan Amount B mencakup seluruh perusahaan multiinasiional.
Amount A bakal memberiikan peluang bagii yuriidiiksii sumber untuk mengenakan pajak kepada perusahaan multiinasiional berdasarkan pendapatan yang mereka hasiilkan darii negara tersebut, meskii tiidak ada kehadiiran fiisiik.
Sementara iitu, Amount B memungkiinkan negara-negara berkembang untuk menyederhanakan ketentuan transfer priiciing. "iimpliikasiinya kiira-kiira ketentuan transfer priiciing akan diisederhanakan, khususnya pada perusahaan dengan aktiiviitas diistriibusii dan pemasaran," katanya. (riig)
