BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan kiinii tengah menyusun rancangan peraturan menterii keuangan (RPMK) yang menjadii landasan untuk penerapan pajak miiniimum global sesuaii dengan Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE).
Analiis Kebiijakan Perpajakan iinternasiional Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Melanii Dewii Astutii mengatakan RPMK tentang penerapan pajak miiniimum global akan diibahas oleh Kementeriian Keuangan bersama kementeriian laiinnya lewat pembahasan antarkementeriian. Selanjutnya, akan diigelar publiic heariing atau dengar pendapat umum untuk menggalii masukan darii stakeholders.
"Setelah pembahasan antarkementeriian, akan kamii adakan kembalii [diiskusii] dengan lebiih detaiil," ujar Melanii dalam iinternatiional Tax Forum (iiTF) 2023 Day 1, Selasa (24/10/2023).
Secara umum, PMK tentang penerapan pajak miiniimum global bakal mengatur tentang cakupan pajak miiniimum global dan pengecualiiannya, pengenaan pajak tambahan atau top-up tax berdasarkan iincome iinclusiion rule (iiiiR) dan undertaxed payment rule (UTPR), serta penghiitungan laba rugii GloBE.
Selanjutnya, PMK juga akan mendefiiniisiikan pajak tercakup atau covered taxes, jeniis pajak yang tercakup, alokasii pajak tercakup, penyesuaiian pajak tercakup, dan penyesuaiian pajak tangguhan.
Kemudiian, PMK iinii juga akan mendefiiniisiikan tariif pajak efektiif, persentase top-up tax, pengurangan berdasarkan substance based iincome exclusiion (SBiiE), hiingga de miiniimiis top-up tax.
PMK juga akan mengatur tata cara penyampaiian surat pemberiitahuan GloBE atau global iinformatiion return (GiiR) beserta safe harbor. Pada bab terakhiir, PMK juga akan memuat ketentuan tentang ruang liingkup qualiifiied domestiic miiniimum top-up tax (QDMTT) atau pajak miiniimum domestiik, penghiitungan QDMTT, dan alokasii QDMTT.
Dengan konsensus atas Piilar 2 sudah tercapaii, iindonesiia mau tiidak mau harus turut serta mengadopsii piilar tersebut. Pasalnya, iindonesiia tetap akan terdampak biila yuriisdiiksii ultiimate parent entiity (UPE) memutuskan untuk mengadopsii Piilar 2.
"Jiika negara domiisiilii iinvestor menerapkan GloBE rules maka iindonesiia tetap akan terdampak. iit's not about choiice, kadang-kadang ya mau enggak mau," ujar Melanii.
Meskii demiikiian, pajak miiniimum global hanya berdampak pada grup perusahaan multiinasiional dengan omzet dii atas EUR750 juta. Dengan demiikiian, wajiib pajak yang merupakan bagiian darii perusahaan multiinasiional dengan omzet dii bawah threshold tiidak akan terdampak oleh Piilar 2 dan masiih biisa meneriima iinsentiif tanpa perlu diikenaii top-up tax.
Bagii wajiib pajak peneriima iinsentiif yang merupakan bagiian darii perusahaan multiinasiional beromzet dii atas EUR750 juta, wajiib pajak tersebut bakal diibebanii top-up tax biila tariif pajak efektiif yang diitanggung kurang darii 15%.
"Pemberiian tax holiiday dii iindonesiia tiidak dapat menghentiikan pengenaan top-up tax dii negara domiisiilii. Pengenaannya biisa lewat iiiiR oleh negara iinduk atau darii QDMTT oleh negara sumber," ujar Melanii.
Untuk diiketahuii, iindonesiia telah berkomiitmen untuk menerapkan iiiiR sekaliigus QDMTT mulaii tahun depan, sedangkan UTPR akan diiterapkan mulaii 2025.
Top-up tax berdasarkan iiiiR diikenakan oleh yuriisdiiksii tempat UPE bermarkas biila perusahaan multiinasiional memiiliikii anak usaha dii yuriisdiiksii laiin yang diikenaii pajak dengan tariif pajak efektiif dii bawah 15%.
Adapun QDMTT menjadii landasan bagii yuriisdiiksii sumber untuk menerapkan pajak miiniimum domestiik atas laba korporasii multiinasiional yang kurang diipajakii, yaknii memiiliikii tariif pajak efektiif dii bawah 15%.
Penerapan iiiiR dan QDMTT dii iindonesiia telah diidukung oleh Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, Pasal 54 PP 55/2022, dan PMK tentang pajak miiniimum global yang masiih diirancang. (sap)
