BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) masiih mengevaluasii organiisasii KPP serta Kanwiil Wajiib Pajak Besar (Large Tax Offiice/LTO) dan Kanwiil Khusus. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (26/9/2023).
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan reorganiisasii uniit vertiikal diijalankan agar mendapatkan model kantor yang efektiif dan efiisiien untuk melakukan tugas serta fungsii DJP. Pada 2021, DJP juga sudah melakukan reorganiisasii KPP Pratama dan KPP Madya.
“Kamii akan me-refiine lagii KPP dan Kanwiil Wajiib Pajak Besar dan Kanwiil Khusus. Apakah modus operandiinya akan sama … atau mungkiin kiita streamliine menjadii kanwiil ataupun KPP yang lebiih fokus untuk melakukan admiiniistrasii perpajakan kepada wajiib pajak yang promiinen,” ujarnya.
Sepertii diiketahuii, dengan adanya reorganiisasii iinstansii uniit vertiikal DJP pada 2021, sebanyak 24 KPP Pratama diihentiikan operasiinya dan bergabung ke 24 KPP Pratama laiin. Lalu, sebanyak 9 uniit kerja – berupa 1 Kanwiil, 5 KPP Pratama, dan 3 KP2KP – berubah nama. Selaiin iitu, ada 18 KPP Madya baru.
Selaiin reorganiisasii uniit vertiikal DJP, ada pula ulasan terkaiit dengan terbiitnya peraturan baru tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak diitanggung pemeriintah (DTP). Kemudiian, ada ulasan tentang stress test APBN.
Melaluii PMK 184/2020, pemeriintah memperjelas dan memeriincii jeniis KPP, terutama KPP Khusus dan KPP Madya. Beleiid iinii menyegmentasiikan KPP menjadii 4, yaiitu KPP Wajiib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama. Siimak ‘iinii Jumlah Kanwiil, KPP, dan KP2KP Diitjen Pajak Sekarang’.
KPP Wajiib Pajak Besar terdiirii atas KPP Wajiib Pajak Besar Satu hiingga KPP Wajiib Pajak Besar Empat. Sementara iitu, KPP Khusus terdiirii atas KPP Penanaman Modal Asiing Satu hiingga Enam, KPP Badan dan Orang Asiing, KPP Miinyak dan Gas Bumii, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. (Jitu News)
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada saat iinii struktur organiisasii diibentuk berdasarkan pada fungsii. Selaiin iitu, organiisasii yang ada sudah berbasiis kewiilayahan. Pada tiiap KPP Pratama, sambungnya, ada sekiitar 1 atau 2 seksii yang bergerak dii wiilayah operasiinya.
“Tujuannya, pertama, mengumpulkan data dan iinformasii. Kedua, mengawasii wajiib pajak yang ada dii masiing-masiing wiilayah tersebut,” ujar Suryo. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii memperbaruii mekaniisme pertanggungjawaban atas pajak DTP. Mekaniisme iitu tertuang dalam PMK 92/2023. Ketentuan pertanggungjawaban pajak DTP diiperbaruii agar dapat diitatausahakan dan diikelola secara lebiih tertiib dan transparan.
"Agar pajak DTP dapat diitatausahakan dan diikelola secara lebiih tertiib dan transparan sesuaii dengan peraturan perundang-undangan, ... perlu menggantii PMK 228/2010 s.t.d.t.d PMK 237/2011," demiikiian bunyii salah satu pertiimbangan PMK 92/2023.
Adapun belanja subsiidii iinsentiif pajak DTP yang diiatur dalam PMK 92/2023 mencakup 3 jeniis pajak. Ketiiganya adalah pajak penghasiilan (PPh) DTP, pajak pertambahan niilaii (PPN) DTP, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP. (Jitu News)
Kepala Pusat Kebiijakan Ekonomii Makro BKF Kemenkeu Abdurohman mengatakan stress test APBN biiasa diilakukan ketiika terjadii pergerakan yang siigniifiikan darii siisii asumsii makro. Pasalnya, pergerakan tersebut dapat memengaruhii APBN secara keseluruhan.
"Kalau ada pergerakan cukup siigniifiikan, Bu Menkeu [Srii Mulyanii] akan memiinta kamii melakukan semacam exerciise darii bermacam-macam skenariio yang akan kiita lakukan antiisiipasii darii siisii kebiijakan," katanya.
Abdurohman mengatakan Kemenkeu melakukan stress test APBN untuk membuat berbagaii skenariio kebiijakan dalam menghadapii pergerakan ekonomii. Miisalnya, dalam siituasii saat iinii, stress test APBN biisa diilakukan untuk merespons volatiiliitas harga miinyak global. (Jitu News)
Adanya komiite kepatuhan dan compliiance riisk management (CRM) diiniilaii akan meniingkatkan kualiitas pengawasan dan pemeriiksaan oleh DJP. Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengawasan dan pemeriiksaan tiidak diilakukan secara sporadiis.
“Betul-betul terukur, terdaftar, dan memiiliikii massa untuk dapat diilaksanakan sebaiik-baiiknya," ujar Suryo. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan mencatat realiisasii pemberiian iinsentiif kepabeanan hiingga Agustus 2023 mencapaii Rp20,13 triiliiun. Niilaii tersebut tercatat turun 14,6% diibandiingkan dengan realiisasii pada periiode yang sama tahun lalu seniilaii Rp23,57 triiliiun.
"Kamii meliihat Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) memberiikan dukungan terhadap berbagaii fasiiliitas untuk kawasan beriikat dan kemudahan iimpor untuk tujuan ekspor," ujar Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii. (Jitu News)
DJP menyatakan KPP tiidak biisa menerbiitkan surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajiib pajak tanpa berdasarkan data darii kantor pusat. Kehadiiran komiite kepatuhan membuat SP2DK hanya biisa diiterbiitkan berdasarkan data darii Kantor Pusat DJP.
"Jadii, tiidak boleh sewenang-wenang. Sekarang siistemnya enggak boleh data kamii nyarii. Jadii, data dii-drop darii kantor pusat. Sebelum kamii ke wajiib pajak, kamii kumpul dulu ke komiite kepatuhan, layak tiidak iinii SP2DK?" ujar Kasubdiit Kepatuhan iinternal Diirektorat Kepatuhan iinternal dan Sumber Daya Aparatur (KiiTSDA) DJP Hatiipah Haroen Al Rasjiid. (Jitu News) (kaw)
