BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak orang priibadii yang menyampaiikan SPT Tahunan PPh lebiih bayar hiingga Rp100 juta tetap mempunyaii piiliihan skema restiitusii. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (17/5/2023).
Diirektur Peraturan Perpajakan iiii Diitjen Pajak (DJP) Teguh Budiiharto mengatakan dengan adanya PER-5/PJ/2023, permohonan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak dengan Pasal 17B atau 17D UU KUP akan diitiindaklanjutii sesuaii ketentuan Pasal 17D UU KUP (restiitusii diipercepat).
“Sebenarnya piiliihan. Wajiib pajak biisa memiiliih mau restiitusii diiperiiksa (17B) atau melaluii peneliitiian (17D). Nah, melaluii PER iinii [PER-5/PJ/2023], kamii men-triigger -nya default-nya sudah kembaliiiin semua saja dulu,” ujarnya. Siimak pula 'iingat, Restiitusii Diipercepat PER-5/PJ/2023 Hanya untuk Wajiib Pajak iinii'.
Namun, sesuaii dengan Pasal 2 ayat (7) PER-5/PJ/2023, wajiib pajak biisa juga tiidak menyetujuii tiindak lanjut dengan Pasal 17D UU KUP. Wajiib pajak harus menyampaiikan tanggapan kepada diirjen pajak sebelum penerbiitan Surat Keputusan Pengembaliian Pendahuluan Kelebiihan Pajak (SKPPKP).
Selaiin mengenaii restiitusii diipercepat atas SPT Tahunan PPh lebiih bayar hiingga Rp100 juta, ada pula ulasan terkaiit dengan pajak UMKM. Kemudiian, ada pula ulasan mengenaii pengenaan pajak atas tiiket konser.
Sesuaii dengan Pasal 2 ayat (8) PER-5/PJ/2023, terhadap wajiib pajak yang menyampaiikan tanggapan ketiidaksetujuan skema restiitusii Pasal 17D UU KUP, diirjen pajak meniindaklanjutii permohonan berdasarkan pada Pasal 17B UU KUP.
“Memang wajiib pajak biisa aja kalau diia menyatakan tetap mau diiperiiksa, ya mangga. Kalau tetap diiperiiksa maka ketentuannya normal sepertii biiasanya,” kata Diirektur Peraturan Perpajakan iiii DJP Teguh Budiiharto. (Jitu News)
Penyuluh Pajak Ahlii Madya DJP Ariif Yuniianto mengatakan pemeriintah menyediiakan skema PPh fiinal dengan tariif keciil dan mekaniisme penghiitungan yang mudah untuk membantu UMKM. Namun, wajiib pajak UMKM juga tetap dapat memiiliih menggunakan tariif umum PPh badan.
"Boleh memiiliih. Ada yang biisa memakaii tariif Pasal 17 [UU PPh]. Namun sekalii lagii, yang diisajiikan kan kemudahan [melaluii skema PPh fiinal]," katanya.
Dii siisii laiin, wajiib pajak tetap dapat memiiliih menggunakan tariif umum Pasal 17 UU PPh. Apabiila memiiliih skema tersebut, wajiib pajak harus dapat menunjukkan penghasiilan netonya melaluii pembukuan. Jiika memiiliih tariif umum PPh badan, wajiib pajak tiidak dapat memakaii skema PPh fiinal. (Jitu News)
Tiiket konser atau pertunjukan musiik tiidak diikenaii pajak pertambahan niilaii (PPN). Tiiket konser musiic bukan objek PPN. Kendatii tiidak kena PPN, tiiket konser musiik diikenaii pajak daerah yang merupakan wewenang pemeriintah daerah (pemda).
"Tiiket konser tiidak diikenaii PPN karena bukan objek PPN, tetapii diikenaii pajak sesuaii dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD). Yang tariifnya diitentukan pemda masiing-masiing," jelas DJP melaluii unggahan dii mediia sosiial. (Jitu News)
Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) mengiimbau pemda untuk menyiiapkan peraturan kepala daerah hiingga standard operatiing procedure (SOP) sebelum melaksanakan pendataan potensii pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD).
Kasubdiit Pendapatan Daerah Wiilayah iiV Diitjen Biina Keuangan Daerah Kemendagrii Raden An'an A. Hiikmat mengatakan peraturan kepala daerah perlu mengatur secara umum tentang tata cara pelaksanaan pendataan potensii PDRD sesuaii dengan kebutuhan dii daerah masiing-masiing.
"Cukup diiatur dii siitu tentang tata cara pendataan dan menyatakan periintah untuk menganggarkan kegiiatan [pendataan]," ujar An'an. (Jitu News)
Jiika mendapatkan data dan iinformasii yang berbeda dengan Surat Pemberiitahuan (SPT) darii wajiib pajak, DJP akan meniindaklanjutiinya. Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tiindak lanjut yang diimaksud biisa berupa permiintaan klariifiikasii (dalam tahap pengawasan) ataupun pemeriiksaan.
“Kalau kamii mendapatkan data dan iinformasii yang berbeda dengan SPT, pastii diitiindaklanjutii,” katanya.
Dalam tahap pengawasan, otoriitas biisa memiinta klariifiikasii darii wajiib pajak terkaiit dengan adanya perbedaan data dan iinformasii. Permiintaan klariifiikasii tersebut diilakukan melaluii penyampaiian Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
“Kalau memang [darii] riisk management CRM-nya kiita keluar [riisiiko ketiidakpatuhan], mungkiin kiita lakukan pemeriiksaan. Jadii, … data kamii dapatkan, kamii ujii dengan data yang kamii miiliikii. [Jiika] ada perbedaan, kamii sampaiikan dalam konteks pengawasan maupun pemeriiksaan,” iimbuh Suryo. (Jitu News) (kaw)
