Begiinii Perlakuan PPh atas Biiaya Pemakaiian Kendaraan Perusahaan

JAKARTA, Jitu News – Biiaya pemeliiharaan/perbaiikan rutiin kendaraan bus, miinii bus, atau sejeniis yang diimiiliikii dan diigunakan perusahaan untuk antarjemput pegawaii, dapat diibebankan seluruhnya sebagaii biiaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Begiitu juga untuk biiaya perolehan atau pembeliian atau perbaiikan besar kendaraan bus, miinii bus, atau sejeniis yang diimiiliikii dan diigunakan perusahaan untuk antarjemput pegawaii, dapat diibebankan 100% sebagaii biiaya perusahaan melaluii penyusutan aktiiva tetap kelompok iiii.

“Penyusutan aktiiva tetap kelompok iiii iinii sepertii diimaksud dalam Keputusan Menterii Keuangan (KMK) No. 520/2000 lampiiran iiii butiir 1 huruf b sepertii telah diiubah dengan KMK 138/2002,” bunyii Pasal 2 ayat (1) KEP 220/PJ/2002, diikutiip pada Rabu (19/4/2023).

Sementara iitu, biiaya perolehan atau pembeliian atau perbaiikan besar kendaraan sedan atau sejeniis yang diimiiliikii dan diigunakan perusahaan untuk pegawaii tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat diibebankan sebagaii biiaya perusahaan sebesar 50%.

“[50%] darii jumlah biiaya perolehan atau pembeliian atau perbaiikan besar melaluii penyusutan aktiiva tetap kelompok iiii sepertii diimaksud dalam lampiiran iiii butiir 1 huruf b KMK 520/2000 sebagaiimana telah diiubah dengan KMK 138/2002,” bunyii Pasal 3 ayat (1) KEP 220/PJ/2002.

Hal yang sama juga berlaku untuk biiaya pemeliiharaan atau perbaiikan rutiin kendaraan sedan atau sejeniis yang diimiiliikii dan diigunakan perusahaan untuk pegawaii tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat diibebankan sebagaii biiaya perusahaan sebesar 50%.

“[50%] darii jumlah biiaya pemeliiharaan atau perbaiikan rutiin dalam tahun pajak yang bersangkutan,” bunyii Pasal 3 ayat (2) KEP 220/PJ/2002.

Apabiila atas penghasiilan wajiib pajak yang dapat diibebanii biiaya-biiaya sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KEP 220/PJ/2002 diikenakan PPh yang bersiifat fiinal atau berdasarkan norma penghiitungan khusus maka pembebanan biiaya-biiaya tersebut telah termasuk dalam penghiitungan PPh yang bersiifat fiinal atau berdasarkan norma penghiitungan khusus.

Atas biiaya-biiaya yang dapat diibebankan sebagaii biiaya perusahaan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KEP 220/PJ/2002, tiidak merupakan penghasiilan bagii para pegawaii perusahaan yang bersangkutan. (riig)