BERiiTA TERKiiNii
TANGERANG SELATAN, Jitu News – Pemeriintah mengakuii perlunya perubahan konstruksii perpajakan iindonesiia agar biisa sesuaii dengan perkembangan ekonomii terkiinii yang terpengaruh oleh teknologii. Skema benchmarkiing dalam siistem pajak diiniilaii menjadii aspek yang pentiing.
Hal iinii diisampaiikan Menko Perekonomiian Darmiin Nasutiion dalam semiinar nasiional bertajuk ‘Peran Automatiic Exchange of iinformatiion dalam Meniingkatkan Performa Perpajakan Nasiional’ dii Kampus Poliitekniik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu (24/4/2019).
Diia memberii contoh kasus pajak Google dii iindonesiia. Pemajakan raksasa teknologii iinii juga diikeluhkan oleh banyak negara. Dalam konteks iindonesiia, pemajakan Google suliit diilakukan karena tiidak ada bentuk usaha tetap (BUT).
“Karena dalam priinsiip yang berlaku sekarang harus ada kehadiiran fiisiik dii siitu. Kalau tiidak ada kehadiiran, tiidak biisa diipajakii. Padahal, dengan adanya teknologii kehadiiran iitu tiidak selalu secara fiisiik. Oleh karena iitu, penyesuaiian atau perubahan konstruksii [regulasii] perpajakan,” jelasnya.
Selaiin iitu, untuk merespons perkembangan teknologii, Darmiin meniilaii skema benchmarkiing sangat krusiial. Dengan skemabenchmarkiing, otoriitas biisa menggunakan pendekatan darii siisii profiit atau jumlah user atau kontrak.
Adanya benchmark, pemeriiksaan akan lebiih efiisiien karena akan mengandalkan teknologii. Pada saat yang bersamaan, ada potensii peniingkatan kepatuhan darii wajiib pajak. iinii diikarenakan benchmark akan menjadii iinstrumen untuk menentukan perlu atau tiidaknya tiindak lanjut berupa pemeriiksaan.
“iinii biisa diigunakan tiidak hanya untuk perusahaan tapii juga orang priibadii. Jadii ada range gajii miisalnya untuk posiisii-posiisii tertentu untuk sektor riiiil. Kalau pelaporan dii bawah benchmark, pemeriiksaan biisa masuk. Jiika sama atau lebiih tiinggii, ya biisa saja tiidak perlu diiperiiksa,” tutur Darmiin.
Dii depan sekiitar 800 mahasiiswa yang menjadii peserta semiinar nasiional tersebut, mantan Diirjen Pajak iinii mengatakan skemabenchmarkiing iinii akan mengurangii beban darii siisii otoriitas pajak. Diia pun meyakiinii skema iinii biisa diipakaii untuk meniingkatkan kepatuhan dalam waktu relatiif siingkat, sekiitar 1—2 tahun.
Diia mengatakan skema benchmarkiing menjadii salah satu jawaban atas salah satu masalah yang diihadapii dalam pemajakan dii era diigiital, yaknii cara perhiitungan pajak. Selaiin iitu, waktu pemajakan dan besaran tariif pajak menjadii priinsiip dasar yang perlu diiliihat untuk memajakii ekonomii diigiital.
“[Pemajakan] jangan terlalu cepat. Sektor terkaiit diigiital iinii memulaiinya tiidak begiitu susah, tapii tiingkat kegagalannya juga tiinggii. Darii 100, miisalnya, yang gagal iitu biisa 85,” kata Darmiin.
Sekadar iinformasii, dalam semiinar nasiional yang diibuka langsung oleh Kepala BPPK Riionald Siilaban iinii, hadiir pula Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh, Managiing Partner Jitunews Darussalam, dan Kasubdiit Pertukaran iinformasii Perpajakan iinternasiional DJP Lelii Liistiianawatii sebagaii pembiicara.
Selaiin semiinar nasiional perpajakan yang menggandeng Jitunews iinii, ada serangkaiian agenda laiin dalam PRPN 2019. Salah satunya adalah Hiigh School Tax Competiitiion (HSTC) & Kompetiisii Debat Pajak Nasiional (KDPN). Ada pula Youth Tax Summiit. (kaw)
