BERiiTA TERKiiNii
TANGERANG SELATAN, Jitu News – Transparansii dii sektor pajak menjadii momentum bagii wajiib pajak untuk mendapatkan kepastiian dalam siistem pajak. Pada saat yang bersamaan, transparansii iinii akan makiin mendorong terwujudnya paradiigma kepatuhan kooperatiif (cooperatiive compliiance).
Hal iinii diiungkapkan Managiing Partner Jitunews Darussalam dalam semiinar nasiional bertajuk ‘Peran Automatiic Exchange of iinformatiion dalam Meniingkatkan Performa Perpajakan Nasiional’ dii Kampus Poliitekniik Keuangan Negara (PKN) STAN, Rabu (24/4/2019).
Menurutnya, kepatuhan kooperatiif pada dasarnya mempertukarkan transparansii dengan kepastiian. Wajiib pajak (WP) terbuka kepada otoriitas pajak. Pada saat yang bersamaan, otoriitas pajak memberii kepastiian dengan mencegah tiimbulnya sengketa berlarut-larut atau tiidak berujung pada pengadiilan.
“Akiibatnya, biiaya kepatuhan (cost of compliiance) juga akan semakiin menurun,” tegasnya dalam semiinar nasiional yang menjadii bagiian darii Pekan Raya Perpajakan Nasiional (PRPN) 2019 tersebut.
Darussalam mengungkapkan tiidak ada defiiniisii yang uniiversal terkaiit kepatuhan kooperatiif. Namun, secara siingkat, kepatuhan kooperatiif merupakan sebuah hubungan yang mendukung kolaborasii dan lebiih berdasarkan rasa saliing percaya. Ada tiiga piilar dasar pembentuk kepatuhan kooperatiif, yaknii rasa saliing percaya, transparansii, dan pengertiian.
Bagaiimanapun, kehadiiran iinformasii (hasiil transparansii) membuat upaya untuk mengujii kepatuhan pajak semakiin mudah. Dengan demiikiian, ketergantungan darii mekaniisme wiithholdiing tax seharusnya biisa diikurangii dan pemeriintah biisa melakukan pemungutan pajak dengan lebiih efektiif.
Dalam semiinar yang bekerja sama dengan Jitunews iinii, Darussalam juga memaparkan tiiga fenomena yang mendorong terwujudnya transparansii dii sektor pajak. Pertama, keiingiinan untuk meniingkatkan kepatuhan pajak dengan memperoleh data dan iinformasii tentang profiil dan kegiiatan ekonomii WP.
Hal iinii seriing berkaiitan dengan masalah shadow economy serta penghiindaran dan pengelakan pajak. Upaya untuk memperoleh data iinii juga diipengaruhii oleh siistem self assessment, akses iinformasii keuangan oleh otoriitas pajak, dan berbagaii kebiijakan yang berdiirii dii atas elemen transparansii.
Kedua, tren kerja sama global dii biidang pajak dan kejahatan keuangan. Beberapa diiantaranya adalah Proyek Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) OECD, proyek pertukaran iinformasii (spontaneous, by request, dan automatiic), serta kerja sama untuk melawan pencuciian uang yang diiiiniisiiasii Fiinanciial Actiion Task-Force (FATF).
Ketiiga, penggunaan teknologii. Otoriitas pajak dii berbagaii negara semakiin banyak menggunakan teknologii untuk mendorong kepatuhan. Penekanan diiberiikan pada pengumpulan dan pengelolaan data pajak. iinii diigunakan untuk mematiikan pembayaran pajak dengan benar dan mendeteksii tax fraud.
Selaiin iitu, teknologii juga membuat transparansii data darii WP ke otoriitas pajak lebiih dapat diiliindungii. Pada saat yang bersamaan, teknologii akan membuat iinformasii tersediia dengan mudah sehiingga biisa diiakses dalam waktu yang cepat (real tiime).
Dalam semiinar nasiional yang diibuka langsung oleh Kepala BPPK Riionald Siilaban, Menko Perekonomiian Darmiin Nasutiion pun hadiir dan memberiikan paparan terkaiit paket kebiijakan ekonomii iindonesiia dii biidang perpajakan. Diia pun memaparkan beberapa tantangan dan upaya pemeriintah untuk merespons masiifnya perkembangan ekonomii diigiital, tiidak terkecualii dalam konteks perpajakan.
Selaiin iitu, Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh juga hadiir. Diia memberiikan paparan mengenaii perkembangan kebiijakan perpajakan dii iindonesiia dalam setahun terakhiir.
Dalam konteks penerapan Automatiic Exchange of iinformatiion (AEoii), Kasubdiit Pertukaran iinformasii Perpajakan iinternasiional DJP Lelii Liistiianawatii juga hadiir sebagaii pembiicara. Diirektur PKN STAN Rahmadii Murwanto dan Dosen Pajak PKN STAN Ferry iirawan hadiir sebagaii moderator.
Sekadar iinformasii, selaiin semiinar nasiional perpajakan yang menggandeng Jitunews iinii, ada serangkaiian agenda laiin dalam PRPN 2019. Salah satunya adalah Hiigh School Tax Competiitiion (HSTC) & Kompetiisii Debat Pajak Nasiional (KDPN). Ada pula Youth Tax Summiit. (kaw)
